DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS

(FORMULIR 1770S)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1.	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya.
2.	SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3.	SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.
4.	Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan Menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
5.	Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-518/PJ./2001.
6.	Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7.	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8.	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-325/PJ./2001, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.
9.	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
10.	Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

LAMPIRAN I (FORMULIR 1770 S - I)

RINCIAN PENGHASILAN NETO & DAFTAR

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN

SERTA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

A.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali:

	1.				Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja;
	2.				Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian Wajib Pajak di sini termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, karyawan BUMN/D, para penerima pensiun/Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua, Warga Negara Indonesia yang bekerja pada kedutaan besar negara asing, perwakilan negara asing dan Perwakilan Organisasi internasional.Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan pensiunan yang menerima penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini.(Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 21 UU PPh)
	NOMOR Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. NAMA/NPWP PEMBERI KERJA Kolom (2) Diisi dengan Nama/NPWP setiap pemberi kerja. JUMLAH PEREDARAN/PENGHASILAN BRUTO Kolom (3) Diisi dengan jumlah seluruh peredaran/penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa :
	-		GAJI/UANG PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA (THT) Gaji/uang pensiun/THT yang diterima atau diperoleh secara teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
	-		TUNJANGAN PPh Uang tunjangan PPh yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
	-		TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA Tunjangan yang diterima atau diperoleh dalam tahun Pajak yang bersangkutan berupa tunjangan isteri, dan atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pendidikan anak, uang imbalan prestasi dan tunjangan lainnya dengan nama apapun, uang penggantian seperti uang penggantian pengobatan, uang lembur dan sebagainya.
	-		HONORARIUM, IMBALAN LAIN SEJENISNYA Honorarium/imbalan lain yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan.
	-		PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar pemberi kerja kepada perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek dalam Tahun Pajak yang ber-sangkutan.
	-		PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 Jumlah yang sebenarnya diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21, serta yang bukan Wajib Pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pemberian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
	-		TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, THR, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan yang biasanya diberikan sekali saja atau sekali dalam setahun yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
			PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
	Kolom (4) Diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari:
	a.		BIAYA JABATAN Diisi dengan jumlah biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pegawai tetap tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Jumlah biaya jabatan untuk penghasilan dari setiap pemberi kerja adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan. Apabila WP menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pemberi kerja, maka jumlah biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya jabatan dari setiap Formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh jo. Kep Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000) Contoh : Amin memperoleh penghasilan bruto dari dua pemberi kerja yaitu dari PT. XX sebesar Rp 25.000.000,- setahun, dan PT. YY sebesar Rp 30.000.000,- setahun. Biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu:
			-				Dari PT. XX sebesar : 5% x Rp. 25.000.000,- = Rp 1.250.000,-
							Dibawah jumlah maksimal (Rp 1.296.000,-),sehingga diperkenankan seluruhnya	=	Rp 1.250.000,-
							Dari PT. YY sebesar : 5% x Rp 30.000.000,- = Rp 1.500.000,-
							diatas jumlah maksimal (Rp 1.296.000,-), sehingga biaya jabatannya sebesar	=	Rp 1.296.000,- +/+
							Jumlah Biaya Jabatan Amin	=	Rp 2.546.000,-
	b.		BIAYA PENSIUN Diisi dengan jumlah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diterima dari pemberi kerja oleh setiap pensiunan tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan. Apabila menerima penghasilan dari 2 (dua) atau lebih pembayar pensiun, maka jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah penjumlahan biaya pensiun dari setiap formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Kep Men Keu No. 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 serta Kep Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)
	c.		IURAN PENSIUN DAN IURAN THT Diisi dengan jumlah iuran pensiun yang terikat pada gaji yang dibayarkannya kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, atau Iuran THT untuk Jamsostek yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun yang bersangkutan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh)
	PENGHASILAN NETO Kolom (5) Diisi dengan hasil pengurangan kolom (3) dengan kolom (4) JUMLAH Diisi dengan jumlah penghasilan Neto kolom (5) dari masing-masing pemberi kerja. Catatan : Lampirkan Formulir 1721-A1 ,1721-A2 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap pemberi kerja Tahun Pajak yang bersangkutan.
	-			Formulir 1721-A1 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau THT/JHT) dan atau
	-			Formulir 1721-A2 (Formulir Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya)
B.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Telah Dikenakan PPh Bersifat Final) Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. NOMOR Kolom (1) Cukup jelas JENIS PENGHASILAN Kolom (2) Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti :
	Nomor 1 BUNGA Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa. (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 UU PPh) Nomor 2 DIVIDEN Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
	1.			Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
	2.			Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
	3.			Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
	4.			Pembagian laba dalam bentuk saham;
	5.			Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
	6.			Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
	7.			Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
	8.			Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
	9.			Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
	10.			Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
	11.			Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
	12.			Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
	(Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 UU PPh)
	Nomor 3 ROYALTI Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa :
	1.	Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
	2.	Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
	3.	Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.
	(Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 8 UU PPh)
	Nomor 4 SEWA Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 UU PPh)
	Nomor 5 PENGHARGAAN DAN HADIAH Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan :
	a.	Hadiah Undian Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
	b.	Hadiah dan Penghargaan perlombaan Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :
		-				Perlombaan olah raga;
		-				kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
		-				kuis di televisi/radio;
		-				kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
	c.	Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
	d.	Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.
	Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770-S) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a Dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Formulir 1770-S Huruf H.d Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang :
	a.	diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa di undi;
	b.	Hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.
	(Kep. Men. Keu Nomor : 462/KMK.04/2000 dan Kep. Dirjen Pajak Nomor : Kep-395/PJ./2001)
	Nomor 6 KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk :
	1.	Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
	2.	Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan Pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
	3.	Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
	(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh)
	Nomor 7 PENGHASILAN LAINNYA Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya :
	-	Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
	-	Keuntungan karena pembebasan utang;
	-	Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
	-	Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
	-	Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
	(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh)
	PENGHASILAN BRUTO Kolom (3) Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. BIAYA Kolom (4) Diisi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Pasal 9 UU PPh jo Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 138 Tahun 2000. PENGHASILAN NETO Kolom (5) Diisi dengan hasil pengurangan dari Kolom (3) dengan Kolom (4) untuk setiap jenis penghasilan lainnya. JUMLAH Diisi dengan hasil penjumlahan dari penghasilan neto (kolom (5)) dari masing-masing jenis penghasilan.

