1   2   3   4

 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-545/PJ/2000

TANGGAL 29 Desember 2000

 

CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

 

I.

UMUM

 

 

A.

Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

 

 

 

1.

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

 

 

 

2.

a.

Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

 

 

 

b.

Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

 

 

 

c.

Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

 

 

 

d.

Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.

 

 

 

e.

Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

 

 

 

3.

a.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

 

 

 

 

1.

Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;

 

 

 

 

2.

Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

 

 

 

b.

Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.

 

 

 

c.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.

 

 

 

4.

Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :

 

 

 

a.

rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

 

 

 

b.

hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

 

 

 

c.

PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

 

 

 

d.

PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.

 

 

 

5.

Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

 

 

 

6.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya.

 

 

 

7.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :

 

 

 

a.

terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;

 

 

 

b.

penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

 

 

 

c.

untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

 

 

 

d.

PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

 

 

 

e.

PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

 

 

 

8.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

 

 

 

a.

terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

 

 

 

b.

selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti  tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d.

 

 

B.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

 

 

1.

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

 

 

 

a.

dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

 

 

 

b.

dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

 

 

 

c.

selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

 

 

 

2.

Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.

 

 

 

3.

Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

 

 

 

4.

Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

 

 

II.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

 

 

1.

DENGAN GAJI BULANAN

 

 

Contoh penghitungan :

 

 

1.1.

Sudiro bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

Gaji sebulan

 

Rp    650.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

1.

Biaya Jabatan :  5% X Rp 650.000,00

Rp      32.500,00

 

 

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp      25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Rp      57.500,00

 

 

 

 

Penghasilan neto sebulan

Rp    592.500,00

 

 

 

 

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 592.500,00

Rp 7.110.000,00

 

 

 

3.

PTKP setahun

 

 

 

 

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

-

tambahan WP kawin

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp 4.320.000,00

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak setahun

 

Rp 2.790.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 2.790.000,00 = Rp 139.500,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 139.500,00 : 12 = Rp 11.625,00

 

Catatan :

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

 

 

 

1.2.

Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

 

Penghitungan PPh Pasal 21

 

 

 

 

Gaji sebulan

Rp   1.000.000,00

 

 

 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp          5.000,00

 

 

 

Premi Jaminan Kematian         

 

Rp          3.000,00

 

 

 

Penghasilan bruto

 

Rp   1.008.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

1.

Biaya Jabatan :  5% X Rp 1.008.000,00

Rp      50.400,00

 

 

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp      25.000,00

 

 

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

Rp      20.000.00

 

 

 

 

 

 

 

Rp        95.400,00

 

 

 

 

Penghasilan neto sebulan

Rp      912.600,00

 

 

 

 

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 912.600,00

Rp 10.951.200,00

 

 

 

4.

PTKP

 

 

 

 

 

 

untuk WP sendiri

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

tambahan WP kawin

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp   4.320.000,00

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak setahun

 

Rp   6.631.200,00

 

 

 

Pembulatan

 

Rp   6.631.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 6.631.000,00 = Rp 331.550,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 331.550,00 : 12 = Rp   27.629,00

 

 

 

1.3

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

 

Contoh Penghitungan

 

Ngurah bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai pegawai  tetap sejak 1 September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 25.000,00.

 

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

 

 

 

Gaji sebulan

 

Rp 1.500.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

1.

Biaya Jabatan :  5% X Rp 1.500.000,00

Rp        75.000,00

 

 

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp        25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Rp     100.000,00

 

 

 

Penghasilan neto sebulan

 

Rp  1.400.000,00

 

 

 

Penghasilan neto setahun

 

 

 

 

 

4 x Rp 1.400.000,00

 

 

Rp  5.600.000,00

 

 

 

3.

PTKP setahun

 

 

 

 

 

 

-

untuk Wajib Pajak

Rp  2.880.000,00

 

 

 

 

 

-

tambahan WP kawin

Rp  1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Rp 4.320.000,00

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak setahun

 

Rp 1.280.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 1.280.000,00 = Rp 64.000,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 64.000,00 : 4 = Rp 16.000,00

 

 

 

1.4

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.

 

 

 

 

1.4.1

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak. George S Jr. (K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00

 

 

 

 

 

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

 

 

 

 

Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00

 

Rp  24.000.000,00

 

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

1.

Biaya Jabatan :

5% X Rp 24.000.000,00 = Rp   1.200.000,00

 

 

 

 

 

 

Maksimum diperkenankan (4 x Rp 108.000,00)

Rp      432.000,00

 

 

 

 

 

Penghasilan neto atas gaji 4 bulan

Rp 23.568.000,00

 

 

 

 

 

Penghasilan neto setahun :

12/4 x Rp 23.568.000,00 =

 

 

Rp 70.704.000,00

 

 

 

 

 

2.

PTKP (K/3) setahun

 

 

 

 

 

 

untuk Wajib Pajak

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

 

tambahan WP kawin   

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

tambahan 3 orang anak

 

 

 

 

 

 

 

(3 x Rp 1.440.000,00)

Rp 4.320.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp   8.640.000,00

 

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak

 

Rp 62.064.000,00

 

 

 

 

 

PPh Pasal 21 setahun

 

 

 

 

 

 

-

5% x Rp 25.000.000,00

Rp 1.250.000,00

 

 

 

 

 

-

10% x Rp 25.000.000,00

Rp 2.500.000,00

 

 

 

 

 

-

15% x Rp 12.064.000,00

Rp 1.809.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 5.559.600,00

 

 

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang

4/12 x Rp 5.559.600,00   =   Rp 1.853.200,00

 

 

 

 

1.4.2

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak.

