1 2 3 4 5 6

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI/BADAN

Nomor

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Neto

Rp.

2.

Penghasilan Kena Pajak

Rp.

3.

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp.

4.

Kredit Pajak :

a.

Dipotong/Dipungut oleh pihak lain :

a.1.

PPh Pasal 21

Rp.

a.2.

PPh Pasal 22

Rp.

a.3.

PPh Pasal 23

Rp.

a.4.

Lain – lain

Rp.

a.5.

Jumlah (a.1.+a.2.+a.3+a.4.)

Rp.

____________

b.

Dibayar sendiri :

b.1.

PPh Pasal 22

Rp.

b.2.

PPh Pasal 24

Rp.

b.3.

PPh Pasal 25

Rp.

b.4.

PPh Pasal 29

Rp.

b.5.

Lain – lain

Rp.

___________

b.6.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3+b.4.+b.5.)

Rp.

c.

Diperhitungkan (Pokok) : STP

Rp.

___________

d.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6+c)

Rp.

____________

5.

Pajak yang tidak/kurang bayar (3-4.d.)

Rp.

6.

Sanksi Administrasi :

Rp.

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5))

KUP

Rp.

b.

Bunga (Pasal 13 (2))

KUP

Rp.

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3))

KUP

Rp.

_____________

d.

Jumlah sanksi administrasi (a+b+c)

Rp.

____________

7.

Jumlah yang harus dibayar (5+6.c.)

Rp.

____________

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.0/B/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL …………………

Nomor

:

Masa/Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp.

2.

Pajak Penghasilan Pasal yang terutang

Rp.

3.

Kredit Pajak :

Rp.

a.

Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

b.

STP (Pokok)

Rp.

c.

SKPKB (pokok)

Rp.

d.

Lain-lain

Rp.

e.

Jumlah (a+b+c+d)

Rp.

____________

f.

Dikurangkan dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp.

f.2.

SKPLB

Rp.

f.3.

Jumlah (f.1.+f.2.)

Rp.

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e – f.3.)

Rp.

____________

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g.)

Rp.

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5))

KUP

Rp.

b.

Bunga (Psl. 13 (2))

KUP

Rp.

c.

Kenaikan (Psl. 13 (3))

KUP

Rp.

____________

d.

Jumlah sanksi administrasi (a+b+c)

Rp.

____________

6.

Jumlah yang harus dibayar (4+5.c.)

Rp.

____________

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

			DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nomor				:
Tanggal Penerbitan				:			Tanggal Jatuh Tempo		:
I.	Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama			:
	NPWP			:			NPPKP		:
	Masa Pajak			:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN							JUMLAH RUPIAH MENURUT
								Pengusaha Kena Pajak (Rp)		Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :
	a.	Ekspor
	b.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ ditanggung pemerintah
	c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
		c.1.	Tarif Umum
		c.2.	Tarif Efektif
		c.3.	Jumlah (c.1.+c.2.)
	d.	Dikurangi : retur penjualan
	e.	Jumlah (a+b+c+3.d)
2.	Pajak Keluaran :
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya
		a.1.	Tarif Umum
		a.2.	Tarif Efektif
		a.3.	Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dikurangi :
		b.1.	PPN atas retur penjualan
		b.2.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
		b.3.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
		b.4.	Jumlah (b.1+b.2+b.3)
	c.	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3.-b.4.)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri
	c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
	d.	Kompensasi Bulan lalu
	e.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP
	f.	Dikurangi :
		f.1.	Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta
		f.2.	PPN atas retur pembelian
		f.3.	Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan
		f.4.	Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)
	g.	Jumlah Pajak yang dapat (diperhitungkan a+b+c+d+e+f.4.)
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c.-3.g)/lebih dibayar (3.g.-2.c)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
6.	PPN yang kurang dibayar (4-5)
7.	Sanksi administrasi :
	a.	Kenaikan (Pasal 8 (5))			KUP
	b.	Bunga (Pasal 13 (2))			KUP
	c.	Kenaikan (Pasal 13 (3))			KUP
	d.	Jumlah (a+b+c)
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6 +7.c)
KEPADA						a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

					DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor						:
Tanggal Penerbitan						:		Tanggal Jatuh Tempo		:
I.	Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama					:
	NPWP					:		NPPKP		:
	Masa Pajak					:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN								JUMLAH RUPIAH MENURUT
									Pengusaha Kena Pajak (Rp)		Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :
	a.	Ekspor
	b.	Dalam Negeri
	c.	Tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah
	d.	Dikurangi : retur penjualan
	e.	Jumlah PPnBM Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)
2.	Jumlah Impor
3.	PPn BM yang terutang atas Penyerahan Dalam Negeri :
	a.	Dikenakan tarif 10%
	b.	Dikenakan tarif 20%
	c.	Dikenakan tarif 25%
	d.	Dikenakan tarif 35%
	e.	Dikenakan tarif ……%
	f.	Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)
	g.	Dikurangi :
		g.1.		PPnBM atas Retur Penjualan
		g.2.		PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN
	h.	Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :
	a.	Dikenakan tarif 10%
	b.	Dikenakan tarif 20%
	c.	Dikenakan tarif 25%
	d.	Dikenakan tarif 35%
	e.	Dikenakan tarif ……%
	f.	Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :
	a.	Dibayar dengan NPWP pihak lain :
		a.1.	PPn BM atas Impor
		a.2.	Lain –lain
		a.3.	Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri :
		b.1.	Disetor sendiri
		b.2.	PPn BM atas Impor
		b.3.	Jumlah (b.1.+b.2.)
	c.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP
	d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3+c)
7.	PPnBM yang kurang (5-6.d.)/Lebih Bayar (6.d.-5)
8.	Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB
9.	PPnBM yang kurang dibayar (7-8)
10.	Sanksi administrasi :
	a.	Kenaikan (Pasal 8 (5))				KUP
	b.	Bunga (Pasal 13 (2))				KUP
	c.	Kenaikan (Pasal 13 (3))				KUP
	d.	Jumlah (a+b+c)
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9+10.d)
KEPADA							a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPnBM/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI/BADAN

Nomor

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Neto

Rp.

2.

Penghasilan Kena Pajak

Rp.

3.

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp.

4.

Kredit Pajak :

Rp.

a.

Dipotong/dipungut oleh pihak lain :

a.1.

PPh Pasal 21

Rp.

a.2.

PPh Pasal 22

Rp.

a.3.

PPh Pasal 23

Rp.

a.4.

Lain- lain

Rp.

___________

a.5.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)

Rp.

b.

Dibayar sendiri :

Rp.

b.1.

PPh Pasal 22

Rp.

b.2.

PPh Pasal 24

Rp.

b.3.

PPh Pasal 25

Rp.

b.4.

PPh Pasal 29

Rp.

b.5.

Lain- lain

Rp.

___________

b.6.

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4)

Rp.

c.

Diperhitungkan (Pokok) :

c.1.

SKPN

Rp.

c.2.

SKPKB

Rp.

c.3.

SKPKBT

Rp.

c.4.

Jumlah (c.1+c.2.+c.3)

Rp.

c.5.

Dikurangi SKPLB

Rp.

___________

c.6.

Jumlah (c.4+c.5.)

Rp.

d.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6-c.6.)

Rp.

___________

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (3-4.d.

Rp.

6.

Sanksi Administrasi :

Kenaikan (Psl. 15 (2))

KUP

Rp.

Bunga (Psl. 15 (4))

KUP

Rp.

_____________

7.

Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)

Rp.

_____________

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.0/B/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL …………………………………

Nomor

:

Masa/Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp.

2.

Pajak Penghasilan Pasal yang terutang

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

b.

STP

Rp.

c.

Lain-lain

Rp.

_____________

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp.

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp.

e.2.

SKPLB

Rp.

_____________

e.3.

Jumlah (e.1.+a-e.2.)

Rp.

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp.

f.2.

SKPKB

Rp.

f.3.

SKPKBT

Rp.

_____________

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp.

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3+3.f.4.)

Rp.

_____________

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp.

6.

Sanksi administrasi : Kenaikan {Psl. 15 (2)} KUP

Rp.

_____________

7.

Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)

Rp.

