1 2 3

Lampiran III.3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP 35/PJ/2000
Tanggal	:	11 Februari 2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH.............................

KANTOR PELAYANAN PAJAK……………

Jl. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kotak Pos	xxxxxxxx	Telepon	(xxx) xxxxxxx
			xxxxxxx
		Faksimili	xxxxxxx

Nomor	:	xx xxxxxxxxxx xxxxx
Lampiran	:
Hal	:	Penolakan/Permintaan Kelengkapan SPT*)

Yth………………………………

……………………………………

……………………………………

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan Badan /Orang Pribadi /Pasal 21*) yang Saudara sampaikan melalui pos tanggal………………………… ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1.	Nama dan/atau NPWP
2.	Tanda tangan Wajib Pajak
3.	Pengisian elemen induk SPT yang tidak lengkap
4.	Surat Kuasa Khusus
5.	Surat Keterangan Kematian
6.	Lampiran yang disyaratkan :
	a.	Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahun pajak yang bersangkutan
	b.	Rekapitulasi bulaan peredaran /penerimaan Bruto
	c.	Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2
	d.	Surat Setoran Pajak PPh pasal 29 tahun pajak yang bersangkutan
	e.	Perhitung an angsuran PPh terutang bagi wajib Wajib Pajak kawin pisah harta
	f.	Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak
	g.	Daftar perhitungan penyusutan/ Amortisasi
	h.	………………………………………………………………….
	i.	…………………………………………………………………

Sehubungan dengan itu, Sudara diminta segera melengkapinya sebelum batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaiman yang telah diubah dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 1994. Dalam hal SPT dan atau kelengkapan yang dimaksud kami terima setelah jangka waktu penyerahan SPT berakhir , maka SPT tersebut dianggap terlambat disampaikan. Apabila Saudara tidak menyampaikan SPT dan atau kelengkapan tersebut maka SPT saudara dianggap tidak disampaikan

a.n Kepala Kantor ,

………………………………

………………………………

NIP…………………………

Dipenuhi wajib Pajak/Pemotong Pajak tanggal………..

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda √ pada kotak yang diperlukan

K.P Tipa PPh 1-00

Lampiran III.4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP -3/PJ/2000
Tanggal	:	11 Februari 2000

Petunjuk pelaksanaan editing

Pada persiapan data untuk perekaman

Spt wp orang pribadi (1770)

I.	sistem Pengkodean pada kolom “DIISI OLEH DINAS”
	1.	Tanggal spt disampaikan	=	diisi oleh Petugas Penerima SPT dengan tanggal SPT diterima
	2.	STATUS SPT	=	Diisi oleh editor dengan ketentuan sbb
				00	-	SPT Normal
				01	-	SPT yang balance stetelah diperbaiki atau SPt kurang lengkap kemudian dilengkapi
				02	-	SPT tidak lengkap, yaitu SPT yang sudah dikirimi KP. Tipa PPh 1-00 untuk dilengkapi, tetapi tidak dilengkapi oleh WP.
				03	-	SPT pembetulan lengkap
				04	-	SPT pembetulan yang semula lengkap kemudian dilengkapi oleh WP
				05	-	SPT WP dalam hubungan istimewa/ WP group
				06	-	SPT WP anggota Gapegti
				07	-	SPT WP yang PPhnya ditanggung pemerintah
				08	-	SPT WP Hiswana Migas
				09	-	SPT WP yang memperoleh tax holiday
				10	-	SPT WP penyalur rokok
				11	-	SPT WP yang bersifat Final
				12	-	SPT WP Penghasilan bukan objek pajak
				Catatan			:	Untuk WP yang mempunyai hubungan istimewa, tax holiday, anggota Gapegti, pajak yang ditanggung pemerintah, sekalipun ada perbaikan, kode status SPT-nya tidak berubah.
	3.	Jumlah keluarga / Tanggungan	=	Ada dua kotak yan harus diisi editor dengan memperhatikan pengisian pada baris J.8. untuk kotak sebelah kiri :
				0	-	Jika kotak TK, TK/…K/…K/I/....PH dan HB/… tidak diisi dan dapat diketahui bahwa penghasilan yang dilaporan adalah sebagai WARISAN YANG BELUM TERBAGI
				1	-	Tidak kawin
				2	-	Kawin
				3	-	Kawin dengan istri berpenghasilan
				4	-	Kawin pisah harta
				5	-	Hidup berpisah
				Untuk kotak sebelah kanan : Diisi dengan memperhatikan jumlah tanggungan keluarga yang diperkenankan]
	4.	N/K/L (L.14)	=	Diisi editor dengan memperhatikan isi pada huruf I angka 14.
				0	-	Untuk Nihil
				1	-	Untuk kurang bayar
				2	-	Untuk lebih Potong/Pungut
	5.	N/K/L (L.14)		Diisi editor dengan memperhatikan isi pada huruf M angka 16.
				0	-	Untuk Nihil
				1	-	Untuk kurang bayar
				2	-	Untuk lebih Potong/Pungut
	6.	Permohonan atas lebih bayar (N.17)	=	Diisi oleh editor dengan memperhatikan pada isi pada huruf M angka 7
				0	-	Tidak diisi
				1	-	Direstitusikan
				2	-	--- (dahulu diisi dengan “Disumbangkan untuk Negara”)
				3	-	Diperhitungkan dengan utang pajak yang akan dating
				4	-	Lebih dari satu permohonan
	7.	LAMPIRAN	=	Diisi oleh editor dengan memperhatikan pengisisan pada huruf P. Lampiran dan pengecekan bukti lampiramnnya adalah sebagai berikut
				0	-	Tidak diisi
				1	-	Jika semua lampiran yang disebut WP ada dan lengkap
				2	-	Jika semua lampiran yang disebut WP tidak lengkap
	8.	KODE KLU	=	Diisi oleh editor dengan memperhatikan pengisisan pada huruf F

