Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135 Tahun 2023

Pasal 221

1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
2. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
3. pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kinerja direktorat jenderal;
4. pengelolaan urusan layanan informasi dan dukungan pengetahuan direktorat jenderal;
5. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
6. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan keuangan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal;
7. pengelolaan urusan tata usaha, layanan anggaran, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha pimpinan; dan
8. koordinasi pelaksanaan kepatuhan internal, manajemen risiko, dan advokasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 222

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
2. Bagian Sumber Daya Manusia;
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Bagian Umum;
5. Bagian Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi;
6. Bagian Layanan Informasi dan Dukungan Pengetahuan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 223

Pasal 224

1. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja;
2. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
3. penyusunan laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tugas direktorat jenderal;
4. pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja direktorat jenderal; dan
5. pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat jenderal.

Pasal 225

1. Subbagian Organisasi;
2. Subbagian Tata Laksana; dan
3. Subbagian Pengelolaan Kinerja.

Pasal 226

Pasal 228

1. pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan ujian jabatan dan pembinaan mental;
2. penyiapan bahan pelaksanaan pusat asesmen;
3. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian lainnya;
4. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin;
5. penyiapan bahan formasi, statistik, dan layanan sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya manusia; dan
6. pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 229

1. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia; dan
3. Subbagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Pasal 235

Pasal 236

1. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, ekspedisi, pencetakan, penggandaan, manajemen rapat koordinasi, penyusunan dan pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal;
2. pelaksanaan urusan rumah tangga;
3. pelaksanaan urusan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokoler.

Pasal 237

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Rumah Tangga;
3. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
4. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 238

Pasal 240

1. penyusunan kerangka kerja, implementasi, dan pembinaan kepatuhan internal;
2. pemantauan dan evaluasi zona integritas dan strategi komunikasi pendidikan budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pengelolaan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai;
3. penyusunan profil risiko, strategi pengendalian risiko, serta pembinaan dan pengelolaan manajemen risiko direktorat jenderal;
4. pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan
5. penyediaan layanan advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 242

Pasal 242A

Pasal 242B

1. pengelolaan layanan informasi dan publikasi;
2. pengelolaan media sosial, konten dan publikasi digital;
3. pelaksanaan urusan hubungan media;
4. pelaksanaan urusan strategi komunikasi internal dan eksternal;
5. pengelolaan manajemen pengetahuan;
6. penyelenggaraan layanan perpustakaan; dan
7. pengelolaan hubungan kelembagaan.

Pasal 244

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 245

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 246

Pasal 247

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 248

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 249

Pasal 270

Pasal 272

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
6. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
7. pelaksanaan penelaahan terkait anggaran operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tabungan dan asuransi pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 273

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 274

Pasal 275

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 276

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 277

Pasal 290

Pasal 292

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
6. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
7. pelaksanaan penelaahan terkait anggaran operasional penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
8. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 293

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 294

Pasal 295

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 296

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 297

Pasal 310

Pasal 311

Pasal 312

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Pengelolaan Belanja Lainnya;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Pengelolaan Belanja Lainnya;
6. pengoordinasian pengelolaan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
7. pelaksanaan analisis di bidang penganggaran untuk belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
8. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 313

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 314

Pasal 315

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 316

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 317

Pasal 334

Pasal 335

Pasal 336

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi di bidang Penerimaan  Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan yang dilakukan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan atau bersama direktorat terkait;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
6. pelaksanaan analisis kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
7. pelaksanaan analisis potensi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
8. perumusan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, termasuk target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
9. pelaksanaan pengawasan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
10. penyiapan transformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan; 
11. pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran penyalur belanja subsidi dan kompensasi energi yang ditugaskan;
12. penyiapan perumusan pedoman teknis pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
13. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis atas pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
14. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 337

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 338

Pasal 339

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 340

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 341

Pasal 358

Pasal 360

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga yang dilakukan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga atau bersama direktorat terkait;
5. pelaksanaan analisis potensi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
6. perumusan rencana target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk badan layanan umum pada Kementerian/Lembaga;
7. pengawasan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
8. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
9. penyiapan transformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga;
10. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 361

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 362

Pasal 363

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 364

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 365

Pasal 374

Pasal 375

Pasal 376

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem penganggaran dan  penerimaan negara bukan pajak;
6. pelaksanaan analisis di bidang sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
7. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas perencanaan dan penganggaran serta penerimaan negara bukan pajak;
8. pelaksanaan kajian dan kerja sama pengembangan sistem penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
9. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sistem informasi dan teknologi serta data penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
10. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 377

