LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TANGGAL 29 Desember 2000 |
CARA DAN
CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 DAN PASAL 26
I. |
UMUM |
||||
|
A. |
Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan
Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun |
|||
|
|
1. |
Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai
tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan
cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran
Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. |
||
|
|
2. |
a. |
Untuk memperoleh penghasilan
neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12. |
|
|
|
|
b. |
Dalam
hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib
Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan
Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto
setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya
bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan
Desember. |
|
|
|
|
c. |
Penghasilan
neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP
untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak
tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun. |
|
|
|
|
d. |
Untuk
memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas
penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12. |
|
|
|
|
e. |
Untuk
memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan
pegawai yang bersangkutan bekerja. |
|
|
|
3. |
a. |
Apabila pajak yang terutang
oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan
PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan
penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut : |
|
|
|
|
|
1. |
Gaji
untuk masa seminggu dikalikan dengan 4; |
|
|
|
|
2. |
Gaji
untuk masa sehari dikalikan dengan 26. |
|
|
|
b. |
Selanjutnya
dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2
di atas. |
|
|
|
|
c. |
PPh
Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam
huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung
berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26. |
|
|
|
4. |
Jika kepada pegawai di
samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut
(rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas
rapel tersebut adalah sebagai berikut : |
||
|
|
|
a. |
rapel dibagi dengan banyaknya
bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan); |
|
|
|
|
b. |
hasil pembagian rapel
tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji,
yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21; |
|
|
|
|
c. |
PPh Pasal 21 atas gaji untuk
bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru
setelah ada kenaikan; |
|
|
|
|
d. |
PPh Pasal 21 terutang atas
tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang
dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong
berdasarkan huruf b. |
|
|
|
5. |
Apabila kepada pegawai di
samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga
dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel)
seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya
adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan
ketentuan dalam angka 3. |
||
|
|
6. |
Pemotongan PPh Pasal 21 atas
uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh
pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan
gaji bulanannya. |
||
|
|
7. |
Penghitungan PPh Pasal 21 atas
uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun
pertama pensiun adalah sebagai berikut : |
||
|
|
|
a. |
terlebih dahulu dihitung
penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan
bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai
yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember; |
|
|
|
|
b. |
penghasilan neto yang disetahunkan
tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang
diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan
pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21
sebelum pensiun; |
|
|
|
|
c. |
untuk menghitung Penghasilan
Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP,
dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut; |
|
|
|
|
d. |
PPh Pasal 21 atas uang pensiun
dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21
dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum
pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti
pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun; |
|
|
|
|
e. |
PPh Pasal 21 atas uang
pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d
dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. |
|
|
|
8. |
Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan
untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut : |
||
|
|
|
a. |
terlebih dahulu dihitung
penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan
bruto dengan biaya pensiun; |
|
|
|
|
b. |
selanjutnya PPh Pasal 21
dihitung dengan cara seperti tersebut
dalam angka 2 huruf a, c, dan d. |
|
|
B. |
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur |
|||
|
|
1. |
Apabila kepada pegawai tetap diberikan
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan
penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya
dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan
cara sebagai berikut : |
||
|
|
|
a. |
dihitung PPh Pasal 21 atas
penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak
teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. |
|
|
|
|
b. |
dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan
teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. |
|
|
|
|
c. |
selisih antara PPh Pasal 21
menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan
tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. |
|
|
|
2. |
Dalam hal penerima
penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21
dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto. |
||
|
|
3. |
Untuk perusahaan yang masuk program
Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi
Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan
penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi
asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa
yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi
lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan
penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. |
||
|
|
4. |
Atas penarikan dana dari dana
pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21
oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang
dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang
bersangkutan. |
II. |
PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP
PENGHASILAN PEGAWAI TETAP |
|||||||||||||||
|
1. |
DENGAN GAJI BULANAN |
||||||||||||||
|
|
Contoh penghitungan : |
||||||||||||||
|
|
1.1. |
Sudiro bekerja pada
perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai
anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut : |
|||||||||||||
|
|
|
Gaji
sebulan |
|
Rp 650.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pengurangan : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5% X Rp 650.000,00 |
Rp 32.500,00 |
|
||||||||||
|
|
|
2. |
Iuran
pensiun |
Rp 25.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Rp 57.500,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto sebulan |
Rp 592.500,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto setahun adalah 12 x Rp 592.500,00 |
Rp
7.110.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
3. |
PTKP
setahun |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- |
untuk
WP sendiri |
Rp
2.880.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
- |
tambahan WP kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Rp 4.320.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak setahun |
|
Rp
2.790.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 2.790.000,00 = Rp
139.500,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 139.500,00 : 12 = Rp
11.625,00 Catatan : Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap
orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan
ataupun tidak. |
|||||||||||||
|
|
1.2. |
Abrar pegawai
pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp
1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan
jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mahardika menanggung iuran
Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar
membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.
Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp
40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 Penghitungan
PPh Pasal 21 |
|||||||||||||
|
|
|
Gaji sebulan |
Rp 1.000.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Premi
Jaminan Kecelakaan Kerja |
Rp 5.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Premi
Jaminan Kematian |
|
Rp
3.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan bruto |
|
Rp 1.008.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pengurangan : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5% X Rp 1.008.000,00 |
Rp 50.400,00 |
|
||||||||||
|
|
|
2. |
Iuran
pensiun |
Rp 25.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
3. |
Iuran
Jaminan Hari Tua |
Rp 20.000.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Rp 95.400,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto sebulan |
Rp 912.600,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto setahun adalah 12 x Rp 912.600,00 |
Rp 10.951.200,00 |
|||||||||||
|
|
|
4. |
PTKP |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
untuk
WP sendiri |
Rp
2.880.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
tambahan WP kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Rp 4.320.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak setahun |
|
Rp 6.631.200,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pembulatan |
|
Rp 6.631.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 6.631.000,00 = Rp
331.550,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 331.550,00 : 12 = Rp 27.629,00 |
|||||||||||||
|
|
1.3 |
Penghitungan PPh Pasal 21
atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek
Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada
pertengahan tahun. Contoh Penghitungan Ngurah bekerja pada PT Bintang
Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1
September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah
sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp
25.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21
tahun 2001 adalah sebagai berikut : |
|||||||||||||
|
|
|
Gaji
sebulan |
|
Rp
1.500.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pengurangan : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5% X Rp 1.500.000,00 |
Rp
75.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
2. |
Iuran
pensiun |
Rp 25.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Rp 100.000,00 |
||||||||||
|
|
|
Penghasilan
neto sebulan |
|
Rp 1.400.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
neto setahun |
|
|
|||||||||||
|
|
|
4 x Rp 1.400.000,00 |
|
Rp 5.600.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
3. |
PTKP
setahun |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- |
untuk
Wajib Pajak |
Rp 2.880.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
- |
tambahan WP kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Rp 4.320.000,00 |
||||||||||
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak setahun |
|
Rp
1.280.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 1.280.000,00 = Rp
64.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 64.000,00 : 4 = Rp
16.000,00 |
|||||||||||||
|
|
1.4 |
Penghitungan PPh Pasal 21
atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek
Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam
tahun pajak. |
|||||||||||||
|
|
|
1.4.1 |
Contoh penghitungan PPh Pasal
21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek
Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak. George S Jr.
(K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia
bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per
bulan Rp 6.000.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
Penghitungan PPh Pasal 21
tahun 2001 adalah sebagai berikut : |
||||||||||||
|
|
|
|
Gaji 4 bulan = 4 x Rp
6.000.000,00 |
Rp 24.000.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Pengurangan : |
|
|||||||||||
|
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5%
X Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Maksimum
diperkenankan (4 x Rp 108.000,00) |
Rp 432.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
Penghasilan
neto atas gaji 4 bulan |
Rp
23.568.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
Penghasilan
neto setahun : 12/4
x Rp 23.568.000,00 = |
Rp
70.704.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. |
PTKP
(K/3) setahun |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
untuk
Wajib Pajak |
Rp
2.880.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
tambahan WP kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
tambahan 3 orang anak |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
(3 x Rp 1.440.000,00) |
Rp 4.320.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Rp
8.640.000,00
|
|||||||||
|
|
|
|
Penghasilan Kena Pajak |
|
Rp 62.064.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 setahun |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- |
5% x Rp 25.000.000,00 |
Rp 1.250.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
- |
10% x Rp 25.000.000,00 |
Rp 2.500.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
- |
15% x Rp 12.064.000,00 |
Rp 1.809.600,00
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Rp 5.559.600,00 |
|||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang 4/12 x Rp 5.559.600,00 =
Rp 1.853.200,00 |
||||||||||||
|
|
|
1.4.2 |
Contoh penghitungan PPh Pasal
21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek
Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak. David Backham (K/3) mulai
bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp
6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp
10.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21
tahun 2001 adalah : |
||||||||||||
|
|
|
|
Gaji 4 bulan = 4 x Rp
6.000.000,00 = Rp 24.000.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
|
Gaji
setahun = 12/4 x Rp 24.000.000,00 |
= |
Rp
72.000.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Bonus |
= |
Rp 10.000.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan Bruto |
|
Rp 82.000.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Pengurangan : |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5%
X Rp 82.000.000,00 = Rp 4.100.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Maksimum
diperkenankan (12 x Rp. 108.000) |
= |
Rp 1.296.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