II.

Pemberian tanda (√) oleh editor pada elemen SPT 1770 , yang akan direkam, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER
	Formulir 1770 (induk)
1	Jenis SPT	Nomor Formulir (1770)
2	Tahun Buku	Bagian atas Tengah SPT (dibawah judul)
3	Tahun Pajak	Tercetak pada sudut kanan atas SPT
4	NPWP	Baris A
5	Nomor Register	Dalam Label SPT
6	Nama Wajib Pajak	Baris B
7	Alamat Tempat Tinggal	Baris C
8	Kelurahan/Kecamatan	Baris D
9	Kota/Kode pos	Baris F (dalam kotak)
10	Kode Norma/Bukan Norma	Baris H
11	Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	Baris I.1
12	Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan	Baris I.2
13	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	Baris I.3
14	Penghasilan neto luar negeri	Baris I.4
15	Jumlah Penghasilan Neto	Baris I.5
16	Kompensasi Kerugian	Baris I.6
17	Jumlah Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian	Baris J.7
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Baris J.8
19	Penghasilan Kena Pajak	Baris J.9
20	PPh terutang	Baris K.10
21	Pengembalian/Pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan	Baris K.11
22	Jumlah PPh terutang	Baris K.12
23	PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain	Baris L.13
24	PPh yang harus dibayar sendiri/ lebih dipotong/dipungut	Baris L.14
25	PPh pasal 25	Baris L.15a
26	STP PPh pasal 25	Baris l..15b
27	Fiskal luar negeri	Baris L.15c
28	PPh yang dibayar sendiri	Baris L.15
29	PPh kurang/lebih bayar	Baris M.16
30	Jumlah SSP	Dokumen SSP
31	Tanggal SSP	Dokumen SSP
32	Angsuran PPh pasal 25	Baris O.18

Formulir 1770-1 : PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

Bagian A		:	Penghasilan neto setahun dalam negeri dari usaha, pekerjaan bebas
	Dagang :
33	Peredaran usaha			A.1 Kolom (3)
34	Penghasilan bruto			A.1 Kolom (5)
35	Penghasilan neto			A.1 Kolom (7)
	Industri
36	Peredaran usaha			A.2 Kolom (3)
37	Penghasilan bruto			A.2 Kolom (5)
38	Penghasilan neto			A.2 Kolom (7)
	Jasa
39	Peredaran usaha			A.3 Kolom (3)
40	Penghasilan bruto			A.3 Kolom (5)
41	Penghasilan neto			A.3 Kolom (7)
	Pekerjaan Bebas
42	Peredaran usaha			A.4 Kolom (3)
43	Penghasilan bruto			A.4 Kolom (5)
44	Penghasilan neto			A.4 Kolom (7)
	Lain- lain :
45	Peredaran usaha			A.5 kolom (3)
46	Penghasilan bruto			A.5 kolom (5)
47	Penghasilan neto			A.5 kolom (7)
48	Jumlah Peredaran usaha			A. Jumlah kolom (3)
49	Jumlah penghasilan neto			A. Jumlah kolom (5)
Bagian B		:	Penghasilan Neto dalam negari sehubungan dengan pekerjaan
50	Jumlah Penghasilan bruto			B.1 (Jumlah 1a s.d 1g)
51	Jumlah Pengurangan			B.2 (Jumlah 2a s.d 2c)
Bagian C		:	Penghasilan dalam negeri alinnya (tidak termasuk yang final)
	Bunga
52	Penghasilan bruto			c.1 kolom (3)
53	Penghasilan neto			c.1 kolom (5)
	Deviden
54	Penghasilan bruto			c.2 kolom (3)
55	Penghasilan neto			c.2 kolom (5)
	Royalti
56	Penghasilan bruto			c.3 kolom (3)
57	Penghasilan neto			c.3 kolom (5)
	Sewa
58	Penghasilan bruto			c.4 kolom (3)
59	Penghasilan neto			c.4 kolom (5)
	Penghargaan dan Hadiah
60	Penghasilan bruto			c.5 kolom (3)
61	Penghasilan neto			c.5 kolom (5)
	Keuntungan dari penjualan /Pengalihan harta
62	Penghasilan bruto			c.6 kolom (3)
63	Penghasilan neto			c.6 kolom (5)
	Lain–lain
64	Penghasilan bruto			c.7 kolom (3)
65	Penghasilan neto			c.7 kolom (5)
66	Jumlah Penghasilan bruto			c. kolom (3)
67	Jumlah Penghasilan neto			c. kolom (5)