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 378

Pasal 379

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional; dan
6. pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas perencanaan dan penganggaran serta penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 380

1. Seksi Program dan Sistem Kerja;
2. Seksi Manajemen Pengetahuan; dan
3. Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan dan Penganggaran serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 381

Pasal 394

Pasal 395

Pasal 396

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan penyusunan peraturan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
4. harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
6. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
7. pelaksanaan analisis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran, jaminan sosial, dan remunerasi;
8. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 397

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 398

Pasal 399

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan  pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
   pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 400

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan;

Pasal 401

Pasal 414

Pasal 1516

1. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
2. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan transformasi kelembagaan di lingkungan direktorat jenderal;
3. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan direktorat jenderal, dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas pembiayaan dan risiko keuangan;
4. penyelenggaraan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, dan kinerja di lingkungan direktorat jenderal;
5. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, penelaahan rancangan peraturan di tingkat direktorat jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat jenderal;
6. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
7. pengembangan dan pelayanan bidang strategi komunikasi, layanan informasi, layanan kepustakaan, dan teknologi informasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1517

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
2. Bagian Sumber Daya Manusia;
3. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kinerja;
4. Bagian Kepatuhan Internal dan Hukum;
5. Bagian Umum;
6. Bagian Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1518

Pasal 1519

1. penyiapan bahan dan analisis kebijakan penataan organisasi direktorat jenderal;
2. penyusunan, penelaahan, serta analisis dan evaluasi jabatan di lingkungan direktorat jenderal;
3. penyiapan bahan ketatalaksanaan, proses bisnis, standar operasional prosedur, dan penyusunan analisis beban kerja di lingkungan direktorat jenderal; dan
4. pengelolaan program inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1520

1. Subbagian Organisasi;
2. Subbagian Tata Laksana; dan
3. Subbagian Transformasi Kelembagaan.

Pasal 1521

Pasal 1522

Pasal 1523

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan terkait sumber daya manusia direktorat jenderal;
2. penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, dan pengembangan karier sumber daya manusia direktorat jenderal;
3. pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia direktorat jenderal;
4. pelaksanaan manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia direktorat jenderal;
5. pemantauan dan evaluasi sumber daya manusia direktorat jenderal; dan
6. pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara bidang tugas pembiayaan dan risiko keuangan.

Pasal 1524

1. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Sumber Daya Manusia;
2. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia; dan
4. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Pasal 1525

Pasal 1526

Pasal 1527

1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;
2. penyusunan Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak direktorat jenderal;
3. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tingkat Satuan Kerja dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Eselon I direktorat jenderal;
4. penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
5. pelaksanaan koordinasi urusan perbendaharaan di lingkungan direktorat jenderal;
6. pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan direktorat jenderal;
7. pelaksanaan koordinasi penerapan pengelolaan kinerja dan risiko organisasi direktorat jenderal; dan
8. penyu sunan laporan kinerja organisasi direktorat jenderal.

Pasal 1528

1. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Subbagian Akuntansi, Pelaporan, dan Perbendaharaan; dan
3. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko.

Pasal 1529

Pasal 1530

Pasal 1531

1. pemantauan atas penerapan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan prosedur kerja dan pelaporan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di lingkungan direktorat jenderal;
2. pemantauan atas penegakan nilai integritas, etika, dan disiplin, pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan kegiatan anti korupsi, serta penanganan pengaduan di lingkungan direktorat jenderal;
3. penelaahan rancangan per atur an/keputusan di tingkat direktorat jenderal dan harmonisasi peraturan/keputusan di lingkungan direktorat jenderal;
4. pertimbangan hukum terkait bidang kesekretariatan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara di lingkungan direktorat jenderal; dan
5. pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1532

1. Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis;
2. Subbagian Kepatuhan Aparatur; dan
3. Subbagian Harmonisasi Peraturan dan Hukum.

Pasal 1533

Pasal 1534

Pasal 1535

1. pelaksanaan urusan layanan dukungan pimpinan dan protokol;
2. pemantauan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat jenderal;
3. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan sekretariat direktorat jenderal;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
5. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.

Pasal 1536

1. Subbagian Dukungan Strategis Pimpinan;
2. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 1537

Pasal 1538

Pasal 1539

1. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi dokumen strategi komunikasi direktorat jenderal;
2. perancangan dan pelaksanaan publikasi dan layanan informasi publik di lingkungan direktorat jenderal;
3. perancangan dan pelaksanaan kegiatan edukasi publik bidang pembiayaan dan risiko keuangan negara serta layanan kepustakaan di lingkungan direktorat jenderal; dan
4. pengelolaan program dan infrastruktur teknologi informasi pembiayaan dan risiko keuangan negara.