_____________

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

			DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nomor						:
Tanggal Penerbitan						:		Tanggal Jatuh Tempo		:
I.	Berdasarkan Pasal 15 dan/atau Pasal 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama					:
	NPWP					:		NPPKP		:
	Masa Pajak					:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN								JUMLAH RUPIAH MENURUT
									Pengusaha Kena Pajak (Rp)		Fiskus (Rp)
1.	Dasar pengenaan Pajak
	a.	Ekspor
	b.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah
	c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
		c.1.		Tarif Umum
		c.2.		Tarif Efektif
		c.3.		Jumlah (c.1.+c.2.)
	d.	Dikurangi : retur penjualan
	e.	Jumlah (a+b+c.3-d)
2.	Pajak Keluaran :
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya
		a.1.			Tarif Umum
		a.2.			Tarif Efektif
		a.3.			Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dikurangi :
		b.1.			PPN atas retur penjualan
		b.2.			Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN
		b.3.			PPN yang diantar di muka dalam Masa Pajak yang sama
		b.4.			Jumlah (b.1+b.2+b.3)
	c.	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri
	c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
	d.	Kompensasi bulan lalu
	e.	Dikurangi :
		e.1.			Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta
		e.2.			PPN atas retur pembelian
		e.3.			Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan
		e.4.			Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)
	f.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f)
4.	PPnBM yang kurang (2.c.-3.f.)/lebih bayar (3.f.-2.c.)
5.	Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)
	a.	SKPKB
	b.	SKPKBT
	c.	Jumlah (a+b)
	d.	Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :
		d.1.			Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
		d.2.			Dikembalikan sesuai dengan SKPLB
		d.3.			Jumlah (d.1.+d.2.)
	e.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (e-d.3)
6.	PPN yang kurangn\ (4+5.e) atau lebih (5.e-4) dibayar
7.	Sanksi Administrasi :
	Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)
KEPADA							a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :

a.

Ekspor

b.

Dalam Negeri

c.

Tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

d.

Dikurangi : retur penjualan

e.

Jumlah PPnBM Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)

2.

Jumlah Impor

3.

PPn BM yang terutang atas Penyerahan Dalam Negeri :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif ……%

f.

Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)

g.

Dikurangi :

g.1.

PPnBM atas Retur Penjualan

g.2.

PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN

h.

Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)

4.

PPn BM yang terutang atas Impor :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif ……%

f.

Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)

5.

Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)

6.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Dibayar dengan NPWP pihak lain :

a.1.

PPn BM atas Impor

a.2.

Lain –lain

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Disetor sendiri

b.2.

PPn BM atas Impor

b.3.

Jumlah (b.1.+b.2.)

c.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3.)

7.

PPnBM yang harus dibayar (6.e.-5)

8.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)

a.

SKPKB

b.

SKPKBT

c.

Jumlah (d.1.+d.2.)

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompensasikan

d.2.

Dikembalikan sesuai SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

e.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (c-d.3.)

9.

PPnBM yang kurang dibayar (7-8)

10.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

11.

Jumlah yang masih harus dibayar (9 -10)

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI/BADAN

Nomor

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang telah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Neto

Rp.

2.

Penghasilan Kena Pajak

Rp.

3.

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp.

4.

Kredit Pajak :

Rp.

a.

dipotong/Dipungut oleh pihak lain :

a.1.

PPh Pasal 21

Rp.

a.2.

PPh Pasal 22

Rp.

a.3.

PPh Pasal 23

Rp.

a.4.

Lain- lain

Rp.

a.5.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)

Rp.

________

b.

Dibayar sendiri :

Rp.

b.1.

PPh Pasal 22

Rp.

b.2.

PPh Pasal 24

Rp.

b.3.

PPh Pasal 25

Rp.

b.4.

PPh Pasal 29

Rp.

b.5.

Lain- lain

Rp.

________

b.6.

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

Rp.

c.

Diperhitungkan (Pokok) :

STP

Rp.

d.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6.+c)

Rp.

_____________

5.

Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang (3-4.d.)

Rp.

_____________

Catatan : Apabila dalam Butir I tidak tercantum nomor urut atau tanggal surat permohonan maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No.9 Tahun 1994. Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian pembayaran Pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.0/B/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL …………………

Nomor

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17 B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Bruto/Neto

Rp.

2.

Pajak Penghasilan Pasal yang terutang

Rp.

3.

Kredit Pajak :

Rp.

a.

Setoran masa dan tahunan

Rp.

b.

Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

c.

Lain - lain

Rp.

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp.

e.

Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

f.

Jumlah (d-c)

g.

Diperhitungkan (pokok)

STP

Rp.

SKPKB

Rp.

________

h.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (f-g)

________________

4.

Pajak Penghasilan Pasal lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)

Rp.

________________

Catatan : Apabila dalam Butir I tidak tercantum nomor urut atau tanggal surat permohonan maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No.9 Tahun 1994. Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian pembayaran Pajak.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95