Ortax

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KMK.04/2001

Kategori : PPN

Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Calender 12 Jan 2001
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KMK.04/2001
 
TENTANG
 
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan Atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;


Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 262 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064);
  5. Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 2000;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU.



Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Barang Kena Pajak Tertentu adalah :

    1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat udara di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI;
    2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
    3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
    4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
    5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
    6. Kereta api dan suku cadang serta serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia;
    7. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional; dan
    8. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

  2. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah :

    1. Jasa yang menerima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi :
      1) Jasa persewaan kapal;
      2) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
      3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
    2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
      1) Jasa persewaan pesawat udara;
      2) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
    3. Jasa perawatan atau reparasi kerata api yang diterima oleh PT Kerata Api Indonesia;
    4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h dan pembangunan tempat yang semanta-mata untuk keperluan ibadah;
    5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
    6. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

  3. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.

  4. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebarangan adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha pelayaran jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki Surat Izin Angkutan Penyeberangan dari Departemen Perhubungan.

  5. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki Izin Usaha dari Departemen Perhubungan.

  6. Perusahaan Kereta Api adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal.

  7. Kendaraan angkutan khusus lainnya adalah kendaraan khusus yang diperuntukkan untuk mengangkut pasukan TNI atau POLRI.

  8. Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

  9. Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini

  10. Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.



Pasal 2

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(3)

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.



Pasal 3

(1)

TNI atau POLRI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, untuk keperluan TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, yang belum dibuat di dalam negeri, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(2)

PT. PINDAD yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu berupa komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan TNI dan POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, yang belum dibuat di dalam negeri, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(3)

Orang atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c, d, e dan f, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(4)

TNI yang melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(5)

Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam :
  1. Pasal 1 angka 1 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor memang diperlukan oleh TNI dan POLRI.
  2. Pasal 1 angka 1 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan Rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  3. Pasal 1 angka 1 huruf c diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan Rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional untuk impor buku-buku pelajaran umum atau Rekomendasi dari Menteri Agama untuk impor kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
  4. Pasal 1 angka 1 huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan pelayaran niaga nasional atau pengusahaan penangkapan ikan nasional.
  5. Pasal 1 angka 1 huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan angkutan udara niaga nasional.
  6. Pasal 1 angka 1 huruf f diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan angkutan kereta api nasional.
  7. Pasal 1 angka 1 huruf g diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor memang diperlukan oleh TNI dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia.
(6)

Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f yang diimpor oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terkait langsung dengan bidang usaha atau kegiatan orang atau badan yang mengimpor tersebut.

 
(7)

TNI atau POLRI atau orang atau badan yang melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), wajib membuat Surat Setoran Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai impor yang dibebaskan.



Pasal 4

(1)

TNI atau POLRI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, untuk keperluan TNI dan POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(2)

PT. PINDAD yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa komponen atau bahan yang di perlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan TNI dan POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(3)

Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c, d, e, dan f wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(4)

TNI yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(5)

Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf h tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
(6)

Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam:
  1. Pasal 1 angka 1 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu tersebut memang diperlukan oleh TNI dan POLRI
  2. Pasal 1 angka 1 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan Rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  3. Pasal 1 angka 1 huruf c diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan Rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional untuk impor Buku-buku pelajaran umum atau Rekomendasi dari Menteri Agama untuk impor kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
  4. Pasal 1 angka 1 huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan pelayaran niaga nasional atau pengusahaan penangkapan ikan nasional.
  5. Pasal 1 angka 1 huruf e diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan angkutan udara niaga nasional.
  6. Pasal 1 angka 1 huruf f diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang berkenaan dengan pengusahaan angkutan kereta api nasional.
  7. Pasal 1 angka 1 huruf g diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen pembelian dan dokumen yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang dibeli memang diperlukan oleh TNI dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia.
(7)

Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

 
(8)

Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f yang diterima atau diperoleh oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus terkait langsung dengan bidang usaha atau kegiatan barang atau badan yang mengimpor tersebut.

 
(9)

Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 wajib menerbitkan Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan.



Pasal 5

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.



Pasal 6

(1)

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(2)

Pengusaha yang menyerahkan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, b, c, d, dan e wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(3)

Orang atau badan yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menerbitkan Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan.



Pasal 7

(1)

Apabila dalam jangka waktu tertentu Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor atau perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata dijual atau dipindahtangankan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor atau penyerahan tersebut harus disetor kembali Ke Kas Negara ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, yang dihitung dari tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau tanggal Faktur Pajak apabila atas penyerahan tersebut tidak diperlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, sampai dengan dilakukannya penyetoran kembali.
(2)

Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, yang dihitung dari tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
(3)

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) tahun untuk Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, e, dan f.



Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga bagi Barang Kena Pajak berupa barang modal, kapal, pesawat terbang dan kereta api, yang atas impor dan atau perolehannya telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.



Pasal 9

(1)

Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan atas Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
(2)

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.
(3)

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atau yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 tidak dapat dikreditkan.



Pasal 10

Ketentuan tata cara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.



Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.



Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1086/KMK.00/1988 tentang Penetapan Barang Modal Tertentu Yang Diimpor Oleh Badan Usaha Jasa Penunjang Tertentu di bidang Migas Yang Didirikan Dalam Rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Sebagai Barang Kena Pajak Yang Mempunyai Nilai Strategis Untuk Pembangunan Nasional;

  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor dan Penyerahan Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah;

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.04/1990 tentang Tata cara dan Tata usaha Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama;

  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.04/1998 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998;

  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tentang Penetapan Makanan Ternak dan Unggas dan/atau Bahan Baku Makanan Ternak Dan Unggas Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional;

  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 329/KMK.04/1999 tentang Penetapan Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, Serta Suku Cadang dan Peralatan untuk Perbaikan/Pemeliharaannya Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Pembangunan Nasional; dan

  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.04/2000 tentang Penetapan Uang Kertas, Uang Logam Serta Bahan Baku Untuk Pembuatan Uang Kertas dan Uang Logam Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional,

Dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Ttd

 

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO