1 2 3 4 5 6

			DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nomor					:
Tanggal Penerbitan					:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau 17 B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.11 Tahun 1994 dan/atau berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama				:
	NPWP				:		NPPKP		:
	Masa Pajak				:
II.	Dari Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN							JUMLAH RUPIAH MENURUT
								Pengusaha Kena Pajak (Rp)		Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :
	a.	Ekspor
	b.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan ditanggung pemerintah
	c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
		c.1.		Tarif Umum
		c.2.		Tarif Efektif
		c.3.		Jumlah (c.1.+c.2.)
	d.	Dikurangi : retur penjualan
	e.	Jumlah (a+b+c.3-d)
2.	Pajak Keluaran :
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya
		a.1.		Tarif Umum
		a.2.		Tarif Efektif
		a.3.		Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dikurangi :
		b.1.		PPN atas retur penjualan
		b.2.		Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
		b.3.		PPN yang disetor dalam masa pajak yang sama
		b.4.		Jumlah (b.1+b.2+b.3)
	c.	Jumlah Pajak Keberatan yang dipungut sendiri (a.3-b.4)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan /seharusnya tidak terutang :
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri
	c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
	d.	Kompensasi Bulan lalu
	e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP
	f.	Dikurangi :
		e.1.		Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta
		e.2.		PPN atas retur pembelian
		ef.3.		Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan
		e.4.		Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)
	f.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e.4.)
4.	PPN yang lebih dibayar (3.g-2.c.)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah :
	a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
	b.	Dikembalikan sesuai dengan SKPLB
	c.	Jumlah (a+b)
6.	PPN yang lebih dibayar (4-5.c.) seharusnya tidak terutang
7.	PPN Yan lebih bayar khususnya untuk eksportir/penyerahan kepada Pemungut PPN
	a.	Restitusi ……………% x Dasar Pengenaan Pajak
	b.	Kompensasi (6-7.a.)
KEPADA						a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP-PPN/LB-95

			DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1994 dan/atau berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama					:
	NPWP					:		NPPKP		:
	Masa Pajak					:
II.	Dari Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/ seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN								JUMLAH RUPIAH MENURUT
									Pengusaha Kena Pajak (Rp)		Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :
	a.	Ekspor
	b.	Dalam Negeri
	c.	Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah
	d.	Dikurangi retur penjualan
	e.	Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)
2.	Jumlah Impor
3.	PPn BM yang terutang atas Penyerahan Dalam Negeri :
	a.	Dikenakan tarif 10%
	b.	Dikenakan tarif 20%
	c.	Dikenakan tarif 25%
	d.	Dikenakan tarif 35%
	e.	Dikenakan tarif ……%
	f.	Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)
	g.	Dikurangi :
		g.1.		PPnBM atas Retur Penjualan
		g.2.		PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN
	h.	Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)
4.	PPn BM yang terutang atas Impor :
	a.	Dikenakan tarif 10%
	b.	Dikenakan tarif 20%
	c.	Dikenakan tarif 25%
	d.	Dikenakan tarif 35%
	e.	Dikenakan tarif ……%
	f.	Jumlah PPnBM Dalam Negeri (a+b+c+d)
5.	Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)
6.	Pajak yang dapat diperhitungkan :
	a.	Dibayar dengan NPWP pihak lain :
		a.1.			PPn BM atas Impor
		a.2.			Lain –lain
		a.3.			Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri :
		b.1.			Disetor sendiri
		b.2.			PPn BM atas Impor
		b.3.			Jumlah (b.1.+b.2.)
	c.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP
	d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3+c)
7.	PPnBM yang lebih dibayar (6.d.-5)
8.	Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB
9.	Jumlah yang lebih dibayar (7-8) seharusnya tidak terutang
KEPADA							a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPnBM/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI/BADAN

Nomor

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

I.

Berdasarkan Pasal 17A Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Penghasilan Neto (Rugi)

Rp.

2.

Penghasilan Kena Pajak

Rp.

3.

Pajak Penghasilan yang terutang

Rp.

4.

Kredit Pajak :

a.

Dipotong/dipungut oleh pihak lain :

a.1.

PPh Pasal 21

Rp.

a.2.

PPh Pasal 22

Rp.

a.3.

PPh Pasal 23

Rp.

a.4.

Lain-lain

Rp.

a.5.

Jumlah (a.1.+a.2.+a.3.+a.4.)

Rp.

____________

b.

Dibayar sendiri :

b.1.

PPh Pasal 22

b.2.

PPh Pasal 23

b.3.

PPh Pasal 25

b.4.

PPh Pasal 29

b.5.

Lain-lain

b.6.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5.)

Rp.

____________

c.

Pokok Pajak :

STP

Rp.

____________

d.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6.+c)

Rp.

______________

5.

Jumlah yang dapat dikreditkan (3-4.d)

Rp.

NIHIL

III.

Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri, dipotong dan atau dipungut pihak lain SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1994.

