Lampiran 11

1 2 3

Lampiran 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………………………………………………… (1)
Nomor	:	…………………………… (2)	……………………… (3)
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	………………………… (4)
Hal	:	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi

Yth. ……………………………………………

……………………………………………………(5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Pajak Nomor : ………………………………… tanggal …………………………… (6), bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara laksanakan, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal surat ini.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut di atas, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

………………………………......

………………………………..(8)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL

PEMERIKSAAN SEDERHANA DENGAN KORESPONDENSI

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melakukan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sederhana dengan Korespondensi.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sederhana dengan Korespondensi.
Angka 4	:	Cukup jelas.
Angka 5	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor kotak pos atau alamat lain yang ditentukan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.

Lampiran 12

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………………………………………………… (1)
Nomor	:	………………………… (2)	……………………… (3)
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	………………………… (4)
Hal	:	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi (penghitungan secara jabatan)

Yth. ……………………………………………

……………………………………………………(5)

Perlu diinformasikan bahwa kami telah mengirimkan Surat Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi sebanyak 2 (dua) kali, terakhir dengan nomor ………………………… tanggal ……………………………… (7) dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tersebut yaitu pada tanggal …………………… (8), Saudara tidak memberikan keterangan dan penjelasan secara tertulis disertai bukti pendukung yang kami minta. Dengan demikian, terhadap Saudara diterbitkan penetapan pajak secara jabatan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

………………………………......

………………………………..(9)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL

PEMERIKSAAN DENGAN KORESPONDENSI (SECARA JABATAN)

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melakukan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sederhana dengan Korespondensi (secara jabatan).
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sederhana dengan Korespondensi (secara jabatan).
Angka 4	:	Cukup jelas.
Angka 5	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 6	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permintaan Keterangan II dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi.
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal batas waktu pengiriman keterangan dan penjelasan serta bukti pendukung yang ditentukan dalam Surat Permintaan Keterangan II dalam rangka Pemeriksaan dengan Korespondensi.
Angka 9	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.

Lampiran 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………………………………………………… (1)

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK

TAHUN : ……………………………… (2)

NO.

URUT

POS-POS YANG DIKOREKSI

JUMLAH

KOREKSI

(Rp)

DASAR DILAKUKAN

KOREKSI

(3)

(4)

(5)

(6)

Menyetujui,

……………………………………………………

………………………………………… (11)

NIP

………………………………………… (7)

Ketua Kelompok,

………………………………………… (8)

NIP

Ketua Tim.

………………………………………… (9)

NIP

Anggota Tim,

………………………………………… (10)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melakukan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
Angka 3	:	Cukup jelas.
Angka 4	:	Diisi dengan pos-pos yang dikoreksi sesuai dengan SPT Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 5	:	Diisi dengan nilai koreksi yang ditemukan.
Angka 6	:	Diisi dengan dasar dilakukannya koreksi serta penjelasannya.
Angka 7	:	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Ketua Kelompok Tim Pemeriksa.
Angka 9	:	Diisi dengan nama NIP dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa.
Angka 10	:	Diisi dengan NIP dan tanda tangan Anggota Tim Pemeriksa.
Angka 11	:	Diisi dengan NIP dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.

Lampiran 14

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ………………………………………………………………………………………………… (1)
Nomor	:	…………………………… (2)	……………………… (3)
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	…………………………… (4)
Hal	:	Surat Hasil Telaahan atas Tanggapan Wajib Pajak

Yth. ……………………………………………

……………………………………………………(5)

Sehubungan dengan tanggapan Saudara atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi nomor ……………… tanggal …………… (6), bersama ini terlampir disampaikan kepada Saudara hasil telaahan atas tanggapan Saudara.

Perlu diinformasikan bahwa seluruh/sebagian *) dari tanggapan Saudara atas koreksi yang kami sampaikan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi tidak dapat/dapat *) kami terima dengan alasan sebagaimana disebut pada lampiran surat ini.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara laksanakan, maka Saudara diberi kesempayan untuk menanggapi secara tertulis melalui pos atau jasa pengiriman lainnya atas hasil telaahan yang kami sampaikan diserta I dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat ini.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil telahaan yang kami sampaikan dalam jangka waktu tersebut diatas, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

………………………………......