Pasal 1540

1. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi;
2. Subbagian Manajemen Publikasi dan Layanan Informasi;
3. Subbagian Manajemen Edukasi Publik; dan
4. Subbagian Manajemen Program Teknologi Informasi.

Pasal 1541

Pasal 1543

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;
4. penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1544

1. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Pinjaman dan Hibah;
2. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1545

Pasal 1546

1. penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi penyusunan dokumen pinjaman dan hibah;
2. penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara;
3. penyusunan proyeksi penarikan pinjaman dan hibah jangka menengah;
4. pengelolaan data dan informasi pinjaman dan hibah; dan
5. pelaksanaan pendampingan dalam negosiasi pinjaman dan hibah.

Pasal 1549

Pasal 1550

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyu sunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1551

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1552

Pasal 1561

Pasal 1563

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Surat Utang Negara;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Surat Utang Negara;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Surat Utang Negara;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Surat Utang Negara;
5. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1564

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1565

Pasal 1566

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1567

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1568

Pasal 1581

Pasal 1583

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah;
5. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1584

1. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi, Pembiayaan Proyek, dan Aset Surat Berharga Syariah Negara;
2. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1585

Pasal 1586

1. pelaksanaan transaksi penerbitan dan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara;
2. pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara dalam rangka lindung nilai dan peminjaman Surat Berharga Syariah Negara;
3. penyiapan rencana pelaksanaan pembiayaan proyek Surat Berharga Syariah Negara;
4. penyiapan pengelolaan rekening khusus dan pelaksanaan kewajiban pembayaran proyek Surat Berharga Syariah Negara;
5. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan kinerja pelaksanaan proyek Surat Berharga Syariah Negara;
6. penyiapan bahan rekomendasi hasil pemantauan dan pengelolaan kinerja atas pelaksanaan proyek Surat Berharga Syariah Negara;
7. pelaksanaan analisis kebutuhan, penyiapan dan penatausahaan barang milik negara dan objek pembiayaan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; dan
8. pengelolaan basis data barang milik negara dan proyek yang menjadi dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1589

Pasal 1590

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1591

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1592

Pasal 1601

Pasal 1603

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
5. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1604

1. Subdirektorat Pengelolaan Dukungan dan Penjaminan Pemerintah;
2. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1605

Pasal 1606

1. perencanaan pelaksanaan dukungan dan penjaminan pemerintah;
2. pelaksanaan penerbitan fasilitas dukungan dan penjaminan pemerintah;
3. pengelolaan basis data dan dokumen pada seluruh tahapan pengelolaan dukungan dan penjaminan pemerintah;
4. pelaksanaan komunikasi dan layanan kepada pemangku kepentingan; dan
5. penyusunan laporan agregasi secara periodik terkait penyediaan dukungan dan penjaminan pemerintah serta manajemen risiko.

Pasal 1609

Pasal 1610

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1611

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1612

Pasal 1621

Pasal 1622

Pasal 1623

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur;
4. pelaksanaan manajemen pemangku kepentingan, penjaminan mutu, manajemen kontrak, dan manajemen sumber daya di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur;
5. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan kreatif untuk infrastruktur;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1624

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1625

Pasal 1626

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1627

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1628

Pasal 1637

Pasal 1639

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
5. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1640

1. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1641

Pasal 1642

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1643

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1644

Pasal 1661

Pasal 1663

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, pemantauan dan evaluasi;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan,setelmen, akuntansi, pemantauan dan evaluasi;
3. penyiapan penyu sunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengujian transaksi prosedur, kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, pemantauan dan evaluasi;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, pemantauan dan evaluasi;
5. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1664

1. Subdirektorat Setelmen Transaksi;
2. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
3. Subbagian Tata Usaha; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1669

Pasal 1670

1. pelaksanaan penyiapan data, informasi dan setelmen penarikan/penerbitan serta setelmen pembayaran terkait Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 (Pengelolaan Utang), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.02 (Pengelolaan Hibah), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.03 (Penjaminan Pemerintah), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.07 (Belanja Subsidi Penjaminan) dan pembiayaan lainnya pada direktorat jenderal;
2. pelaksanaan penyiapan data dan informasi proyeksi pembayaran untuk instrumen pinjaman dan surat berharga negara;
3. pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran, penarikan, dan posisi pinjaman dan surat berharga negara;
4. pelaksanaan penelaahan dokumen, penyelesaian dan pengendalian setelmen terkait dukungan pemerintah, kewajiban penjaminan, dan penugasan khusus ekspor;
5. pelaksanaan penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pengendalian internal, pencatatan, serta pelaporan terkait pengelolaan transaksi Surat Berharga Negara; dan
6. penyiapan bimbingan teknis transaksi pembayaran dan penarikan terkait Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.02, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.03, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.07, dan pembiayaan lainnya pada direktorat jenderal.

