1   2   3

Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR     :  KEP-128/PJ/2003
TANGGAL : 22 April 2003

 

No.

Nama Keputusan

Nomor Lampiran

1

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

I.A.

2.

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

I.B

3

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

I.C

4

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

II.A

5

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

II.B

6

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERTAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

II.C

7

PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

 

III

8

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  SELAIN  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

IV.A

9

PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

 

IV.B

10

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

IV.C

 


 

Lampiran I.A

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

DEPARTEMEN KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH....................................................... (1)

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :..........................................................(2)

 

TENTANG

 

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN

DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Membaca

 :

Surat permohonan dari ................(3) NPWP..........................(4) Nomor.....................(5) tanggal.....................(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat kegiatan usaha sbb :

 

 

1.

.........................(7);

 

 

2.

..........................

 

 

3.

.........................dst.

 

Menimbang

 :

bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat  Terutang Pajak Pertambahan Nilai :

 

 

1.

Kantor Pelayanan Pajak....................(8) Nomor ......................(9) tanggal.......................(10);

 

 

2.

Kantor Pelayanan Pajak........................Nomor.............................tanggal ........................

 

 

3.

Kantor Pelayanan Pajak........................Nomor..............................tanggal....................;dst.

 

 

 

terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak .........................(11) NPWP..............(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

 

Mengingat

 :

1.

Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi  Wajib Pajak selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

 

Pertama

:

Mengabulkan permohonan dari ................(13) NPWP................(14) beralamat di ..............(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak...............(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :

 

 

1.

........... (17);

 

 

2.

.................;

 

 

3.

..............dst.

 

Kedua

:

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak..................(18) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang beralamat .....................(19) termasuk tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

 

Ketiga

:

Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak * oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

 

Keempat

:

Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam dictum pertama, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat  pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang maupun atas nama tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Kelima

:

Keputusan ini berlaku sampai tanggal................(20) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu  akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliuran dalam keputusan ini.

 

            ................,.........................(21)

A.n.      Direktur Jenderal Pajak

            Kepala Kantor Wilayah,

 

 

            ......................................(22)

            NIP................................(23)

 

Yth..................................(24)
Jalan................................(25)

 

 

Tembusan :

1.

....................................(26)

2.

..................................dst

(*) coret yang tidak perlu

 


 

Lampiran I.A

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

Angka 1  

:

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 4

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka 5

:

Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.

Angka 6

:

Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.

Angka 7

:

Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang daijukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Angka 8

:

Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Angka 9

:

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.

Angka 10

:

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.

Angka 11

:

Diisi sama dengan Angka 3.

Angka 12

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 13

:

Diisi sama dengan Angka 3

Angka 14

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 15

:

Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.

Angka 16

:

Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.

Angka 17

:

Diisi dengan nama tempat penyerahan barang yang disetujui untuk dipusatkan.

Angka 18

:

Diisi sama dengan Angka 16.

Angka 19

:

Diisi sama dengan Angka 15

Angka 20

:

Diisi  dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.

Angka 21

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.

Angka 22

:

Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 23

:

Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 24

:

Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 25

:

Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 26

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

 

 


 

Lampiran I.B

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH....................................................... (1)

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :..........................................................(2)

 

TENTANG

 

PENOLAKAN  PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN

DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Membaca

 :

Surat permohonan dari ................(3) NPWP..........................(4) Nomor.....................(5) tanggal.....................(6) hal permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat kegiatan usaha sbb :

 

 

1.

.........................(7);

 

 

2.

..........................

 

 

3.

.........................dst.

 

Menimbang

 :

bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat  Terutang Pajak Pertambahan Nilai :

 

 

1.

Kantor Pelayanan Pajak....................(8) Nomor ......................(9) tanggal.......................(10);

 

 

2.

Kantor Pelayanan Pajak........................Nomor.............................tanggal ........................

 

 

3

Kantor Pelayanan Pajak........................Nomor..............................tanggal....................;dst.

 

 

 

tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak .........................(11) NPWP..............(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

 

Mengingat

 :

1.

Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan dan Pajak Jasa Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi  Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN  PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

 

Pertama

:

Menolak permohonan dari ................(13) NPWP................(14) beralamat di ..............(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak...............(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :

 

 

1.

........... (17);

 

 

2.

.................;

 

 

3.

..............dst.

 

Kedua

:

Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai .

 

Ketiga

:

Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor tempat kegiatan usaha terdaftar/lokasi.

 

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliuran dalam keputusan ini.

 

 

 

 

            ................,.........................(18)

A.n.      Direktur Jenderal Pajak

            Kepala Kantor Wilayah,

 

 

            ......................................(19)

            NIP................................(20)

 

Yth..................................(21)
Jalan................................(22)

 

 

Tembusan :

1.

....................................(23)

2.

..................................dst

 


 

Lampiran I.B

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

Angka 1  

:

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 4

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka 5

:

Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.

Angka 6

:

Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.

Angka 7

:

Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Angka 8

:

Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Angka 9

:

Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.

Angka 10

:

Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.

Angka 11

:

Diisi sama dengan Angka 3.

Angka 12

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 13

:

Diisi sama dengan Angka 3

Angka 14

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 15

:

Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.

Angka 16

:

Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.

Angka 17

:

Diisi dengan tempat penyerahan barang /jasa kena Pajak yang ditolak.

Angka 18

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.

Angka 19

:

Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 20

:

Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 21

:

Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 22

:

Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 23

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

 


 

Lampiran I.C

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH....................................................... (1)

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :..........................................................(2)

 

TENTANG

 

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn

BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang 

 :

bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari .....................(3) NPWP.................(4) Nomor ...................(5) tanggal ...................(6) hal Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :

 

 

1.

.........................(7);

 

 

2.

..........................

 

 

3.

.........................dst.

 

 

 

Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak .................(8) NPWP..................(9) untuk pelaksanaan  pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut diatas.

 

Mengingat

 :

1.

Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

 

 

3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi  Wajib Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

 

 

4.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi  Wajib Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  YANG  MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

 

Pertama

:

Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari ...............(11) NPWP..................(12) beralamat di.....................(13) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak....................(14) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :

 

 

1.

...................(15);

 

 

2.

.........................;

 

 

3.

...................; dst

 

Kedua

:

Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal...................(16).

 

 

 

            ................,.........................(17)

A.n.      Direktur Jenderal Pajak

            Kepala Kantor Wilayah,

 

 

            ......................................(18)

            NIP................................(19)

 

 

 

Yth..................................(20)
Jalan................................(21)

 

 

Tembusan :

1.

....................................(22)

2.

..................................dst

 


 

Lampiran I.C

Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

:

KEP-128/PJ./2003

Tanggal

:

22 April 2003

 

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK  YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA
PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

 

Angka 1  

:

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.

Angka 2

:

Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Angka 3

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka 4

:

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Angka 5

:

Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.

Angka 6

:

Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.

Angka 7

:

Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Angka 8

:

Diisi sama dengan Angka 3 .

Angka 9

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 10

:

Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.

Angka 11

:

Diisi sama dengan Angka 3.

Angka 12

:

Diisi sama dengan Angka 4.

Angka 13

:

Diisi  dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.

Angka 14

:

Diisi dengan KPP tempat Pemusatan Pajak Pertamabahan Nilai terutang terdaftar.

Angka 15

:

Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang disetujui.

Angka 16

:

Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.

Angka 17

:

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.

Angka 18

:

Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 19

:

Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.

Angka 20

:

Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 21

:

Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Angka 22

:

Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.