………………………………..(7)

NIP

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT HASIL TELAAHAN

ATAS TANGGAPAN WAJIB PAJAK

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melakukan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Hasil Telaahan atas Tanggapan Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor Surat Hasil Telaahan atas Tanggapan Wajib Pajak.
Angka 4	:	Cukup jelas.
Angka 5	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi.
Angka 7	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.

Lampiran 14.a

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

…………………………………………………………………………………………………(1)

DAFTAR KOREKSI SESUAI HASIL TELAAHAN

ATAS TANGGAPAN WAJIB PAJAK

TAHUN : ……………………………… (2)

NO.

URUT

URAIAN

Cfm. SPT

Koreksi Cfm. SPHP

SANGGAHAN WP

KOREKSI YANG DIPERTAHANKAN

KOREKSI YANG DIBATALKAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Menyetujui,

……………………………………………………

………………………………………… (14)

NIP

………………………………………… (10)

Ketua Kelompok,

………………………………………… (11)

NIP

Ketua Tim.

………………………………………… (12)

NIP

Anggota,

………………………………………… (13)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR KOREKSI SESUAI HASIL TELAAHAN

ATAS TANGGAPAN WAJIB PAJAK

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melaksanakan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa.
Angka 3	:	Cukup jelas.
Angka 4	:	Diisi dengan nama pos yang dikoreksi.
Angka 5	:	Diisi dengan angka sesuai SPT Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan angka sesuai koreksi Pemeriksa yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi.
Angka 7	:	Diisi dengan angka sanggahan Wajib Pajak dan keterangannya.
Angka 8	:	Diisi dengan angka-angka koreksi yang dipertahankan oleh Pemeriksa dan alasannya.
Angka 9	:	Diisi dengan angka-angka koreksi yang dibatalkan oleh Pemeriksa dan alasan pembatalan.
Angka 10	:	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Daftar Koreksi sesuai Hasil Telaahan atas Tanggapan Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Tim Pemeriksa Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa.
Angka 13	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Anggota Tim Pemeriksa
Angka 14	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.

Lampiran 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

KEP-142/PJ/2005

Tanggal

31 Agustus 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

………………………………………………………………………………………………… (1)

BERITA ACARA TIDAK DITANGGAPINYA

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN KORESPONDENSI/

SURAT HASIL TELAAHAN ATAS TANGGAPAN WAJIB PAJAK *)

Pada hari ini ……………………………… tanggal …………………………… bulan ………………… tahun ………………… (2), tempat ……………… (3), berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor …………………………. Tanggal …………………………… (4), kami :

No.

Nama/NIP

Pangkat/Gol.

Jabatan

(5)

(6)

(7)

(8)

yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dengan korespondensi terhadap Wajib Pajak :

Nama

………………………………………………

(9)

NPWP

(10)

Alamat

………………………………………………

(11)

Tahun Pajak

(12)

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Korespondensi/Surat Hasil Telaahan atas Tanggapan Wajib *) kepada Wajib Pajak, namun Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tanpa alasan apapun.

Demikian Berita Acara Tidak Ditanggapinya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dengan Korespondensi/Surat Hasil Telaahan Atas Tanggapan Wajib Pajak *) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui :

…………………………………………

………………………………………… (16)

NIP

Tim Pemeriksa Pajak

Ketua Kelompok,

………………………………………… (13)

NIP

Ketua Tim.

………………………………………… (14)

NIP

Anggota,

………………………………………… (15)

NIP

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA TIDAK DITANGGAPINYA

SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN KORESPONDENSI/

SURAT HASIL TELAAHAN ATAS TANGGAPAN WAJIB PAJAK *)

Angka 1	:	Diisi dengan nama UP3 yang melakukan pemeriksaan.
Angka 2	:	Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Berita Acara Tidak Ditanggapinya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dengan Korespondensi/Surat Hasil Telaahan Atas Tanggapan Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Tidak Ditanggapinya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dengan Korespondensi/Surat Hasil Telaahan Atas Tanggapan Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
Angka 5	:	Cukup jelas.
Angka 6	:	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan Pangkat dan Golongan Pemeriksa Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak “Ketua Kelompok”, “Ketua Tim”, atau “Anggota Tim”.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 10	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
Angka 12	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka 13	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Kelompok Tim Pemeriksa Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Ketua Tim Pemeriksa.
Angka 15	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Anggota Tim Pemeriksa
Angka 16	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak serta cap jabatan.