Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.01/2008

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.01/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektifitas, dan citra organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN :

BAB I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

1. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
3. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
6. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
7. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
9. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
10. pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja;
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 4

1. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
3. Bidang Fasilitas Kepabeanan;
4. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
5. Bidang Audit;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pasal 6

1. penyiapan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
3. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dan hubungan masyarakat;
4. penyiapan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
5. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
6. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 7

1. Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal;
2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga;
3. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

1. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana di bidang kepabeanan dan cukai;
2. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding;
6. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

1. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan;
2. pelaksanaan perijinan di bidang Tempat Penimbunan;
3. pelaksanaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

1. pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
2. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pengelolaan pangkalan data intelijen;
4. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
6. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, dan premi;
7. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

1. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pemantauan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
4. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus
Kepulauan Riau

Pasal 26

1. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
3. Bidang Penindakan dan Sarana Operasi;
4. Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
5. Bidang Audit;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Pasal 28

1. penyiapan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Khusus;
2. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Khusus;
3. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dan hubungan masyarakat;
4. penyiapan pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
5. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
6. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 29

1. Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal;
2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga;
3. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

1. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian evaluasi dan pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
2. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang, nilai pabean, dan tempat penimbunan;
3. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, serta penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
6. pelaksanaan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas lainnya di bidang kepabeanan dan cukai;
7. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

1. pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pengelolaan pangkalan data intelijen;
4. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan;
5. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah Khusus.

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

1. pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
2. pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan;
3. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
4. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelelangan, dan premi.

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

1. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pemantauan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
4. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 45

1. Seksi Perencanaan Audit;
2. Seksi Pelaksanaan Audit;
3. Seksi Evaluasi Audit.

Pasal 46

BAB II
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

1. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
5. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
7. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
8. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
9. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
10. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pelayanan Utama;
11. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
12. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 50

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.

Pasal 51

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

1. pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. pelaksanaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
5. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya;
6. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 55

1. Subbagian Sumber Daya Manusia;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya;
9. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

1. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan fasilitas impor;
5. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
6. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
8. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
9. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
10. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
11. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
12. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
13. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
14. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
15. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
16. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
17. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

1. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan;
2. pelayanan perijinan di bidang cukai;
3. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai.

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

1. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pemberian konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
6. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
7. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
8. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
9. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

1. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
3. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

Pasal 79

1. Seksi Perencanaan Audit;
2. Seksi Pelaksanaan Audit;
3. Seksi Evaluasi Audit.

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

1. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
2. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
4. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
5. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
6. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
7. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 83

1. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
2. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
3. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

Pasal 84

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B

Pasal 85

1. Bagian Umum;
2. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
3. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
4. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
5. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
6. Bidang Audit;
7. Bidang Kepatuhan Internal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Pasal 87

1. pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. pelaksanaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
5. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya;
6. pengelolaan data, penyajian informasi, dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 88

1. Subbagian Sumber Daya Manusia;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya;
9. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding.

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

1. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan fasilitas impor;
5. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
6. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
8. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
9. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
10. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
11. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
12. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
13. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
14. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
15. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
16. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
17. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
18. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan;
19. pelayanan perijinan di bidang cukai;
20. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai.

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

1. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pemberian konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
6. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
7. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
8. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
9. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 104

1. Seksi Intelijen;
2. Seksi Penindakan;
3. Seksi Penyidikan.

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

1. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
3. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

Pasal 108

1. Seksi Perencanaan Audit;
2. Seksi Pelaksanaan Audit;
3. Seksi Evaluasi Audit.

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

1. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
2. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
4. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
5. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
6. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
7. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 112

1. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
2. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
3. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

Pasal 113

BAB III
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

1. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 117

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.

Pasal 118

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Pasal 119

Pasal 120

Pasal 121

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 122

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 123

Pasal 124

Pasal 125

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pengawasan pembongkaran barang;
7. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
8. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
9. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
10. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 129

1. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
2. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
3. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 130

1. Subseksi Pengadministrasian Manifes;
2. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang.

Pasal 131

Pasal 132

Pasal 133

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya.

Pasal 134

Pasal 135

Pasal 136

Pasal 137

1. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
3. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
5. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
6. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
8. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
9. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
10. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
11. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
12. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
13. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
14. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
15. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
16. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
17. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 138

Pasal 139

Pasal 140

Pasal 141

1. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
3. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
4. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 142

1. Subseksi Penyuluhan;
2. Subseksi Layanan Informasi.

Pasal 143

Pasal 144

Pasal 145

1. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
2. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
3. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
5. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
6. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 146

1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;
2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 147

Pasal 148

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

Pasal 149

Pasal 150

Pasal 151

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.
3. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
4. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik;
5. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 152

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis.

Pasal 153

Pasal 154

Pasal 155

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pemeriksaan sarana pengangkut;
5. pengawasan pembongkaran barang;
6. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 156

Pasal 157

Pasal 158

Pasal 159

1. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
3. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
4. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
5. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 160

1. Subseksi Penyidikan;
2. Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan.

Pasal 161

Pasal 162

Pasal 163

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya.

