Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 12/PJ./2005

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

21 Maret 2005

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 12/PJ./2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 05/PMK.03/2005
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-51/PJ/2005 dan KEP-13/PB/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-050/PB/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut:

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang- cabangnya.

2. Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak:

   1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUP diterima;
   2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B KUP diterbitkan;
   3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C KUP diterbitkan;
   4. Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 KUP; atau
   5. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP diterbilkan.

3. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005, yaitu pada kolom penandatangan semula tertulis A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, seharusnya a.n. MENTERI KEUANGAN.

4. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 tanggal 27 Januari 2005. Atas dasar SKPKPP tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa/tahun pajak.

5. SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

   1. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP;
   2. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
   3. Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D.

7. SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas terlampaui.

8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam hal pejabat berhalangan, maka pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

9. Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 yang pada saat ini masih berada pada Bank Operasional I dan belum dipindahbukukan ke rekening yang berhak, agar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara segera meminta kepada Bank Operasional I dan meneliti kembali antara lain mengenai spesimen tanda tangan yang berwenang menandatangani SKPKPP dan SPMKP untuk kemudian diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku.

10. Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005, namun lembar ke-1 dan ke-2 belum disampaikan ke Bank Operasional I, agar segera disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D.

11. Formulir SPMKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1121/KMK.04/1991 tanggal 13 November 1991 tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2005 tetapi peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005, yakni lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ke-4 untuk Wajib Pajak sedangkan selebihnya diarsipkan di Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP.

12. Formulir SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005 mulai berlaku terhitung tanggal 01 April 2005. Pengadaan formulir SPMKP tersebut dilakukan oleh masing- masing Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan kertas folio berwarna putih.

13. SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005 diberi nomor sebagai berikut: XXX-XXXX-XXXX
    Dengan ketentuan :

    1. 3 (tiga) digit pertama merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak;
    2. 4 (empat) digit kedua merupakan nomor SPMKP yang dimulai dengan nomor 0001, 0002, 0003, dst.;
    3. 4 (empat) digit terakhir merupakan tahun penerbitan SPMKP

14. Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak pada SPMKP diisi sebagai berikut:

    MAP/MAK	URAIAN
    41191	Pengembalian Pendapatan PPh Migas
    411911	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi
    411912	Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam
    411913	Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
    411919	Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya
    41192	Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas
    411921	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21
    411922	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22
    411923	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
    411924	Pengernbalian Pendapatan PPh Pasal 23
    411925	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
    411926	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
    411927	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26
    411928	Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
    411929	Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya
    41193	Pengembalian Pendapatan PPN
    411931	Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri
    411932	Pengembalian Pendapatan PPN Impor
    411933	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya
    41194	Pengembalian Pendapatan PPnBM
    411941	Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
    411942	Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor
    411943	Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya

15. Dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta terciptanya tertib administrasi, maka setiap Kantor Pelayanan Pajak wajib melaporkan ke Kantor Wilayah terkait SPMKP yang diterbitkan dan SP2D lember ke-2 yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini (format laporan tersebut dapat di-download dari intranet Direktorat Jenderal Pajak).

16. Setiap Kantor Wilayah wajib membuat rekapitulasi Laporan SPMKP dan SP2D yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya dan menyampaikan laporan soft copy-nya lewat e-mail ke Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan dengan menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan hard copy laporan yang dikirimkan ke Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan hanya Laporan Induk SPMKP dan SP2D (Lampiran I).

17. Laporan SPMKP dan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan 16 mencakup SPMKP dan SP2D yang diterbitkan mulai tanggal 1 April 2005.

18. Atas SPMKP yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Maret 2005, Kantor Pelayanan Pajak wajib membuat rekapitulasinya dan melaporkannya ke Kantor Wilayah terkait dengan menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Setiap Kantor Wilayah wajib membuat rekapitulasi SPMKP tersebut dan mengirimkan soft copy-nya lewat e-mail ke Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan paling lambat tanggal 20 April 2005.

19. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan wajib membuat rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan 18 yang diterima dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ttd

Hadi Poernomo
NIP. 060027375

Tembusan:

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.