Formulir 1770-II

:

DAFTAR POTONGAN PUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian A.		Daftar Pemotongan/pepungutan PPh.oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah
68	PPh Pasal 21		A.     Jumlah Kolom (3)
69	PPh Pasal 22		A.     Jumlah Kolom (4)
70	PPh Pasal 23		A.     Jumlah Kolom (5)
71	PPh yang ditanggung pemerintah		A.     Jumlah Kolom (6)
Bagian B.		Penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar /dipotong/terutang di luar negeri
72	Penghasilan neto		B.     Jumlah Kolom (4)
73	PPh Pasal 24		B.     Jumlah Kolom (6)

Formulir 1770-III

:

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

Bagian A				:	Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Final dan dikenakan Pajak tersendiri
I.	Dikenakan Pajak Bersifat Final
	A.	Bunga Deposito, Tabungan dan Simpanan
74	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.1.a. Kolom (3)
75	PPh yang dibayar/dipotong/dipungut					A.1.1.a. Kolom (4)
	B.	Bunga/Diskonto Obligasi yang dibuat di Bursa Efek dan Diskonto SBI.
76	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.1.b. Kolom (3)
77	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.1.b. Kolom (4)
	Nilai Penjualan Saham, di Bursa Efek
78	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.2. Kolom (3)
79	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.2. Kolom (4)
	A.	Hadiah/Penghargaan/Perlombaan dan Hadiah Undian
80	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.3.a. Kolom (3)
81	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.3.a. Kolom (4)
	B.	Pesangon Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus
82	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.3.b. Kolom (3)
83	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.3.b. Kolom (4)
	C.	Komisi Pemasaran Barang dan Jasa
84	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.3.c. Kolom (3)
85	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.3.c. Kolom (4)
	D.	Honorarium atas Beban APBN/APBD
86	Penghasilan Bruto/Nilau transaksi					A.1.3.d. Kolom (3)
87	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.3.d. Kolom (4)
	A.	Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
88	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.4.a. Kolom (3)
89	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.4.a. Kolom (4)
	B.	Nilai Bangunan yang Diterima dalam rangka Bangunan Guna Serah
90	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.4.b. Kolom (3)
91	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.4.b. Kolom (4)
	C.	Sewa atas Tanah dan atau Bangunan
92	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.4.c. Kolom (3)
93	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.4.c. Kolom (4)
	Jasa Pelaksanaan Konstruksi
95	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.5. Kolom (3)
96	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.5. Kolom 94)
	Distributor/Penyalur/Dealer/Agen : Prudok PERTAMINA, REMIX, Rokok, Tepung Terigu Dan Gula Pasir
96	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.6. Kolom (3)
97	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.6. Kolom (4)
II.	Penghasilan lain yang Dikenakan Pajak Bersifat Final
98	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.1.7. Kolom (3)
99	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.1.7. Kolom (4)
	Dikenakan Pajak Tersendiri Penghasilan Isteri dari satu Pemberi Kerja
100	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					A.II.1.Kolom (3)
101	PPh yang Dibayar /Dipotong/Dipungut					A.II.1.Kolom (4)
	Penghasilan Anak dari Pekerjaan
102	Penghasilan Bruto/Nilai transaksi					A.II.2.Kolom (3)
103	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					A.II.2.Kolom (4)
	Jumlah
104	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi					Jumlah Kolom (3)
105	PPh yang Dibayar/Dipotong/Dipungut					Jumlah Kolom (4)
Bagian B.			:	Penghasilan yang Tidak Termasuk Obyek pajak
106	Bantuan/Sumbangan/Hibah					B.1. Kolom (3)
107	Warisan					B.2. Kolom (3)
108	Bagian laba Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi					B.3. Kolom (3)
109	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa Dwiguna, Beasiswa					B.4. Kolom (3)
110	Penghasilan lain Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak					B.5. Kolom (3)