C.	DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
	Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. (Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 dan Kep Men Keu Nomor : 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 dan Kep Men Keu Nomor : 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998). NOMOR Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. NAMA DAN NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK Kolom (2) Kolom ini diisi dengan Nama dan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut pajak. NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN Kolom (3) Kolom ini diisi sesuai dengan nomor dan tanggal setiap bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain. JENIS PAJAK : PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 Kolom (4) Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, Pasal 23.
	PPh PASAL 21 PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan atau dari Formulir 1721-A2 dan atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 atas penghasilan anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, dalam kolom ini diisikan pula PPh Pasal 26 yang telah dipotong. (Pasal 21 UU PPh). PPh PASAL 22 PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh :
	a.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
	b.	Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
	c.	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d;
	d.	Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN;
	e.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
	f.	Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
	(Pasal 22 UU PPh jo Kep. Men. Keu. No. 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 392/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001)
	PPh PASAL 23 PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. (Pasal 23 UU PPh) JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT Kolom (5) Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH Kolom(6) Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota. JUMLAH Diisi dengan hasil penjumlahan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut dan PPh yang ditanggung Pemerintah pada Kolom (5) dan (6).

LAMPIRAN II (FORMULIR 1770 S - II)

DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan setiap harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki :

1.	Isteri yang telah hidup berpisah;
2.	Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan peng-penghasilan,
	yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan tahun pajak, misalnya : 2003, 2004 dan seterusnya.

Contoh : Tahun buku 2003

Periode Januari - Desember

s.d.

NPWP

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai NPWP yang tercantum pada kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP.

BAGIAN A :

DAFTAR HARTA

Bagian ini digunakan untuk merinci jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan lain sehubungan dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

NOMOR

Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS HARTA

Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya :

-	Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah),
-	Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan),
-	Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya),
-	Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya,
-	Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri; Piutang dan sebagainya dicantumkan secara global,
-	Efek- efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global,
-	Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya),
-	Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global,
-	Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.

TAHUN PEROLEHAN

Kolom (3)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN

Kolom (4)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(Pasal 10 ayat (1) UU PPh)

KETERANGAN

Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB.

