Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ^Rev3)Pasal 1A ^Rev4)Pasal 2 ^Rev1)
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 3 ^Rev1)
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG
Pasal 3A
BAB III OBJEK PAJAK
Pasal 4 Pasal 4A ^Rev5)Pasal 5 Pasal 5A Pasal 6 ^Rev2)
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 7 ^Rev5)Pasal 8 Pasal 8A ^Rev5)Pasal 9 ^Rev5)Pasal 9A ^Rev5)Pasal 10 ^Rev2)
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 11 ^Rev3)Pasal 12 ^Rev3)Pasal 13 ^Rev4)Pasal 14 Pasal 15 ^Rev1)Pasal 15A Pasal 16 ^Rev1)
BAB VA KETENTUAN KHUSUS
Pasal 16A Pasal 16B ^Rev5)Pasal 16C ^Rev2)Pasal 16D ^Rev3)Pasal 16E Pasal 16F Pasal 16G ^Rev5)
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17 ^Rev1)
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21

Susunan dalam Satu Naskah Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

10 Bab | 35 Pasal

Last Update: 22 December 2025

Isi Pasal Penjelasan Pelaksana

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4A ^Rev5)

(1)

Dihapus. ^Rev3)

(2)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: ^Rev5)

a.	dihapus;
b.	dihapus;
c.	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
d.	uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

(3)

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: ^Rev5)

a.	dihapus;
b.	dihapus;
c.	dihapus;
d.	dihapus;
e.	dihapus;
f.	jasa keagamaan;
g.	dihapus;
h.	jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
i.	dihapus;
j.	dihapus;
k.	dihapus;
l.	jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
m.	jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
n.	jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
o.	dihapus;
p.	dihapus; dan
q.	jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Keterangan

UU Nomor 8 Tahun 1983
UU Nomor 11 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 18 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 42 Tahun 2009 (Rev3)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev4)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev5)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev6)