Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev7)Pasal 2A Pasal 3
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^Rev6)Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^Rev2)Pasal 21 ^Rev4)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 ^Rev7)Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 32C
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34 ^Rev2)
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 25

(1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. ^Rev4)

(2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. ^Rev4)

(3)

Dihapus. ^Rev3)

(4)

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. ^Rev4)

(5)

Dihapus. ^Rev3)

(6)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :

a.	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b.	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d.	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e.	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f.	terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. ^Rev4)

(7)

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi :

a.	Wajib Pajak baru;
b.	bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c.	Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. ^Rev4)

(8)

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. ^Rev4)

(8a)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. ^Rev4)

(9)

Dihapus. ^Rev4)

Keterangan

UU Nomor 7 Tahun 1983
UU Nomor 7 Tahun 1991 (Rev1)
UU Nomor 10 Tahun 1994 (Rev2)
UU Nomor 17 Tahun 2000 (Rev3)
UU Nomor 36 Tahun 2008 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ^Rev7)Pasal 2A Pasal 3
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 ^Rev6)Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11A Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ^Rev2)Pasal 21 ^Rev4)Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 ^Rev7)Pasal 27
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN
Pasal 28 Pasal 28A Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31A Pasal 31B Pasal 31C Pasal 31D Pasal 31E Pasal 32 Pasal 32A Pasal 32B
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 32C
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pasal 33A Pasal 34 ^Rev2)
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

10 Bab | 47 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

Pasal 25

(1)

a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. ^Rev4)

(2)

(3)

Dihapus. ^Rev3)

(4)

(5)

Dihapus. ^Rev3)

(6)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :

a.	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b.	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d.	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e.	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f.	terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. ^Rev4)

(7)

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi :

a.	Wajib Pajak baru;
b.	bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c.	Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. ^Rev4)

(8)

(8a)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. ^Rev4)

(9)

Dihapus. ^Rev4)

Keterangan