Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev7)Pasal 2A Pasal 3
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^Rev6)Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^Rev2)Pasal 21 ^Rev4)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 ^Rev7)Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 32C
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34 ^Rev2)
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 17

(1)

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. ^Rev6)

(2)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ^Rev6)

(2a)

Dihapus. ^Rev6)

(2b)

Wajib Pajak badan dalam negeri:

a.	berbentuk perseroan terbuka;
b.	dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
c.	memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. ^Rev6)

(2c)

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. ^Rev4)

(2d)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ^Rev4)

(2e)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. ^Rev6)

(3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. ^Rev6)

(4)

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. ^Rev3)

(5)

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. ^Rev2)

(6)

Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. ^Rev3)

(7)

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). ^Rev3)

Keterangan

UU Nomor 7 Tahun 1983
UU Nomor 7 Tahun 1991 (Rev1)
UU Nomor 10 Tahun 1994 (Rev2)
UU Nomor 17 Tahun 2000 (Rev3)
UU Nomor 36 Tahun 2008 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)