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN WP

I.	Elemen dari Neraca
	111.	Piutang Usaha		Baris 1.1
	112.	Aktiva Lancar selain Piutang Usaha		Baris 1.2
	113.	Aktiva Tetap		Baris 1.3
	114.	Aktiva lainnya		Baris 1.4
	115.	Utang jangka pendek		Baris 1.6
	116.	Utang jangka Panjang		Baris 1.5
	117.	Modal		Baris 1.7
	118.	Laba atau Rugi Tahun Berjalan		Baris 1.8
II.	Elemen dari Laporan laba/Rugi
	119.	Peredaran Usaha		Baris II.1
	120.	Persediaan Awal		Baris II.2
	121.	Pembelian/Produksi		Baris II.3
	122.	Persediaan Akhir		Baris II.4
	123.	Harga Pokok Produksi		Baris II.5
	124.	Laba Bruto Usaha		Baris II.6
	125.	Penghasilan di luar Usaha Biaya Operasional :		Baris II.7
	126.	a.	Gaji, Upah dan sebagainya	Baris II.8A
	127.	b.	Penyusutan	Baris II.8B
	128.	c.	Amortisasi	Baris II.8C
	129	d.	Bunga	Baris II.8D
	130.	e.	Sewa	Baris II.8E
	131.	f.	Royalti	Baris II.8F
	132.	g.	Kerugian Selisih Kurs	Baris II.8G
	133.	h.	Lain-lain	Baris II.8H
	134.	Laba atau Rugi Tahun Berjalan		Baris II.9

Catatan: Semua elemen berisi jumlah rupiah dengan nilai rupiah penuh tanpa sen.

Lampiran III.5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP -35/PJ/2000
Tanggal	:	11 Februari 2000

PETUNJUK PELAKSANAAN EDITING

PADA PERSIAPAN DATA UNTUK PEREKAMAN

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN (1771)

I.	Sistem pengkodean/pengisian pada kolom “DIISI OLEH DINAS’
	1.	TANGGAL SPT DISAMPAIKAN	=	Diisi oleh Petugas Penerima SPT dengan tanggal SPT diterima
	2.	Status spt	=	Diisi oleh editor dengan ketentuan sebagai berikut :
				00				-	SPT Normal
				01				-	SPT yang balance stetelah diperbaiki atau SPt kurang lengkap kemudian dilengkapi
				02				-	SPT tidak lengkap, yaitu SPT yang sudah dikirimi KP. Tipa PPh 1-00 untuk dilengkapi, tetapi tidak dilengkapi oleh WP.
				03				-	SPT pembetulan lengkap
				04				-	SPT pembetulan yang semula lengkap kemudian dilengkapi oleh WP
				05				-	SPT WP dalam hubungan istimewa/ WP group
				06				-	SPT WP anggota Gapegti
				07				-	SPT WP yang PPhnya ditanggung pemerintah
				08				-	SPT WP Hiswana Migas
				09				-	SPT WP yang memperoleh tax holiday
				10				-	SPT WP penyalur rokok
				11				-	SPT WP yang bersifat Final
				12				-	SPT WP Penghasilan bukan objek pajak
			Catatan					:	Untuk WP yang mempunyai hubungan istimewa, tax holiday, anggota Gapegti, pajak yang ditanggung pemerintah, sekalipun ada perbaikan, kode status SPT-nya tidak berubah.
	3.	KLASIFIKASI BADAN	=	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf B Klasifikasi Badan.
				1		-		PT
				2		-		Yayasan
				3		-		Koperasi
				4		-		Dana Pensiun
				5		-		Modal Ventura
				6		-		Bank
				7		-		Reksa Dana
				8		-		Lainnya
	4.	ALAT PEMBUKUAN	=	Diisi oleh Editor dengan memperbaiki isi pada huruf 1,. Pembukuan
				0		-		Manual (default)
				1		-		Komputer
	5.	N/K/L (M.10)		Diisi editor dengan memperhatikan isi pada angka M 10.
				0	-		Untuk Nihil
				1	-		Untuk kurang bayar
				2	-		Untuk lebih Potong/Pungut
	6.	N/K/L (N.12)	=	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi pada angka N.12
				0		-		Untuk Nihil
				1		-		Untuk Kurang Bayar
				2		-		Untuk Lebih Bayar
	7.	PERMOHONAN ATAS LB	=	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi permohonan WP pada angka O. 13
				0		-		Tidak diisi
				1		-		Direstitusikan
				2		-		(dahulu diisi dengan“Disumbangkan untuk negara)
				3		-		Diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang
				4		-		Lebih dari satu permohonan
	8.	LAMPIRAN	=	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi pada huruf Q. Lampiran dan Pengecekan bukti lampirannya sebagai berikut :
				0		-		Tidak diisi
				1		-		Jika semua lampiran yang disebut oleh WP ada dan lengkap
				2		-		Jika lampiran yang disebut tidak lengkap
	9.	KODE KLU	=	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan pengisian pada huruf F. Jenus Usaha

II.

