Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 03/PJ.7/2003

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

14 Agustus 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 03/PJ.7/2003

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pengawasan administrasi dan evaluasi hasil pemeriksaan pajak maka telah diberlakukan Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak yang diaplikasikan pada KPP di seluruh Indonesia. Dalam penerapannya sistem pengawasan ini disebut dengan Monitoring Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (M-SP3). Sistem ini akan mengawasi proses perekaman mulai dari Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terbit sampai dengan SP3 selesai termasuk perekaman Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (LIHP). Untuk mendapatkan hasil perekaman yang akurat maka diatur ketentuan sebagai berikut :

1. Perekaman Data
   Data yang direkam dalam aplikasi sistem pengawasan administrasi pemeriksaan pajak meliputi semua data yang diperlukan untuk pengisian menu yang tersedia, termasuk :
   1. Seluruh SP3 yang belum selesai per 1 Januari 2003;
   2. SP3 yang diterbitkan sejak 1 Januari 2003; dan
   3. SP3 yang diselesaikan sejak 1 Januari 2003.
   Untuk kepentingan aplikasi sistem ini, setiap SP3 yang sudah diselesaikan harus dilengkapi dengan pengisian LIHP.

2. Batas Waktu Perekaman

   1. Perekaman seluruh data SP3 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2003 harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 September 2003.

   2. Perekaman data SP3 setelah tanggal 31 Juli 2003 diatur sebagai berikut :

      1. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP, perekaman dilakukan setiap hari kerja.
      2. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh UP3 Lengkap, perekaman dilakukan pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya.
3. Tanggung Jawab
   1. Kantor Pelayanan Pajak
      Kepala KPP bertanggung jawab atas seluruh proses perekaman data dengan memperhatikan batas waktu perekaman sebagaimana diatur pada butir II.
      Pelaksanaan perekaman diatur sebagai berikut :
      1. Perekaman SP3 yang diterbitkan oleh KPP dilakukan oleh masing-masing seksi yang melakukan pemeriksaan, yaitu seksi PPh Orang Pribadi, seksi PPh Badan, seksi PPh Potput, seksi PPN atau seksi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
      2. Perekaman SP3 yang diterbitkan oleh UP3 Lengkap dilakukan oleh Seksi TUP pada KPP terkait berdasasrkan rekapitulasi data SP3, LIHP dan LPP yang disampaikan oleh Kepala UP3 Lengkap. Untuk perekaman data SP3 periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2003, KPP hanya merekam menu berdasarkan data yang tersedia pada rekapitulasi data SP3 dan LIHP yang disampaikan oleh UP3 Lengkap.
      3. UP3 Lengkap
         Kepala UP3 Lengkap bertanggung jawab untuk menyampaikan rekapitulasi data SP3 kepada KPP terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
         1. Untuk SP3 yang belum selesai per 1 Januari 2003 dan SP3 yang diterbitkan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2003.

            (1)	Rekapitulasi data SP3 harus dikirim ke KPP terkait paling lambat tanggal 25 Agustus 2003 dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.
            (2)	Apabila SP3 sudah selesai dan LPP sudah dikirim ke KPP terkait, Kepala UP3 Lengkap harus mengisi LIHP dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 dan dilampirkan sebagai pendukung rekapitulasi data SP3.

         2. Untuk SP3 yang diterbitkan sejak 1 Agustus 2003.

            (1)	Rekapitulasi data SP3 harus dikirim ke KPP terkait pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.
            (2)	Apabila terdapat keterangan tambahan atas rekapitulasi data SP3 yang sudah dikirimkan sebelumnya ke KPP terkait, Kepala UP3 Lengkap cukup melampirkan foto copy data pada saat pengiriman rekapitulasi data SP3. Misalnya, terdapat permintaan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan.

         3. Apabila SP3 telah selesai, Kepala UP3 Lengkap cukup mengirimkan LIHP bersamaan dengan pengiriman LPP dan Nota Penghitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak
   Menu utama dalam aplikasi ini adalah Menu Perekaman, Menu Pencetakan, Menu Pengawasan, Menu Melihat LIHP dan Menu Pemeliharaan Tabel.

   1. Menu Perekaman
      Perekaman harus dilakukan terhadap semua menu yang tersedia pada aplikasi Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak tersebut, yaitu sejak SP3 terbit hingga SP3 selesai. Menu-menu Perekaman tersebut adalah :
      1. Perekaman LP2;
      2. Perekaman SP3;
      3. Perekaman Pemberitahuan Perpanjangan (khusus untuk SP3 yang diterbitkan sebelum berlakunya SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dan SE-02/PJ.7/2003 tanggal 30 April 2003);
      4. Perekaman Usul Perpanjangan;
      5. Perekaman Persetujuan Perpanjangan; dan
      6. Perekaman LIHP.
   2. Menu Pencetakan
      Untuk administrasi pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP, setelah melakukan Menu Perekaman, maka SP3 dan surat pemberitahuan pemeriksaan ke Wajib Pajak akan langsung dicetak melalui menu ini.

5. Menu Pengawasan
   Menu ini digunakan untuk memantau pelaksanaan SP3. Kepala KPP agar memanfaatkan menu ini untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di wilayahnya.

6. Menu Melihat LIHP
   Lewat menu ini dapat diketahui hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan berupa koreksi dan pajak yang masih harus dibayar beserta prosentase koreksi.

7. Menu Pemeliharaan Tabel
   Menu ini digunakan untuk melakukan perawatan tabel/data pendukung dari sistem pengawasan administrasi pemeriksaan pajak.

Petunjuk lengkap mengenai pelaksanaan aplikasi Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak dapat dilihat pada lampiran 3 dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ttd

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.