 

David Backham (K/3) mulai bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

 

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah :

 

 

 

 

Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 = Rp 24.000.000,00

 

 

 

 

Gaji setahun = 12/4 x Rp 24.000.000,00     

=

Rp 72.000.000,00

 

 

 

 

Bonus

=

Rp 10.000.000,00

 

 

 

 

Penghasilan Bruto

 

 

Rp 82.000.000,00

 

 

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

 

1.

Biaya Jabatan :

5% X Rp 82.000.000,00 = Rp   4.100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Maksimum diperkenankan (12 x Rp. 108.000)

=

Rp   1.296.000,00

 

 

 

 

 

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus

 

 

Rp 80.704.000,00

 

 

 

 

 

2.

PTKP (K/3)

 

 

 

 

 

 

 

untuk Wajib Pajak

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

 

 

tambahan WP kawin   

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

 

tambahan 3 orang anak

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 x Rp 1.440.000,00)

Rp 4.320.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp   8.640.000,00

 

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak

 

Rp 72.064.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus

 

Rp   7.059.600,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 atas gaji

 

Rp   5.559.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 atas bonus        

 

Rp   1.500.000,00

 

 

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang atas gaji

4/12 x Rp 5.559.600 = Rp   1.853.200

 

Catatan :

Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

 

 

2.

DENGAN GAJI MINGGUAN

 

Contoh penghitungan :

 

 

2.1

Andi, menikah dengan satu anak, bekerja pada Perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan sebesar Rp 200.000,00

 

Penghitungan PPh Pasal 21 :

 

 

 

Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 200.000,00

=

Rp     800.000,00

 

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

1.

Biaya Jabatan : 5% X Rp Rp 800.000,00

=

Rp       40.000,00

 

 

 

 

Penghasilan neto sebulan

Rp     760.000,00

 

 

 

 

Penghasilan neto setahun adalah

12 x Rp 760.000,00

 

Rp  9.120.000,00

 

 

 

2.

PTKP

 

 

 

 

 

 

untuk WP sendiri

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

tambahan karena menikah

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

tambahan untuk 1 anak

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp  5.760.000,00

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak setahun

 

Rp  3.360.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 3.360.000,00

 

=

 

Rp  168.000,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 168.000,00 : 12 = Rp   14.000,00

 

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan

Rp 14.000,00 : 4 = Rp 3.500,00

 

 

 

2.2

Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

 

Penghitungan PPh Pasal 21 :

 

 

 

Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 250.000,00

Rp  1.000.000,00

 

 

 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp       10.000,00

 

 

 

Premi Jaminan Kematian         

Rp         3.000,00

 

 

 

Penghasilan bruto

Rp  1.013.000,00

 

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

 

1.

Biaya jabatan : 5% x Rp 1.013.000,00

Rp        50.650,00

 

 

 

 

2.

Iuran pensiun 

Rp          1.000,00

 

 

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

Rp        20.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp.       71.650,00

 

 

 

Penghasilan neto sebulan adalah

Rp      941.350,00

 

 

 

Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 941.350,00

Rp 11.296.200,00

 

 

 

4.

PTKP :

 

 

 

 

 

 

untuk wajib pajak

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

 

tambahan karena menikah  

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

tambahan seorang anak

Rp 1.440.000.00

 

 

 

 

 

 

Rp 5.760.000,00

 

 

 

Penghasilan Kena Pajak setahun

 

Rp 5.536.200,00

 

 

 

Pembulatan

 

Rp 5.536.000,00

 

 

 

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00 =

Rp    276.800,00

 

 

 

 

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 276.800 : 12 = Rp  23.066,00

 

PPh Pasal 21 mingguan :

Rp 23.066,00 : 4 = Rp  5.766,00

 

Catatan :

Dalam hal Asep menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26.

 

 

3.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

 

Sudiro sebagaimana tersebut dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

 

 

Gaji

 

Rp    750.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

 

1.

Biaya jabatan :  5% x Rp 750.000,00

Rp      37.500,00

 

 

 

2.

Iuran Pensiun

Rp      25.000,00

Rp      62.500,00

 

 

Penghasilan neto sebulan

 

Rp    687.500,00

 

 

Penghasilan neto setahun :

 

 

 

 

12 x Rp 687.500,00    

 

Rp 8.250.000,00

 

 

3.

PTKP (K/-)

 

 

 

 

 

untuk wajib pajak       

Rp 2.880.000,00

 

 

 

 

tambahan karena menikah

Rp 1.440.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp 4.320.000,00

 

 

Penghasilan Kena Pajak

 

Rp 3.930.000,00

 

 

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00       

 

Rp    196.500,00

 

 

PPh PasaI 21 sebulan Rp 196.500,00 : 12     

 

Rp      16.375,00

 

 

PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001 seharusnya adalah :

5 x Rp 16.375,00 =

 

Rp  81.875,00

 

 

 

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Jan. s.d. Mei 2001

5 x Rp 11.625 =

 

Rp  58.125,00

 

 

 

PPh Pasal 21 untuk uang rapel

Rp  23.750,00