Pemberian tanda (V) oleh Editor pada Elemen SPT 1771 yang akan direkam yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA ELEMEN Formulir 1771 (INDUK)	SUMBER
1	Jenis SPT	Nomor Formulir (1771)
2	Tahun Buku	Bagian atas tengah SPT (dibawah judul)
3	Tahun Pajak	Tercetak pada sudut kanan atas SPT
4	NPWP	Baris A
5	Nomor Register	Dalam tabel SPT
6	Nama Wajib Pajak	Baris B
7	Alamat Tempat Kedudukan	Baris C
8	Kelurahan/Kecamatan	Baris D
9	Kota/Kode Pos	Baris E (dalam kotak)
10	Kode Jenis Usaha	Baris F (dalam kotak)
11	Kode Mata Uang Pembukuan	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf A pembukuan
		0	-	Rupiah (default)
		1	-	Dollar AS
12	Kode metode pembukuan	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf I pembukuan
		0	-	Kas (default)
		1	-	Aktual
13	Kode bahasa pembukuan	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan juruf 1 pembukuan
		0	-	Bahasa Indonesia (default)
		1	-	Bahasa Inggris
14	Kode cara penilaian persediaan	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf I Pembukuan
		0	-	Rata-rata (default)
		1	-	FIFO
15	Kode metode penyusutan	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf I Pembukuan
		0	-	Garis Lurus (default)
		1	-	Saldo Menurun
16	Kode metode amonisasi	Diisi oleh Editor dengan memperhatikan isi huruf I Pembukuan
		0	-	garis Lurus (default)
		1	-	Saldo Menurun
17	Penghasilan Neto dalam negeri	Baris 1.1
18	Penghasilan neto luar negeri	Baris 1.2
19	Jumlah penghasilan neto	Baris 1.3
20	Konpensasi kerugian bruto	Baris K.4
21	Penghasilan Kena Pajak	Baris K.5
22	PPh terhutang	Baris K.6
23	Pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan	Baris K.7
24	Jumlah PPh yang terutang	Baris L. 8
25	PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dari PPh yang ditanggung pemerintah	Baris M.9
26	Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri/yang telah dipotong/dipungut	Baris M.10
27	Jumlah PPh dibayar sendiri	Baris M.11
28	PPh Pasal 25	Baris M.11a
29	SPT PPh Pasal 25	Baris M.11b
30	Fiskal :uar Negeri	Baris M.11c
31	PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan	Baris M.11 d
32	Jumlah kurang/lebih bayar	Baris N.12
33	Jumlah/tanggal pembayaran	Dokumen SSP
34	Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya	Baris P.14

Formulir 1771 – I

:

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

Bagian A		:	Penghasilan dari usaha
NO	NAMA ELEMEN			SUMBER
	Dagang :
35	Peredaran Usaha			A.1.Kolom (3)
36	Laba Bruto Usaha			A.1.Kolom (5)
	Industri :
37	Peredaran Usaha			A.2.Kolom (3)
38	Laba Bruto Usaha			A.2.Kolom (5)
	Jasa :
39	Peredaran Usaha			A.3.Kolom (3)
40	Laba Bruto Usaha			A.3.Kolom (5)
	Lain-lain
41	Peredaran Usaha			A.4.Kolom (3)
42	Laba Bruto Usaha			A.4.Kolom (5)
43	Jumlah Peredaran Usaha			A.   Jumlah Kolom (3)
44	Jumlah Penghasilan dari Usaha			A. Jumlah Kolom (5)
Bagian B		:	Penghasilan dari luar usaha
NO	NAMA ELEMEN			SUMBER
45	Bunga			B.1.Kolom (3)
46	Deviden			B.2.Kolom (3)
47	Royalti			B.3.Kolom (3)
48	Sewa			B.4.Kolom (3)
49	Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta			B.5.Kolom (3)
50	Lain-lain			B.6.Kolom (3)
51	Jumlah Penghasilan dari Luar Usaha			B. Jumlah Kolom (3)
Bagian C		:	Pengurangan Penghasilan Bruto
NO	NAMA ELEMEN			SUMBER
52	Gaji, Upah, Bonus, hadiah dll			C.1.Kolom (3)
53	Penyusutan dan Amortisasi			C.2.Kolom (3)
54	Cadangan			C.3.Kolom (3)
55	Piutang tidak dapat ditagih			C.4.Kolom (3)
56	Bunga pinjaman, sewa, royalti, imbalan jasa			C.5.Kolom (3)
57	Kerugian karena penjualan/pengalihan harta			C.6.Kolom (3)
58	Natura dan atau kenikmatan di daerah Terpencil			C.7.Kolom (3)
59	Biaya lain-lain			C.8.Kolom (3)
60	Jumlah			C. Jumlah Kolom (3)

Formulir 1771 – II

:

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER
61	PPh Pasal 22	Jumlah Kolom (4)
62	PPh Pasal 23	Jumlah Kolom (5)
63	PPh yang ditanggung pemerintah	Jumlah Kolom (6)

Formulir 1771 – III

:

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DILUAR NEGERI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER
64	Penghasilan Neto	Kolom (5)
65	PPh Pasal 24	Kolom (7)

Formulir 1771 – IV

:

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TASPEN DAN GRATIFIKASI

NO	NAMA ELEMEN	SUMBER
66	Nama dan Alamat	Kolom (2)
67	NPWP	Kolom (3)
68	Dividen Perusahaan	Kolom (4)
69	Jumlah	Kolom (5)
70	Bonus	Kolom (6)
71	Tantiem	Kolom (7)
72	Gratifikasi	Kolom (8)

Formulir 1771 – V

:

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI, DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

Bagian A.			:	Daftar Susunan Pengurus/Komisaris/Badan Pemeriksa Koperasi
NO	NAMA ELEMEN				SUMBER
73	Nama dan Alamat				A.     Kolom (2)
74	NPWP				A.     Kolom (3)
75	Jabatan				A.     Kolom (4) Diberikan kode :
					1	-	Preskom/Komisaris Utama
					2	-	Anggota Komisaris
					3	-	Pengurus Yayasan/Koperasi Badan Pemeriksa Koperasi
					4	-	Lain-lain
Bagian B			:	Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal
NO		NAMA ELEMEN			SUMBER
76		Nama dan Alamat			B.  Kolom (2)
77		NPWP			B.  Kolom (3)
78		Jumlah lembar saham			B Kolom (4)
79		Jumlah yang telah disetor			B. Kolom (5)

Formulir 1771 – VI

:

DAFTAR PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

Bagian A.		:	Penghasilan Yang Telah dikenakan Bersifat Final
NO	NAMA ELEMEN			SUMBER
	Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI
80	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.1a. Kolom (3)
81	Pemotongan/Pemungutan			A.1a. Kolom (5)
	Hadiah Undian
82	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.1b. Kolom (3)
83	Pemotongan/Pemungutan			A.1b. Kolom (5)
	Bunga Simpanan Anggota Koperasi
84	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.1c. Kolom (3)
85	Pemotongan/Pemungutan			A.1c. Kolom (5)
	Bunga/ Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
86	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.1d. Kolom (3)
87	Pemotongan/Pemungutan			A.1d. Kolom (5)
	Penjualan Saham Pendiri di Bursa Efek
88	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.2a. Kolom (3)
89	Pemotongan/Pemungutan			A.2a. Kolom (5)
	Penjualan Bukan Saham Pendiri di Bursa Efek
90	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.2b. Kolom (3)
91	Pemotongan/Pemungutan			A.2b. Kolom (5)
	Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
92	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.3. Kolom (3)
93	Pemotongan/Pemungutan			A.3. Kolom (5)
	Penyalur/Dealer/Agen Produk PERTAMINA dan PREMIX
94	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.4a.Kolom (3)
95	Pemotongan/Pemungutan			A.4a. Kolom (5)
	Penyalur /Grosrir Tepung Terigu dan Gula Pasir (BULOG)
96	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.4b. Kolom (3)
97	Pemotongan/Pemungutan			A.4b. Kolom (5)
	Penyalur/Distributor Rokok
98	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.4c. Kolom (3)
99	Pemotongan/Pemungutan			A.4c. Kolom (5)
	Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
100	Penghasilan Bruto/Nilai Transaksi			A.5. Kolom (3)
101	Pemotongan/Pemungutan			A.5. Kolom (5)
102	Pembayaran Sendiri			A.5. Kolom (6)
103	Jumlah			A.5. Kolom (7)

TRANSKRIP KUTIPAN LAPORAN KEUANGAN WP

I.	Elemen dari Neraca.
134.	Piutang Usaha		Baris I.1
135.	Aktiva Lancar selain Piutang Usaha		Baris I.2
136.	Aktiva Tetap		Baris I.3
137.	Aktiva lainnya		Baris I.4
138.	Utang Jangka Pendek		Baris I.5
139.	Utang Jangka Panjang		Baris I.6
140.	Modal		Baris I.7
141.	Laba atau Rugi Tahun Berjalan		Baris. I.8
II.	Elemen dari Laporan Laba/Rugi :
142.	Peredaran Usaha		Baris II.1
143.	Persediaan Awal		Baris II.2
144.	Pembelian/Produksi		Baris II.3
145.	Persediaan Akhir		Baris II.4
146.	Harga Pokok Produksi		Baris II.5
147.	Laba Bruto Usaha		Baris II.6
148.	Penghasilan di luar Usaha		Baris II.7
	Biaya Operasional :
149.	a.	Gaji, Upah dan sebagainya	Baris II.8A
150.	b.	Penyusutan	Baris II.8B
151.	c.	Amortisasi	Baris II.8C
152.	d.	Bunga	Baris II.8D
153.	e.	Sewa	Baris II.8E
154.	f.	Royalti	Baris II.8F
155.	g.	Kerugian Selisih Kurs	Baris II.8G
156.	h.	Lain-lain	Baris II.8H
157.	Laba atau Rugi Tahun Berjalan		Baris II.9

CATATAN :

1.	Semua elemen berisi jumlah rupiah dengan nilai rupiah penuh tanpa sen.
2.	Khusus untuk SPT 1771/S, angka-angka mata uang rupiah dinyatakan dalam ribuan rupiah sedangkan angka-angka mata uang dollar Amerika Serikat dinyatakan dalam satuan penuh tanpa sen.

Lampiran III.6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP 35/PJ/2000
Tanggal	:	11 Februari 2000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH.............................

KANTOR PELAYANAN PAJAK……………

Jl. xxxxxxxxxxxxxx	Telepon	(xxx) xxxxxxx
xxxxxxxxxxx		xxxxxxx
Kotak Pos xxxxxxxx	Faksimili	xxxxxxx

Nomor	:	xx xxxxxxxxxx xxxxx
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT

Yth, ……………………………

…………………………………

……………………

NPWP :

Diberitahukan bahwa kami telah melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan/orang Pribadi/Pasal 21 *) Tahun …… Saudara, dengan penjelasan sebagai berikut : 

A.	Penghasilan Kena Pajak (menurut SPT) Koreksi : …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Pajak Penghasilan Kena Pajak (setelah dilakukan koreksi)	Rp. ……………………… Rp. ………………………
B.	PPh terutang PPh dibayar/dipungut *) Kurang Lebih dibayar *) Angsuran bulanan Pajak Penghasilan ……….setelah dikoreksi menjadi	Rp ……………………… Rp. ……………………… Rp. ……………………… Rp. ………………………

Perlu kami beritahukan pula bahwa apabila dikemudian hari SPT saudara ternyata masih memenuhi kriteria untuk diperiksa, maka terhadap Saudara masih terbuka untuk dilakukan pemeriksaan.

Kepala Kantor

………………………

………………………

NIP. ………………

*) Coret yang tidak perlu

KP. Tipa. PPh.2-00

Lampiran III.7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP 35/PJ/2000
Tanggal	:	11 Februari 2000

TRANSKRIP

KUTIPAN ELEMEN- ELEMEN DARI

LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

…………………………………………………

JENIS PAJAK

:

1770

1771

TAHUN PAJAK

:

I	elemen dari neraca
1	PIUTANG USAHA		5	UTANG JANGKA PENDEK
2	AKTIVA LANCAR SELAIN PIUTANG USAHA		6	UTANG JANGKA PANJANG
3	AKTIVA TETAP		7	MODAL
4	AKTIVA LAINNYA		8	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN
	JUMLAH			JUMLAH
II	ELEMEN DARI LAPORAN RUGI/LABA
1	PEREDARAN USAHA
2	PERSEDIAAN AWAL
3	PEMBELIAN PRODUKSI
4	PERSEDIAAN AKHIR
5	HARGA POKOK PENJUALAN
6	LABA BRUTO USAHA
7	PENGHASILAN DI LUAR USAHA
8	BIAYA OPERASIONAL
	A.	GAJI UPAH DSB
	B.	PENYUUSUTAN
	C.	AMORTISASI
	D.	BUNGA
	E	SEWA
	F.	ROYALTI
	G.	KERUGIAN SELISIH KURS
	H.	LAIN- LAIN
	JUMLAH OPERASIONAL
9	LABA ATAU RUGI TAHUN BERJALAN

TRANSKRIP	PADA TANGGAL	NAMA	TANDA TANGAN
DIBUAT
DIREKAM
DITELAAH

K.P Tipa . PPh 3-00

PETUNJUK PENGISIAN

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN- ELEMEN DARI

LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK

I.

ELEMEN NERACA

1.

Piutang usaha diisi sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk puitang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tak dapat ditagih

2.

Aktiva lancar selain piutang usaha, diisi dengan penjumlahan dari pos- pos Neraca antara lain Kas, bank, surat- surat berharga, Deposito jangka pendek, Persediaan, Pembayaran uang muka, piutang lain- lain. Biaya dibayar dimuka, Pembayaran pajak dimuka.

3.

Aktiva Tetap, diisi dengan penjumlahan seluruh pos aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan (nilai buku aktiva)

4.

Aktiva Lainnya, diisi dengan penjumlahan dari pos- posl yang tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancara dan aktiva tetap, misalnya, Penanaman dalam surat berharga, Goodwill, kerugian kurs yang ditangguhkan. Selisih penilaian aktiva tetap, disagio saham, Piutang tidak lancar, Piutang kepada pemegang saham, uang muka pada cabang, dan Harta dalam dana khusus.

5.

Utang jangka pendek, diisi dengan penjumlahan pos- pos utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun/ 1 (satu ) siklus operasi normal, misalnya pinjaman bank. Utang Usaha/Utang Dagang dan Biaya yang masih harus dibayar, Uang Muka Penjualan, Utang Pajak, Utang Deviden, Pendapatan yang ditangguhkan, Kewajiban Kontijen. Utang afiliasi, pinjaman yangakan jatuh tempo dalam tahun yang bersangkutan, dan sebagai nya.

