1 2 3 4 5

Lampiran 21 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
....................................................................... (1)

Nomor	:	.............................	.........................
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 set
Hal	:	Pengawasan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Yth. Direktur P4
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 42
Jakarta

Sesuai dengan angka VI huruf B Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003, dengan ini disampaikan Pengawasan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi periode ......................................... (2) sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

................................
NIP. ......................(3)

Tembusan :

Seluruh Kepala KPP dan Karikpa di lingkungan Kanwil ....................... (4)

Lampiran 21.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

PENGAWASAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI
PERIODE .................................................

Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi	Saldo  Awal	Permintaan	Pemeriksaan  Selesai	Saldo  Akhir	Ket.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kantor Wilayah DJP
KPP .............................
KPP .............................
dst.
Karikpa ........................
Karikpa ........................
dst.

PETUNJUK PENGISIAN
PENGAWASAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI
(Lampiran 21)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terkait
Angka (2)	:	Diisi dengan periode pengawasan (semesteran), misalnya Jan - Juni 2003
Angka (3)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (4)	:	Cukup jelas
Angka (5)	:	Diisi dengan nama seluruh UPPP Wajib Pajak Lokasi, termasuk Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
Angka (6)	:	Diisi dengan saldo akhir periode sebelumnya
Angka (7)	:	Diisi dengan jumlah permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dari UPPP Wajib Pajak Domisili sesuai dengan Lampiran 20 diterima.
Angka (8)	:	Diisi dengan jumlah pemeriksaan lokasi yang telah diselesaikan.
Angka (9)	:	Diisi dengan jumlah kolom (6) ditambah dengan kolom (7) dan dikurangi dengan kolom (8). Jumlah ini merupakan saldo awal untuk periode triwulan berikutnya.
Angka (10)	:	Diisi dengan keterangan yang diperlukan, misalnya ada beberapa pemeriksaan WP Lokasi yang tidak selesai tepat waktu.

Lampiran 22 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...................................................................... (1)

Nomor	:	.............................	.........................
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Instruksi Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yth. .......................
.............................. (2)
Jakarta

Sehubungan dengan ................................................. (3), dengan ini diberikan instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	.......................	(4)
2.	NPWP	:	.......................	(5)
3.	Alamat	:	.......................	(6)
4.	Kode Pemeriksaan	:	.......................	(7)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Tahun  Pajak yang diperiksa adalah Tahun  Pajak ................................ (8)
2.	Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya ...............................(9)
3.	Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan setelah hasil Pemeriksaan mendapat persetujuan/tanpa menunggu persetujuan *) dari .............................. (10)

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur,

................................
NIP. ...................... (11)

Tembusan :
..................................(12)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
(Lampiran 22)

Angka (1)

:

Diisi dengan nama unit yang memberikan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan

Angka (2)

:

Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan

Angka (3)

:

Diisi dengan  alasan dikeluarkannya Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan, misalnya karena adanya laporan pengamanan atau LPP

Angka (4)

:

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

Angka (5)

:

Diisi dengan NPWP

Angka (6)

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka (7)

:

Diisi dengan kode sebagaimana  Lampiran 9

Angka (8)

:

Diisi dengan tahun pajak  yang diperiksa

Angka (9)

:

Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian Pemeriksaan

Angka (10)

:

Diisi dengan Direktur P4 atau Kepala Kanwil DJP terkait

Angka (11)

:

Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta Cap Jabatan

Angka (12)

:

Diisi dengan tembusan kepada :

1.	Direktur P4 dalam hal instruksi pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah
2.	Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait dalam hal instruksi dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Ka Kanwil DJP.
3.	Ka  Kanwil DJP dan Kepala KPP terkait dalam hal instruksi dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Kepala Karikpa.

Lampiran 23 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.......................................................................... (1)

Nomor	:	.....................	.........................
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Pengalihan Unit Pelaksana Pemeriksanaan Pajak

Yth. Direktur P4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 42
Jakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Tahun berjalan terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	.......................	(2)
2.	NPWP	:	.......................	(3)
3.	Alamat	:	.......................	(4)
4.	Kode Pemeriksaan	:	.......................	(5)

dialihkan pemeriksaannya dari ..............................(6) ke..........................(7) dengan alasan.......................................(8).

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor,

..................................
NIP. ........................(9)

Tembusan :
........................(10)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENGALIHAN
UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK
(Lampiran 23)

Angka (1)

:

Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang mengalihkan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Angka (2)

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak

Angka (3)

:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa

Angka (4)

:

Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa

Angka (5)

:

Diisi dengan kode pemeriksaan sebagaimana Lampiran 9.