Pasal 1672

Pasal 1673

Pasal 1674

1. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan program dan kegiatan direktorat;
2. penyiapan bahan identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan, pengelolaan dan analisis basis data, dan dokumentasi hasil kerja;
3. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan;
4. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
5. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Pasal 1675

1. Seksi Program dan Sistem Kerja; dan
2. Seksi Manajemen Pengetahuan.

Pasal 1676

Pasal 1681

Pasal 1844

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik;
7. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1846

1. penyusunan dan pengoordinasian rencana strategis dan rencana kerja badan;
2. penataan organisasi dan tata laksana badan;
3. pengelolaan kinerja dan risiko serta penyusunan laporan kinerja badan;
4. pelaksanaan penyu sunan kebijakan di bidang pembelajaran dan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di lingkungan badan;
6. pengelolaan kerja sama badan;
7. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan di lingkungan badan;
8. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan internal;
9. pengelolaan keuangan badan;
10. pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan badan; 
11. pelaksanaan proses manajemen pengetahuan sebagai Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat badan dan tingkat Kementerian Keuangan;
12. penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan koordinasi asistensi, dan pengukuran implementasi organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian Keuangan; dan 
13. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan aset dan layanan pengadaan di lingkungan badan.

Pasal 1848

Pasal 1849

1. penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja badan;
2. penyiapan bahan perumusan penataan dan pengembangan organisasi serta pelaksanaan manajemen perubahan;
3. pengelolaan dan koordinasi pemantauan kebijakan/arahan pimpinan serta implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan;
4. penyiapan bahan analisis beban kerja, analisis dan evaluasi jabatan, dan penyusunan peta jabatan;
5. penyusunan dan koordinasi pelaksanaan proses bisnis pembelajaran, sertifikasi kompetensi, akreditasi pelatihan, penjaminan mutu pembelajaran, pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara, manajemen tes dan beasiswa, serta manajemen pengetahuan;
6. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan serta pemberian pendampingan hukum di lingkungan badan;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan;
8. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di lingkungan badan;
9. penyiapan bahan perumusan, pengelolaan, dan pelaporan kinerja dan risiko badan;
10. pengelolaan kerja sama badan; dan
11. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan penyiapan tindak lanjut hasil evaluasi kualitas dan kinerja pelayanan publik.

Pasal 1851

Pasal 1852

Pasal 1853

1. pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran dan perumusan pola pengembangan sumber daya manusia di lingkungan badan;
2. pengelolaan pola mutasi, pola karier, dan program pengembangan kepemimpinan di lingkungan badan;
3. penelaahan, analisis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional di lingkungan badan;
4. pemantauan dan evaluasi pengendalian intern dan kepatuhan manajemen risiko pada badan;
5. pemantauan penerapan kode etik dan kode perilaku serta penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada badan;
6. pelaksanaan internalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi serta pengelolaan duta transformasi di lingkungan badan;
7. pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan badan;
8. penyiapan bahan penyusunan formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai di lingkungan badan;
9. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di bidang sumber daya manusia dan kepatuhan internal; dan
10. pelaksanaan koordinasi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan badan.

Pasal 1855

Pasal 1857

1. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran badan;
2. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran badan;
3. penyusunan petunjuk teknis, koordinasi pelaksanaan, asistensi teknis, pemantauan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan badan;
4. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di bidang keuangan; dan
5. pelaksanaan penyusunan serta pertanggungjawaban akuntansi pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan badan.