Pasal 164

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;
3. Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai.

Pasal 165

Pasal 166

Pasal 167

1. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
2. pelaksanaan penerimaan, pendistibusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
3. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
4. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
6. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
7. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
8. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
9. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
10. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
11. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
12. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
13. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
14. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
15. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
16. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
17. penatausahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
18. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
19. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
20. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
21. penerimaan, penelitian kelengkapan, pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 168

Pasal 169

Pasal 170

Pasal 171

1. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
3. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
4. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 172

1. Subseksi Penyuluhan;
2. Subseksi Layanan Informasi.

Pasal 173

Pasal 174

Pasal 175

1. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
2. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
3. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
5. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
6. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 176

1. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;
2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 177

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe A1

Pasal 178

Pasal 179

Pasal 180

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
3. perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 181

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 182

Pasal 183

Pasal 184

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pengawasan pembongkaran barang;
7. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
8. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
9. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
10. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 185

1. Subseksi Intelijen;
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 186

Pasal 187

Pasal 188

1. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
2. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
3. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 189

1. Subseksi Pengadministrasian Manifes;
2. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang.

Pasal 190

Pasal 191

Pasal 192

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya.

Pasal 193

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;

Pasal 194

Pasal 195

Pasal 196

1. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
5. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
6. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
8. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
9. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
10. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
11. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai.

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Pasal 200

1. pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat;
2. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
3. penatausahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
5. pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
6. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
7. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
8. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk.

Pasal 201

Pasal 202

Pasal 203

Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe A2

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 206

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
3. perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 207

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 208

Pasal 209

Pasal 210

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pengawasan pembongkaran barang;
7. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
8. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
9. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
10. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 211

1. Subseksi Intelijen;
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 212

Pasal 213

Pasal 214

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya;
9. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
10. pelaksanaan penerimaan, pendistibusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
11. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 215

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;
3. Subseksi Administrasi Manifes.

Pasal 216

Pasal 217

Pasal 218

1. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
5. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
6. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
8. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
9. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
10. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
11. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai.

Pasal 219

Pasal 220

Pasal 221

Pasal 222

1. pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat;
2. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
3. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
5. pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
6. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
7. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara;
8. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 223

Pasal 224

Pasal 225

Bagian Keenam
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe A3

Pasal 226

Pasal 227

Pasal 228

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
3. perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 229

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 230

Pasal 231

Pasal 232

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pengawasan pembongkaran barang;
7. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
8. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
9. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
10. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 233

1. Subseksi Intelijen;
2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;
3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 234

Pasal 235

Pasal 236

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya;
9. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
10. pelaksanaan penerimaan, pendistibusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
11. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 237

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;
3. Subseksi Administrasi Manifes.

Pasal 238

Pasal 239

Pasal 240

1. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
5. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
6. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
8. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
9. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
10. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
11. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

Pasal 241

Pasal 242

Pasal 243

Pasal 244

1. pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat;
2. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
3. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
4. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
5. pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
6. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
7. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara;
8. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 245

Pasal 246

Pasal 247

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe A4

Pasal 248

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
3. Seksi Perbendaharaan;
4. Seksi Kepabeanan dan Cukai;
5. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Pasal 250

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
3. perumusan laporan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan..

Pasal 251

1. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Urusan Keuangan;
3. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 252

Pasal 253

Pasal 254

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
4. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pemeriksaan sarana pengangkut;
6. pengawasan pembongkaran barang;
7. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
8. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
9. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
10. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 255

1. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi;
2. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

Pasal 256

Pasal 257

Pasal 258

1. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
3. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
4. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya;
9. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
10. pelaksanaan penerimaan, pendistibusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
11. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 259

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
2. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;
3. Subseksi Administrasi Manifes.

Pasal 260

Pasal 261

Pasal 262

1. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
3. pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
5. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
6. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
8. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
9. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
10. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
11. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
12. pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat;
13. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
14. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
15. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
16. pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
17. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
18. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara;
19. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 263

1. Subseksi Hanggar Kepabeanan dan Cukai;
2. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan.

Pasal 264

Pasal 265

Bagian Kedelapan
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe B

Pasal 266

1. Urusan Umum;
2. Subseksi Penindakan dan Penyidikan;
3. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 267

Pasal 268

Pasal 269

Bagian Kesembilan
Kantor Bantu Pelayanan
Bea dan Cukai dan
Pos Pengawasan Bea dan Cukai

Pasal 270

Pasal 271

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 272

Pasal 273

BAB V
TATA KERJA

Pasal 274

Pasal 275

Pasal 276

Pasal 277

Pasal 278

Pasal 279

Pasal 280

BAB VI
LOKASI

Pasal 281

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 282

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 283

Pasal 284

Pasal 285

Pasal 286

Pasal 287

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 288

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 289

Pasal 290

Pasal 291

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.