Angka (6)

:

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak lama

Angka (7)

:

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak baru

Angka (8)

:

Diisi dengan alasan pengalihan pelaksanaan pemeriksaan pajak

Angka (9)

:

Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan

Angka (10)

:

Tembusan dikirim kepada :

1.	Kepala KPP terkait,
2.	Kepala Karikpa terkait

Lampiran 24 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS
PPN/PPn BM DAN PPh Pot/Put
Periode .............................................*)

No	UP3	Jenis Pajak	Jml SP3	Total skp  (Rp)	Total STP (Rp)	Ket.
1		PPN/PPn BM
		PPh POT/PUT
2		PPN/PPn BM
		PPh POT/PUT
dst
	Total

*) Dalam satu semester (Jan - Juni; Juli - Des)

Lampiran 25 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.......................................................................... (1)

Nomor	:	.............................	.........................
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak

Yth. ........................
...............................
............................... (2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

1.

Nama

:

.......................

(3)

2.

NPWP

:

(4)

3.

Alamat 

:

.......................

(5)

4.

Tahun Pajak

:

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : ...................................... (7) tanggal ........................................ (8), bersama ini terlampir disampaikan Laporan Penelitian KLU atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala .............................,

...........................................
NIP. ................................(9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 25)

Angka (1)

:

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.

Angka (2)

:

Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap atau diisi dengan Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP yang bersangkutan dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Angka (3)

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (4)

:

Diisi dengan NPWP.

Angka (5)

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Angka (6)

:

Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Angka (7)

:

Cukup jelas.

Angka (8)

:

Cukup jelas.

Angka (9)

:

Diisi dengan nama :

1.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, yaitu Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
2.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 25.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2003
Tanggal	:	1 April 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
................................................................................................. (1)

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

.......................

(2)

2.

NPWP

:

(3)

3.

Tahun Pajak

:

(4)

4.

KLU menurut SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak

:

(5)

5.

KLU menurut Pemeriksa

:

(6)

6.

Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :

(7)

a.

Rincian Peredaran Usaha (Omzet) :

No. Urut	U r a i a n		Jumlah (Rp)	Persentase
	Jenis Barang atau Jasa yang diproduksi dan dijual	KLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah			100%

b.

Uraian tentang Lapangan Usaha Wajib Pajak

c.

Kesimpulan Penelitian KLU

.................................................
Ketua Kelompok/Kasi *)

.................................................
NIP ......................................... (8)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 25.1)

Angka (1)

:

Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.

Angka (2)

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (3)

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka (4)

:

Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.

Angka (5)

:

Diisi dengan KLU yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang diperiksa.

Angka (6)

:

Diisi dengan KLU menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat pemeriksaan dilaksanakan di lapangan. KLU ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan uraian pada angka (7) huruf a, b, dan huruf c.

Angka (7)

:

Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :

-

Huruf a: Daftar rincian penjualan ini diisi sesuai dengan data berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan petunjuk pengisian untuk masing-masing kolom sebagai berikut :

-

Kolom (1) cukup jelas;

-

Kolom (2) diisi dengan jenis barang dan/atau jasa yangDijual, atau yang diproduksi dan dijual;

-

Kolom (3) diisi dengan kode Klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 untuk masing-masing jenis barang atau jasa yang diproduksi dan dijual, misalnya untuk sebuah perusahaan industri tekstil yang memproduksi benang, kain dan batik cap/tulis, maka penjualan :

-	benang diisi dengan kode 32111
-	kain diisi dengan kode 32114
-	batik cap/tulis diisi dengan kode 32117.

-

Kolom (4) diisi dengan jumlah penjualan untuk masing-masing barang atau jasa yang dijual dalam tahun pajak yang diperiksa;

-

Kolom (5) cukup jelas.

Angka (7)

:

-

Huruf b : Diisi dengan uraian tentang kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan yang dijumpai pemeriksa di lapangan sehingga dapat diperoleh keterangan yang cukup jelas agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan usaha inti (core business) Wajib Pajak.

-

Huruf c : Diisi dengan kesimpulan dan usul pemeriksa tentang KLU yang tepat sesuai dengan usaha inti Wajib Pajak berdasarkan analisis terhadap data yang tercantum pada huruf a dan huruf b di atas sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994. Selanjutnya KLU tersebut diisikan pada kotak yang tersedia pada angka (6).

Angka (8)

:

Diisi dengan nama :

a.	Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.