1 2 3

IV.

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU

1.

Peruntukan lembar, Kantor Pelayanan Pajak Penerbit, Nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai

Peruntukan lembar diisi sebagaimana contoh berikut :

-

Lembar ke-1

:

untuk Pelayanan Bea dan Cukai......................;

-

Lembar ke-2

:

untuk Pemohon SKB PPN;

-

Lembar ke-3

:

untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPN.

Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKB PPN.

Nomor SKB PPN diisi dengan tata cara penomoran yang berlaku.

2.

Nama, Alamat, NPWP dan Jenis Usaha pemohon SKB PPN.

Nama   

:

Cukup Jelas

Alamat

:

Cukup Jelas

NPWP 

:

Cukup Jelas

Jenis Usaha

:

Diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.

Untuk  Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, keterangan Jenis Usaha tidak perlu dicantumkan dalam SKB PPN.

3.

Nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPN.

Cukup Jelas

4.

Tabel pembebasan Barang Kena Pajak Tertentu

Kolom (1)  

:

Diisi dengan nomor urut

Kolom (2)

:

Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal rincian nama atau jenis Barang Kena Pajak Tertentu  yang diimpor tidak dapat ditampung dalam satu lembar SKB PPN, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari SKB PPN dan setiap lampiran ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, sedangkan kolom (2) diberi catatan "Rincian BKP Tertentu terlampir".

Contoh Daftar Rincian Barang Kena Pajak Tertentu  yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai :

Rincian Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Pajak

Pertambahan Nilai Nomor :KET-.........................

Tanggal :.....................................

No.	Nama /Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Nilai Impor (USD)
1.	BKP Tertentu	1 buah	100.00
2.	BKP Tertentu	2 Unit	200.00
3.	BKP Tertentu	3 pcs	300.00
4.	Dst................		400.00
Total			1000.00

................,.......................................

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak


....................................................
NIP..............................................

Kolom (3)

:

Diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak Tertentu dalam satuan seperti 1 buah, 1 set, 1 pcs dsb

Kolom (4)

:

Diisi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi sesuai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKB PPN diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh :

-

Nilai Impor sebesar USD 25,000.00

-

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai USD 1 = Rp. 9.490,00

-

sehingga Nilai Impor menjadi sebesar Rp. 237.250.000,00

-

Penulisan dilakukan pada kolom (4) menjadi :

Rp.237.250.000,00

(USD 25,000.00)

Kolom (5)

:

Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai impor yang  terutang dalam satuan rupiah yang telah dikonversi sesuai kurs yang telah ditetapkan  Menteri Keuangan pada saat SKB PPN diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing.

Contoh :

-

Nilai impor sebesar USD 25,000.00

-

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkannya diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai USD 1 = Rp. 9.490,00

-

Sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dibebaskan menjadi sebesar Rp. 23.725.000,00

-

Penulisan dilakukan pada kolom (5) menjadi :

Rp. 23.725.000,00

(USD 2,500.00)

Kolom (6)

:

Diisi dengan keterangan tentang :

-

Kurs mata uang asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

-

Keterangan penyesuaian kurs pada saat penyelesaian Pemberitahuan impor Barang.

-

Nomor dan Tanggal Invoice

-

Nomor dan tanggal Bill of Lading/Air Way Bill

Sehingga bentuk keseluruhan Tabel dalam SKB PPN menjadi sebagai berikut :

No.

Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu

Kuantum

Nilai Impor
 (Rp)

PPN yang Terutang (Rp)

Keterangan

1.

Nama BKP Tertentu

1 Unit

2.372.500.000,00
(USD 25,000.00)

23.725.000,00
(USD 2,500.00)

USD =
Rp 9.490,00 *)
*) Keputusan Menteri
Nomor : ../KMK../2003
tgl : ........

Kurs dapat disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan PIB.

Sesuai dengan :

Invoice No	:	.......
Tanggal	:	.......
B/L No.	:	.......
Tanggal	:	.......

2.

Nama BKP Tertentu

1 Pcs

3.

Nama BKP Tertentu

1 Set

4.

Nama BKP Tertentu

1 Buah

5.

dst........

dst.........

5.

Penyerahan SKB PPN

Diisi sesuai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor.

Contoh :

-

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok

6.

Tempat dan tanggal SKB PPN

Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SKB PPN

Contoh : Jakarta, 12 Agustus 2003.

7.

Pengesahan SKB PPN

Diisi dengan tanda tangan , nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

V.

CONTOH SKB PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU

Lembar Ke-...... : ..............................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....................................

SURAT  KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU

Nomor :  KET-........................................

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	...................................................
Alamat	:	...................................................
NPWP	:	...................................................
Jenis Usaha	:	...................................................

sesuai dengan surat permohonan Nomor :................tanggal .................dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 maka diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak  Tertentu di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak Tertentu	Kuantum	Harga Jual  (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama	:	...................................................
Alamat	:	...................................................
NPWP	:	...................................................

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

................,.......................................
a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak


....................................................
NIP..............................................

VI.	PETUNJUK PENGISIAN SKB PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU Untuk petunjuk pengisian SKB PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada prinsipnya sama dengan petunjuk pengisian SKB PPN atas impor Barang Kena Pajak Tertentu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
	1.	Peruntukan lembar, Kantor Pelayanan Pajak Penerbit, dan Nomor SKB PPN
		Peruntukan lembar  :
		-	Lembar ke-1			:	untuk PKP Penjual
		-	Lembar ke-2			:	untuk Pemohon SKB PPN
		-	Lembar ke-3			:	untuk KPP Penjual
		-	Lembar ke-3			:	untuk KPP Penerbit SKB PPN
		Kantor Pelayanan Pajak						:	Cukup Jelas
		Nomor SKB PPN						:	Cukup Jelas
	2.	Nama, Alamat, NPWP, dan Jenis Usaha pemohon SKB PPN
		Nama		:	Cukup Jelas
		Alamat		:	Cukup Jelas
		NPWP		:	Cukup Jelas
		Jenis Usaha		:	Cukup Jelas
	3.	Nomor dan tanggal surat permohonan Cukup Jelas
	4.	Tabel permohonan pembebasan Barang Kena Pajak Tertentu
		Kolom (1)		:	Cukup Jelas
		Kolom (2)		:	Cukup Jelas Dalam hal rincian nama atau jenis barang Kena pajak (BKP) Tertentu yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu lembar SKB PPN, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian SKB PPN atas impor BKP Tertentu)
		Kolom (3)		:	Cukup Jelas
		Kolom (4)		:	Diisi dengan Harga Jual dalam satuan rupiah Dalam hal harga Jual dalam valuta asing , kolom ini dapat diisi seperti dijelaskan dalam petunjuk pengisian SKB PPN untuk impor BKP tertentu
		Kolom (5)		:	Cukup Jelas
		Kolom (6)		:	Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti invoice , Purchase Order atau dokumen yang dapat dipersamakan
	5.	Nama, Alamat , NPWP, Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu.
		Nama		:	Cukup Jelas
		Alamat		:	Cukup Jelas
		NPWP		:	Cukup Jelas
	6.	Tempat dan tanggal penerbitan SKB PPN Cukup Jelas
	7.	Pengesahan SKB PPN Diisi dengan tanda tangan, Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

VII.

CONTOH CAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN

1.

Untuk Impor atau penyerahannya Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan SKB PPN.

PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003

SURAT KETERANGAN BEBAS PPN

Nomor	:	..............................................
Tanggal	:	..............................................

2.

Untuk impor atau penyerahannya Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai

PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003