Penghasilan Neto atas gaji
setahun dan bonus |
|
Rp 80.704.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
2. |
PTKP
(K/3) |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
untuk
Wajib Pajak |
Rp
2.880.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
tambahan WP kawin |
Rp 1.440.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
tambahan 3 orang anak |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
(3 x Rp 1.440.000,00) |
Rp 4.320.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Rp
8.640.000,00
|
|||||||||
|
|
|
|
Penghasilan Kena Pajak |
|
Rp 72.064.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 atas gaji dan
bonus |
|
Rp 7.059.600,00 |
||||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 atas gaji |
|
Rp 5.559.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 atas bonus |
|
Rp 1.500.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang atas
gaji 4/12 x Rp 5.559.600 = Rp 1.853.200 Catatan : Cara penghitungan di atas
berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni
untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak. |
||||||||||||
|
2. |
DENGAN GAJI MINGGUAN Contoh penghitungan : |
||||||||||||||
|
|
2.1 |
Andi, menikah dengan satu
anak, bekerja pada Perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan
sebesar Rp 200.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 : |
|||||||||||||
|
|
|
Gaji sebulan adalah = 4 x Rp
200.000,00 |
= |
Rp 800.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pengurangan : |
|||||||||||||
|
|
|
1. |
Biaya
Jabatan : 5% X Rp Rp 800.000,00 |
= |
Rp
40.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto sebulan |
Rp 760.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Penghasilan
neto setahun adalah 12
x Rp 760.000,00 |
Rp 9.120.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
2. |
PTKP |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
untuk
WP sendiri |
Rp
2.880.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
tambahan
karena menikah |
Rp
1.440.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
tambahan untuk 1 anak |
Rp 1.440.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Rp 5.760.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak setahun |
|
Rp 3.360.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 = 5% x Rp
3.360.000,00 |
= |
Rp
168.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 sebulan Rp 168.000,00 : 12 = Rp
14.000,00 PPh Pasal 21 atas gaji/upah
mingguan Rp 14.000,00 : 4 = Rp
3.500,00 |
|||||||||||||
|
|
2.2 |
Asep pegawai pada perusahaan
PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep
kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek,
premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan
0,30% dari gaji. PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap
bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan
Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 : |
|||||||||||||
|
|
|
Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 250.000,00 |
Rp 1.000.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Premi
Jaminan Kecelakaan Kerja |
Rp 10.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Premi
Jaminan Kematian |
Rp 3.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Penghasilan bruto |
Rp 1.013.000,00 |
||||||||||||
|
|
|
Pengurangan : |
|
|
|||||||||||
|
|
|
1. |
Biaya jabatan : 5% x Rp
1.013.000,00 |
Rp 50.650,00 |
|
||||||||||
|
|
|
2. |
Iuran
pensiun |
Rp 1.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
3. |
Iuran
Jaminan Hari Tua |
Rp 20.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Rp.
71.650,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
neto sebulan adalah |
Rp 941.350,00 |
||||||||||||
|
|
|
Penghasilan
neto setahun adalah 12 x Rp 941.350,00 |
Rp 11.296.200,00 |
||||||||||||
|
|
|
4. |
PTKP
: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
untuk
wajib pajak |
Rp
2.880.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
tambahan
karena menikah |
Rp
1.440.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
tambahan
seorang anak |
Rp 1.440.000.00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
Rp 5.760.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak setahun |
|
Rp
5.536.200,00 |
|||||||||||
|
|
|
Pembulatan |
|
Rp 5.536.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00 = |
Rp 276.800,00 |
||||||||||||
|
|
|
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 276.800 : 12 = Rp
23.066,00 PPh Pasal 21 mingguan : Rp 23.066,00 : 4 = Rp
5.766,00 Catatan : Dalam hal Asep menerima gaji
harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji
sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26. |
|||||||||||||
|
3. |
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL Sudiro sebagaimana tersebut
dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi
Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya
kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah
Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk
menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung
kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan
setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21
terutangnya adalah sebagai berikut : |
||||||||||||||
|
|
Gaji |
|
Rp 750.000,00 |
||||||||||||
|
|
Pengurangan : |
|
|
||||||||||||
|
|
1. |
Biaya
jabatan : 5% x Rp 750.000,00 |
Rp 37.500,00 |
|
|||||||||||
|
|
2. |
Iuran
Pensiun |
Rp 25.000,00 |
Rp 62.500,00 |
|||||||||||
|
|
Penghasilan
neto sebulan |
|
Rp 687.500,00 |
||||||||||||
|
|
Penghasilan
neto setahun : |
|
|
||||||||||||
|
|
12
x Rp 687.500,00 |
|
Rp
8.250.000,00 |
||||||||||||
|
|
3. |
PTKP
(K/-) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
untuk
wajib pajak |
Rp
2.880.000,00 |
|
|||||||||||
|
|
|
tambahan
karena menikah |
Rp 1.440.000,00 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
Rp 4.320.000,00 |
|||||||||||
|
|
Penghasilan
Kena Pajak |
|
Rp
3.930.000,00 |
||||||||||||
|
|
PPh Pasal 21 setahun : 5% x
Rp 3.930.000,00 |
|
Rp 196.500,00 |
||||||||||||
|
|
PPh
PasaI 21 sebulan Rp 196.500,00 : 12 |
|
Rp 16.375,00 |
||||||||||||
|
|
PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei
2001 seharusnya adalah : 5 x Rp 16.375,00 = |
Rp 81.875,00 |
|
||||||||||||
|
|
PPh Pasal 21 yang sudah
dipotong Jan. s.d. Mei 2001 5 x Rp 11.625 = |
Rp 58.125,00 |
|
||||||||||||
|
|
PPh Pasal 21 untuk uang rapel |
Rp 23.750,00 |
|
||||||||||||