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.0/B/N-95

					DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL …………………
Nomor						:
Masa/Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan
	Nama					:
	NPWP					:
II.	Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.		Dasar Pengenaan Pajak							Rp.
	2.		Pajak Penghasilan Pasal yang terutang							Rp.
	3.		Kredit Pajak :							Rp.
			a.	Setoran masa dan tahunan				Rp.
			b.	Kompensasi kelebihan dan dari tahun sebelumnya				Rp.
			c.	Lain lain				Rp.
			d.	Lain-lain				Rp.
			e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp.	___________	Rp.	_____________
			f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp.	___________
				Jumlah yang dapat dikreditkan (e-f)				Rp.			_____________
	4.		Jumlah yang dapat dikreditkan (c-f)							Rp.	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal yang terutang menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1994.
KEPADA							a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

			DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nomor					:
Tanggal Penerbitan					:
I.	Berdasarkan Pasal 17 A Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 dan/atau surat permohonan Pengusaha Kena Pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :
	Nama				:
	NPWP				:			NPPKP	:
	Masa Pajak				:
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
No.	URAIAN						JUMLAH RUPIAH MENURUT
							Pengusaha Kena Pajak (Rp)			Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :
	a.	Ekspor
	b.	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ ditanggung pemerintah
	c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :
		c.1.		Tarif Umum
		c.2.		Tarif Efektif
		c.3.		Jumlah (c.1.+c.2.)
	d.	Dikurangi : retur penjualan
	e.	Jumlah (a+b+c.3-d)
2.	Pajak Keluaran :
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya
		a.1.		Tarif Umum
		a.2.		Tarif Efektif
		a.3.		Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dikurangi :
		b.1.		PPN atas retur penjualan
		b.2.		Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN
		b.3.		PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
		b.4.		Jumlah (b.1+b.2+b.3)
	c.	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri
	c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih ditangguhkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
	d.	Kompensasi Bulan lalu
	e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP
	f.	Dikurangi :
		f.1.		Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta
		f.2.		PPN atas retur pembelian
		f.3.		Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan
		f.4.		Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)
	g.	Jumlah Pajak yang dapat (diperhitungkan a+b+c+d+f.4.)
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c.-3.g)/lebih dibayar (3.g.-2.c)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah :
	a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
	b.	Dikembalikan sesuai dengan SKPLB
	c.	Jumlah (a.+b.)
	d.	Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar									NIHIL
KEPADA						a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Nomor						:
Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-Undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang – Undang No.10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :
	Nama					:
	NPWP					:
	Masa Pajak					:
II.	Dari Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Neto (rugi)								Rp.
	2.	Penghasilan Kena Pajak
	3.	Pajak Penghasilan yang terutang								Rp.
	3.	Kredit Pajak :								Rp.
		a.	dipotong/Dipungut oleh pihak lain :
			a.1.		PPh Pasal 21			Rp.
			a.2.		PPh Pasal 22			Rp.
			a.3.		PPh Pasal 23			Rp.
			a.4.		Lain- lain			Rp.	________
			a.5.		Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)			Rp.
		b.	Dibayar sendiri :					Rp.
			b.1.		PPh Pasal 22			Rp.
			b.2.		PPh Pasal 24			Rp.
			b.3.		PPh Pasal 25			Rp.
			b.4.		PPh Pasal 29			Rp.
			b.5.		Lain- lain			Rp.	________
			b.6.		Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			Rp.
		c.	Diperhitungkan (Pokok) :
			STP					Rp.
		d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6.+c)							Rp.	_____________
	5.	Jumlah pajak yang masih harus dibayar (3-4.d)								Rp.	NIHIL
III.	Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar sendiri, dipotong dan atau dipungut pihak lain SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.
KEPADA							a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/N-95

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI/BADAN
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama	:
NPWP	:
Tahun Pajak	:

No.	URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT
				WAJIB PAJAK (Rp)	FISKUS (Rp)
1.	Peredaran Usaha
2.	Harga Pokok Penjualan
3.	Laba Bruto (1-2)
4.	Penghasilan Bruto dari luar usaha
5.	Jumlah penghasilan bruto (3+4)
6.	Pengurangan penghasilan bruto
7.	Penghasilan neto dalam negeri (5-6)
8.	Penghasilan neto luar negeri
9.	Jumlah penghasilan neto (7-8)
10.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
11.	Kompensasi kerugian
12.	Penghasilan kena pajak (9-10-11)
13.	Pajak Penghasilan terutang
14.	Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain dan pajak penghasilan yang dibayar di Luar Negeri
15.	Pajak Penghasilan yang kurang (13-14)/lebih (14-13)dibayar
16.	Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:
	a.	Pajak Penghasilan Pasal 25
	b.	STP (Pokok)
	c.	Jumlah (a+b)
17.	Pajak penghasilan yang kurang (15-16.c.)/lebih (15+16.c) dibayar
18.	Sanksi administrasi :
	3.a.		Denda (Pasal 8 (5)) KUP
	3.b.		Bunga (Pasal 13 (2)) KUP
	3.c.		Bunga (Pasal 13(3)) KUP
	3.d.		Jumlah (a+b+c)
19.	Jumlah yang masih harus dibayar (17+18.c)

KP.PPh.0/B/KB-95

LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL ………
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama	:
NPWP	:
Tahun Pajak	:

No.	URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT
			WAJIB PAJAK (Rp)	FISKUS (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak
2.	Pajak Penghasilan Pasal yang terutang
3.	Kredit pajak
4.	Pajak penghasilan Pasal yang kurang (2-3) atau lebih (3-2) dibayar
5.	Sanksi administrasi :
	3.a.	Denda (Psl. 8(5)) KUP
	3.b.	Bunga (Psl. 13(2)) KUP
	3.c.	Kenaikan (Psl. 13(3)) KUP
	3.d.	Jumlah sanksi Administrasi (a+b+c)
6.	Jumlah yang masih harus dibayar : (4+5.c.)

KP.PPh 21/22/23/26/KB-95