JUMLAH

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Jl. Veteran No. 6, Solo	1995	80.000.000	11.71.030.0003.003.0165.0
2.	Rumah Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	11.71.029.0003.003.0163.0
3.	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000
4.	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000
5.	Deposito		50.000.000
6.	Saham		4.000.000

BAGIAN B :

DAFTAR KEWAJIBAN

Bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, jumlah pinjaman dan keterangan lain.

NOMOR

Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

Kolom (2)

Kolom ini diisi nama dan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN

Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH

Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan jumlah hutang yang diperoleh/dimiliki, termasuk hutang bunga.

KETERANGAN

Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu

JUMLAH

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (4)

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS

(FORMULIR 1770 S)

TAHUN PAJAK Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak, misalnya 2003, 2004, dan seterusnya.

Contoh :

NPWP

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

ALAMAT TEMPAT TINGGAL, KELURAHAN/KECAMATAN

Diisi sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada Kartu NPWP.KOTA/KODE POS Diisi sesuai dengan nama kota yang tercantum pada Kartu NPWP dan kode pos yang bersangkutan pada kotak yang tersedia.

CATATAN

Dalam hal Kartu NPWP belum diperoleh, NPWP diisi sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pendaftaran Wajib Pajak Dalam hal terjadi perubahan identitas, Wajib Pajak harus melaporkan identitas yang baru ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar PEKERJAAN Diisi sesuai jenis pekerjaan dan nomor klasifikasi lapangan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap. ALAMAT TEMPAT KERJA

Diisi sesuai alamat tempat kerja sebenarnya dimana tempat wajib pajak bekerja.

NOMOR TELEPON/FAKS Diisi sesuai dengan Nomor telepon/Nomor faks tempat tinggal dan tempat kerja/Kantor.

A.	PENGHASILAN NETO
	Diisi dari :
	-	Lampiran I Formulir 1770 S - I Jumlah Bagian A Kolom (5)
	-	Lampiran I Formulir 1770 S - I Jumlah Bagian B Kolom (5)
	-	Lampiran tersendiri

Angka 1

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN

DENGAN PEKERJAAN

Diisi dengan jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A kolom (5).

Angka 2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian B Kolom (5).

Angka 3

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S.

Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri:

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

NO.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	PENGHASILAN NETO	JENIS (Rupiah)	PENGHASILAN PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24 *) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)






	JUMLAH
* )	PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

Bagian ini dipergunakan untuk :

1.	Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan :
	a.	isteri yang telah hidup berpisah;
	b.	isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
2.	Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri. (Pasal 24 UU PPh jo Kep.Men.Keu. No. 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002) Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri dengan :
	1.	Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri,
	2.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri,
	3.	Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

	NOMOR Kolom (1) Cukup jelas. NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI Kolom (2) Kolom ini diisi dengan nama dan alamat lengkap Sumber/Pemberi Penghasilan di luar negeri. JENIS PENGHASILAN Kolom (3) Kolom ini diisi dengan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, dari pekerjaan dan modal termasuk penghasilan berupa dividen ("deemed dividen") atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994. (Pasal 4 dan 24 UU PPh) PENGHASILAN NETO Kolom (4) Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari masing-masing negara sumber/pemberi penghasilan. Apabila penghasilan diterima dalam bentuk mata uang asing, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat diterima atau diperolehnya penghasilan. (Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 24 UU PPh). Penggabungan penghasilan yang berasal dari Luar Negeri dilakukan sebagai berikut :
	a.		untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
	b.		untuk dividen yang diperoleh Wajib Pajak dari penyertaan modal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh (hubungan istimewa) yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, dilakukan dalam tahun pajak saat perolehan dividen tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Kep.Men.Keu. No. 650/KMK.04/1994) saat diperolehnya dividen tersebut ditentukan sebagai berikut :
			1)		pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
			2)		apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak ada kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.
			Penentuan saat diperolehnya dividen tersebut di atas, berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang bertempat kedudukan di negara sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994, yaitu Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Islan Greenly, Channel Islan Jersey, Cook Island, Elsavador, Estonia, Hongkong, Liechenstein St., Lithuania, Macao, Mauritius, Mexico, Netherland Antiles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.
	PAJAK YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI Kolom (5) Kolom ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan pada masing-masing negara yang bersangkutan. Apabila kredit pajak dalam bentuk mata uang asing, kurs yang dipergunakan adalah kurs pada saat digabungkannya penghasilan yaitu saat diterima/diperolehnya penghasilan. Dalam hal pemotongan pajak belum dilakukan, sedangkan penghasilan telah diakui (dimasukkan dalam SPT Tahunan) pengkreditan dilakukan pada saat pemotongan pajak terjadi dan kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pemotongan pajak. Dalam hal terjadi perbedaan kurs pada saat penggabungan penghasilan dengan kurs pada saat pemotongan pajak, maka nilai rupiah penghasilan yang sebelumnya telah digabungkan harus disesuaikan kembali dengan nilai rupiah pada saat pemotongan, dan selisih kurs tersebut menjadi penghasilan pada tahun pajak terjadinya pemotongan. PPh Pasal 24 Kolom (6) Kolom ini diisi dengan jumlah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (6) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri menurut Kolom (5). Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri menurut Kolom (5) lebih besar dari "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan", maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada Kolom (6) ini adalah sebesar "batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan" tersebut. (Kep.Men.Keu.Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002) JUMLAH Diisi dengan hasil penjumlahan penghasilan neto pada Kolom (4), pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri pada Kolom (5), dan PPh Pasal 24 pada Kolom (6) Angka 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada angka (1 s.d 3).
B.	PENGHASILAN KENA PAJAK
	Angka 5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN Diisi jumlah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. Contoh : Sdr. Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 1.000.000,-/ bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan: Sebagai Pegawai Penghasilan Bruto 12.000.000,- Biaya Jabatan 600.000,- Penghasilan Neto 11.400.000,- Zakat atas Penghasilan 2,5% 285.000,-
	Angka 6 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut :
	a.	Rp 2.880.000,00 untuk Wajib Pajak.
	b.	Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
	c.	Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal isteri :
		c.1.		bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
		c.2.		bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak Walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
		c.3.		bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
	d.	Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
	e.	Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
		Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan baik suami maupun isteri Angka 8 ini diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri.
		Catatan :
		Berikan tanda X pada kotak yang sesuai mengenai status, yaitu :
		(TK/-)				adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
		(K/-)				adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
		(K/I/-)				adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
		(PH)				adalah Wajib Pajak Kawin yang pisah harta dan penghasilan.
		(HB/-)				adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
		Contoh:
		K/-				adalah kawin tanpa tanggungan
		K/2				adalah kawin + 2 orang tanggungan
		K/I/3				adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.
		PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak. (Pasal 7 UU PPh dan Kep. Men. Keu. Nomor : 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998)
		Angka 7 JUMLAH Cukup jelas Angka 8 PENGHASILAN KENA PAJAK Cukup jelas
C.	PPh TERUTANG
	Angka 9 PPh TERUTANG Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8.
	Tarif PPh adalah sebagai berikut :
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak						Tarif Pajak
	sampai dengan Rp 25.000.000,00						5%
	Di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00						10%
	Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00						15%
	Di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00						25%
	Di atas Rp 200.000.000,00						35%
	Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
	Contoh:

1.	Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2001 sebesar Rp 88.640.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut :
	Penghasilan Neto 1 tahun	Rp 88.640.000,00
	Penghasilan tidak kena pajak	Rp 8.640.000,00 -/-
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 80.000.000,00
	Pajak Penghasilan yang terutang :
	5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00
	10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00
	15% x Rp 30.000.000,00	Rp 4.500.000,00 +/+
	Jumlah	Rp 8.250.000,00

Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2001 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2001 sebesar Rp 1.430.715,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut:

Penghasilan 3 bulan

Rp 1.430.715,00

Penghasilan 1 tahun :

360

Rp 1.430.715,00

Rp 5.722.860,00

3x30

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Rp 2.880.000,00 -/-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 2.842.860,00

Dibulatkan menjadi

Rp 2.842.000,00

(untuk penerapan tarif)

Pajak Penghasilan yang terutang 1 tahun

= 5% x Rp 2.842.000,00

Rp 142.100,00

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2001

(3 bulan)

3 x 30

Rp. 142.100,00

Rp 35.525,00

360

Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2001 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 204.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 106.912.000,00.

Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami

Rp 204.608.000,00

Penghasilan Neto isteri

Rp 106.912.000,00 +/+

Penghasilan Neto gabungan

Rp 311.520.000,00

PTKP : K/I/3

Rp 11.520.000,00 -/-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 300.000.000,00

PPh terutang gabungan (suami dan isteri) :

5% x Rp 25.000.000,00

Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00

Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00

Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00

Rp 25.000.000,00

35% x Rp 100.000.000,00

Rp 35.000.000,00 +/+

Rp 71.250.000,00

Untuk SPT suami

PPh terutang diisi

204.608.000,00

Rp 71.250.000,00

= Rp 46.797.380,58

311.520.000,00

Untuk SPT isteri

106.912.000,00

Rp 71.250.000,00

= Rp 24.452.619,42

PPh terutang diisi

311.520.000,00

Angka 10

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG

TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan pajak penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh :

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2001 dari X Ltd di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2001 dan pajak atas dividen sebesar Rp 40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2002, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp 10.000.000,00). Pengembalian pajak diluar negeri sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam angka 10 ini menambah PPh terutang tahun berikutnya.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 164/KMK.04/2002 tanggal 19 April 2002.

Angka 11

JUMLAH PPh YANG TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada Angka 9 dengan jumlah Angka 10.

KREDIT PAJAK

Angka 12

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN

ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI

Diisi dengan hasil penjumlahan Formulir 1770 S - I Bagian C Jumlah Kolom (5) dan Jumlah Kolom (6) serta Jumlah dari Lampiran Tersendiri untuk yang terutang di luar negeri.

Angka 13

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG

LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada angka 11 dengan jumlah pada angka 12. Beri tanda X dalam kotak yang sesuai

Angka 14

PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Contoh:

Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :

Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar

Rp 2.000.000,00

Telah dibayar

Rp 1.500.000,00 -/-

Kurang dibayar

Rp 500.000,00

Sanksi administrasi berupa bunga

Rp 20.000,00

Sanksi administrasi berupa denda

Rp 25.000,00 +/+

Jumlah yang harus dibayar

Rp 545.000,00

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,00 (hanya pokok pajak)

FISKAL LUAR NEGERI

Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang ber-sangkutan. Termasuk juga pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam Tahun Pajak yang bersangkutan tidak ter-masuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti expatriate berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai tersebut.

(Pasal 25 ayat (8) UU PPh jo. PP Nomor 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 41 Tahun 2001)

JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan huruf a s.d c.

PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR

Angka 15

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada Angka 13 dengan jumlah pada Angka 14. Beri tanda X dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah akhir Tahun Pajak/tahun Buku sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada angka 15. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah.

ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Beri tanda X dalam kotak yang sesuai:

Diisi dengan jumlah angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun Pajak berikutnya yang dihitung 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada angka 13a.

Lampirkan penghitungan jika PPh Pasal 25 dihitung tersendiri jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Terdapat Penghasilan tidak Teratur

penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (equital gain), serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2003 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

contoh

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2002:

Penghasilan Neto seluruhnya

Rp 508.640.000,00

Jumlah PPh Pasal 21, 22 dan 24

(atas kontrak 2 buah mobil)

Rp 51.250.000,00

sebesar Rp 60.000.000,00)

Rp 3.600.000,00

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2003:

Penghasilan Neto seluruhnya

Rp 508.640.000,00

Penghasilan Neto tidak teratur

Rp 60.000.000,00 -/-

Penghasilan Neto teratur

Rp 448.640.000,00

PTKP K/3

Rp 8.640.000,00 -/-

Penghasilan Kena Pajak

Rp 440.000.000,00

PPh Terutang :

5% x Rp 25.000.000,00

Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00

Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00

Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00

Rp 25.000.000,00

35% x Rp 240.000.000,00

Rp 84.000.000,00 +/+

Rp 120.250.000,00

Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2002

(tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)

Rp 51.250.000,00 -/-

Rp 69.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2003

= 1/12 x Rp 69.000.000,00

Rp 5.750.000,00

Terdapat Pembayaran Zakat atas Penghasilan

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk tahun pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2002 :

Penghasilan Neto

Rp. 111.425.000,00

Zakat atas Penghasilan

Rp. 2.785.000,00

Jumlah penghasilan neto setelah

pengurangan zakat atas penghasilan

Rp. 108.640.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak K/3

Rp. 8.640.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 100.000.000,00

PPh Terutang :

5% x Rp. 25.000.000,00

Rp. 1.250.000,00

10% x Rp. 25.000.000,00

Rp. 2.500.000,00

15% x Rp. 50.000.000,00

Rp. 7.500.000,00

Rp. 11.250.000,00

Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2002

Rp. 3.250.000,00

Rp. 8.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2003 :

1/12 x Rp. 8.000.000,00

Rp. 666.666,67

Perhatian:

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar dimuka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tanggal 1 Maret 1989.

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, dan yang dikenakan pajak tersendiri, kecuali penghasilan:

Isteri yang telah hidup berpisah;

Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri.

Dikenakan Pajak Bersifat Final

Bunga Deposito, Tabungan serta Diskonto SBI :

Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. No. 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001.

Bunga Simpanan antara lain bunga yang berasal dari simpanan anggota pada koperasi berdasarkan pasal 23 ayat (4) UU PPh. Jo. Kep Men Keu Nomor 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.

Bunga/Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 jo. Kep. Men. Keu. Nomor 121/KMK.03/2002.

Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 jo. Kep. Men. Keu. No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997.

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh jo. Kep. Men. Keu. No. 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober 1998 jo. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 24 Desember 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 jo. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001.

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 jo. Kep. Men. Keu. No. 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001 jo. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Kep. Men. Keu. No. 636/KMK.04 tanggal 29 Desember 1994.

Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 tahun 1999 jo. Kep. Men. Keu. No. 635/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang telah diubah dengan Kep. Men. Keu. No. 392/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan Kep Men Keu No. 566/KMK.04/1999 tanggal 29 Desember 1999.

Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian bangun guna serah, berdasarkan Kep. Men. Keu. No. 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995.

Sewa atas tanah dan atau bangunan adalah Penghasilan Bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 jo. Kep. Men. Keu. No. 120/KMK.03/2002.

Penghasilan Lain Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final:

Untuk menampung Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat Final lainnya yang belum tertampung pada nomor a s.d. j.

Dikenakan Pajak Tersendiri

Diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam tahun pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

Diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh anak/anak angkat yang belum dewasa sepanjang peng-hasilannya berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut.

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan :

Isteri yang telah hidup berpisah;

Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri sendiri

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

Kolom (2)

Huruf a

Bantuan/sumbangan :

Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 1 UU PPh)

Hibah :

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh)

Huruf b

Warisan

Cukup jelas

Huruf c

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh)

Huruf d

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh).

Huruf e

Huruf e ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak lainnya selain huruf a s.d. d seperti : penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah dan yang sejenis lainnya.

PENGHASILAN BRUTO

Huruf a s.d. b

BANTUAN/SUMBANGAN, HIBAH, WARISAN

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan, yaitu sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;

Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah :

Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau

Sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan PBB jika SPPT PBB tidak ada;

Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB;

Untuk harta selain tanah dan atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.

(Pasal 4 ayat (3) UU PPh jo. Kep. Men. Keu. No. 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Kep. Dirjen Pajak No. Kep-11/PJ./1995 tanggal 1 Pebruari 1995)

Huruf c

BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi.

Huruf d

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

Huruf e

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisikan semua jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. d.

JUMLAH

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

JUMLAH PPh YANG TELAH DIBAYAR

Diisi dengan jumlah seluruh PPh yang telah dibayar

HARTA DAN KEWAJIBAN

Angka 1

JUMLAH HARTA

Diisi dari Formulir 1770 S - II Bagian A jumlah kolom (4)

Angka 2

JUMLAH KEWAJIBAN

Diisi dari Formulir 1770 S - II Bagian B jumlah kolom (4)

LAMPIRAN

Selain formulir 1770 S harus dilampirkan pula :

Cukup jelas.

Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak misalnya : Fotokopi Bukti Setoran Zakat.

Catatan :

Berilah tanda X dalam kotak yang sesuai

Disebelah kanan atas dari setiap lampiran supaya ditulis LAMPIRAN ...... (sesuai dengan urutan lampiran yang bersangkutan)

Apabila tempat yang tersedia untuk mengisi lampiran tidak mencukupi, maka dapat dibuat lampiran tambahan.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan

itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.

Sebagai Pegawai