Ortax - Data Center

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Index

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2 Pasal 2A ^Rev3) Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ^Rev7) Pasal 10 Pasal 11 ^Rev7)
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13A ^Rev7) Pasal 14 Pasal 15 ^Rev7) Pasal 16 Pasal 17 Pasal 17A Pasal 17B ^Rev7) Pasal 17C Pasal 17D ^Rev3)Pasal 17E
BAB IV PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 Pasal 19 ^Rev7) Pasal 20 Pasal 20A ^Rev6) Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24
BAB V KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25 Pasal 26 Pasal 26A ^Rev3) Pasal 27 Pasal 27A ^Rev7) Pasal 27B ^Rev7) Pasal 27C ^Rev6)
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 28 Pasal 29 Pasal 29A ^Rev3) Pasal 30 Pasal 31
BAB VII KETENTUAN KHUSUS
Pasal 32 Pasal 32A ^Rev6) Pasal 33 ^Rev3) Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35A Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B ^Rev3) Pasal 36C ^Rev3) Pasal 36D ^Rev3) Pasal 37 Pasal 37A ^Rev3)
BAB VIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 38 ^Rev7) Pasal 39 Pasal 39A Pasal 40 ^Rev6) Pasal 41 Pasal 41A Pasal 41B Pasal 41C ^Rev3) Pasal 42 Pasal 43
BAB IX PENYIDIKAN
Pasal 43A Pasal 44 Pasal 44A Pasal 44B Pasal 44C ^Rev6) Pasal 44DRev6)
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 44E ^Rev6)
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 Pasal 47A ^Rev2)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 PASAL II

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

12 Bab | 82 Pasal

Last Update: 28 February 2024

Isi Pasal Penjelasan

BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

(1)

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. ^Rev3)

(1a)

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. ^Rev6⁾

(2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. ^Rev3⁾

(3)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: ^Rev3⁾

a.	tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
b.	tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

(4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). ^Rev3⁾

(4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. ^Rev3⁾

(5)

Dihapus. ^Rev6⁾

(6)

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: ^Rev3⁾

a.	diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b.	Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
c.	Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
d.	dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(7)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ^Rev3⁾

(8)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ^Rev3⁾

(9)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ^Rev3⁾

(10)

Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. ^Rev6⁾

Keterangan

UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 9 Tahun 1994 (Rev1)
UU Nomor 16 Tahun 2000 (Rev2)
UU Nomor 28 Tahun 2007 (Rev3)
UU Nomor 16 Tahun 2009 (Rev4)
UU Nomor 11 Tahun 2020 (Rev5)
UU Nomor 7 Tahun 2021 (Rev6)
UU Nomor 6 Tahun 2023 (Rev7)