6.

Utang Jangka Panjang , diisi dengan penjumlahan dari pos- pos utang yang jatuh temponya tidak dalam tahunyang bersangkutan, misalnya utang obligasi, Wesel Bayar, Pajak Penghasilan yang ditangguhkan, Kewajiban lease, Kewajiban pension. Utang kepada pihak kepada pihak ketiga, dan sebagainya.

7.

Modal, diisi dengan penjumlahn dari pos modal atau yang disamakan dengan modal, antara alin, modal disetor, Agio Saham, laba atau rugi sampai dengan tahun lalu, dan sebagainya.

8.

Rugi atau Laba Tahun Berjalan, diisi dengan jumlah rugi atau laba untuk tahun yang bersangkutan. Dalam hal laba disajikan oleh Wajib Pajak pada sebelah kredit maka tersebut dipisahkan dengan pos modal. Dalam hal rugi disajikan oleh Wajib Pajak pada sisi sebelah debet, maka angkanya dialihkan ke dalam transkrip ini di sebelah kanan dan mengurangi pos modal.

II

ELEMEN LAPORAN RUGI LABA

1.

Peredaran usaha diisi dengan penjumlahan darii kseluruh sumber penghasilan usaha Wajib Pajak baik yang berasal dari peredaran usaha, jasa, dagang, industri, maupun peredaran usaha lainnya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

2.

Persedian Awal bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan jumlah seluruh persedian barang jadi pada awal tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam usah perdagangan, diisi dengan jumlah seluruh jenis persediaan Barang Dagangan, diisi dengan jumlah seluruh jenis persediaan barang dagangan pada awal tahun yang bersangkutan.

3.

Pembelian produksi, bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, diisi dengan penjumlahan seluruh pembeleian barang dagangan selama tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan harga pokok produksi yang diperoleh dari formula sebagai berikut :

Persediaan awal bahan baku dan bahan pembantu			xx
Pembelian	xx
Retur	xx
			xx
Bahan Baku tersedia untuk digunakan		xx
Persediaan Akhir bahan baku dan bahan pembantu			xx
bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan			xx
Upah langsung	xx
Biaya pabrikasi	xx
			xx
Barang dalam proses –awal			xx
Total biaya produksi			xx
Barang dalam proses –akhir			xx
Harga Pokok Produksi	xx

4.

Persediaan Akhir bagi qaajib Pajak yang bidang usahanya industri diisi dengan penjumlahan seluruh jenis persediaan barang jadi, pada akhir tahun yang bersangkutan. sedangkan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan diisi dengan penjumlahan seluruh persediaan barang dagangan pada akhir tahun yang bersangkutan

5.

Harga Pokok Penjualan, diisi dengan perhitungan sebagai berikut :

a)

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, formulasinya adalah sebagai berikut : Persediaan awal barang dagangan + harga Pokok Produksi – Persediaan akhir barang dagangan

b)

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri, formulasinya adalah sebagai berikut : Persediaan awal barang jadi – Persediaan akhir barang jadi

c)

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan lainnya, tidak ada unsure harga pokok penjualan

6.

Laba Bruto Usaha , Diisi dengan peredaran usaha dikurangi dengan harga pokok, yang diformulasikan sebagai berikut :

Peredaran usaha – Harga pokok penjualan - laba bruto usaha

7.

Penghasilan di luar usaha, diisi dengan penjumlahan seluruh sumber penghasilan yang berasal dari luar usaha , misalnya bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan dari penjmlahan harta, dan sebagainya

8.

Biaya operasional , diisi dengan jumlah biaya yang telah dikelompokkan sebagaiman tercantum dalam hurufA s/d H. terhadap jenis biaya lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kelompokkan dalam kelompok A s/d G, akan ditampungdalam kelompok H , termasuk overhead cost sebagaiman yang dimaksud dalam butir 5 untuk jenis usaha industri .

9.

laba atau rugi tahunberjalan, diisi dengan hasil penjumlahan antara alba bruto usaha (angka 6) ditambah penghasilan di luar usaha (angka 7) dikurangi dengan biaya operasional (angka 8) dengan formulasi sebagai berikut :

Laba Bruto Usaha + Penghasilan Di Luare Usaha – Biaya operasional = Laba atau rugi tahun berjalan

CATATAN PENTING

1.

Laporan keuangan yang diinterpretasikan ke dalam transkrip adalah laporan keuangan yang dilampirkan oleh WP

2.

Transkrip harus dibuat oleh petugas pada seksi PPh Badan atau seksi PPh Orang Pribadi

3.

TRanskrip harus ditandatangani oleh petugas yang membuat transkrip. Petugas yang merekam dan ditelaah oleh sekurang-kurangnya Kepala Subseksi yag bersangkutan

4.

Semua elemen rupiah berisi jumlah Rupiah penuh tanpa sen