Pasal 1859

Pasal 1861

1. pelaksanaan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi, serta pengelolaan dan analisis data pembelajaran di lingkungan badan;
2. pelaksanaan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan badan;
3. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi dan program komunikasi publik serta hubungan masyarakat di lingkungan badan;
4. pelaksanaan penyusunan rancangan dan pengembangan konten kreatif pembelajaran serta pengelolaan media publikasi pembelajaran di lingkungan badan;
5. pelaksanaan proses manajemen pengetahuan sebagai Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat badan dan tingkat Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
8. penyusunan pedoman teknis implementasi, koordinasi pelaksanaan asistensi implementasi, dan pengukuran implementasi organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 1863

Pasal 1865

1. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, persuratan, protokoler, dan ekspedisi pada sekretariat badan;
2. pelaksanaan urusan rumah tangga pada satuan kerja badan;
3. pelaksanaan dan koordinasi kesekretariatan serta penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar pada sekretariat badan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan perpustakaan di lingkungan badan;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan aset pada satuan kerja badan;
6. pelaksanaan dan koordinasi perencanaan pengadaan dan pengadaan langsung di lingkungan badan;
7. pelaksanaan penyusunan kebijakan dukungan manajemen di bidang urusan tata usaha, rumah tangga, aset, dan layanan pengadaaan; dan
8. penyusunan petunjuk teknis, koordinasi pelaksanaan, asistensi teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan aset di lingkungan badan.

Pasal 1867

Bagian Keempat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan

Manajemen

Pasal 1868

Pasal 1869

1. pengelolaan pelatihan dan manajemen pengetahuan di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat;
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan
9. pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan administrasi pada pusat.

Pasal 1870

1. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1871

Pasal 1872

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pusat;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja pada pusat;
4. pengoordinasian penyu sunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pembelajaran berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik;
9. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
10. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 1873

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1874

Pasal 1884

Pasal 1885

1. pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat;
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan
9. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi pada pusat.

Pasal 1886

1. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1887

Pasal 1888

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pusat;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja pada pusat;
4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pembelajaran berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan;
9. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan; dan
10. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran, perbendaharaan, dan perimbangan keuangan.

Pasal 1889

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1890

Pasal 1900

Pasal 1901

1. pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang pajak;
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara di bidang pajak;
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang pajak;
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang pajak;
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang pajak;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat;
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang pajak;
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan
9. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi pada pusat.

Pasal 1902

1. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1903

Pasal 1904

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pusat;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja pada pusat;
4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pembelajaran berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja terkait keuangan negara di bidang pajak;
9. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang pajak; dan 
10. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 1905

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1906

Pasal 1916

Pasal 1917

1. pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat;
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan
9. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi pada pusat.

Pasal 1918

1. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1919

Pasal 1920

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pusat;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja pada pusat;
4. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pembelajaran berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
9. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai; dan
10. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 1921

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1922

Bagian Kedelapan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

Pasal 1932

Pasal 1933

1. pengelolaan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional serta manajemen pengetahuan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
2. perencanaan dan pengembangan program, desain, dan teknologi pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
3. pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
4. pelaksanaan dan koordinasi validasi, evaluasi, pemantauan, pelaporan penyelenggaraan, pengolahan hasil, dan penerbitan surat keterangan pembelajaran terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
5. pelaksanaan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan pusat;
7. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
8. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan
9. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi pada pusat.

Pasal 1934

1. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1935

Pasal 1936

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pusat;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja pada pusat;
4. pengoordinasian penyu sunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait pembelajaran di lingkungan pusat;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pembelajaran berdasarkan sistem pembelajaran berupa pelatihan, pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif dalam komunitas, dan pembelajaran terintegrasi di tempat kerja terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya;
9. pengoordinasian kegiatan konsultasi, pendampingan, dan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya; dan
10. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri mengenai pengembangan kompetensi terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, dan bidang keuangan negara lainnya.

Pasal 1937

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1938

Bagian Kesembilan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan
Penjaminan Mutu

Pasal 1948

Pasal 1949

1. penyusunan kebijakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
2. pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
3. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
4. koordinasi pengembangan kompetensi, perumusan kebijakan, pengelolaan, dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis bagi jabatan fungsional di bidang keuangan negara, serta pengelolaan dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang keuangan negara;
5. perumusan kebijakan dan pengelolaan beasiswa serta pemanfaatan alumni program beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan penjaminan mutu pembelajaran di bidang keuangan negara;
7. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara;
8. perumusan kebijakan dan pengelolaan tes serta pemberian dukungan asesmen kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pembinaan jabatan fungsional, penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, serta pengelolaan tes terpadu dan beasiswa;
10. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat; dan 
11. pengelolaan kinerja dan risiko serta pelaksanaan administrasi di lingkungan pusat.

Pasal 1950

1. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional;
2. Bidang Manajemen Beasiswa;
3. Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1951

Pasal 1952

1. penyusunan kebijakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara meliputi standar kompetensi teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja, pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah, strategi pengembangan kompetensi teknis, uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis, dan informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. pelaksanaan uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis serta penerbitan sertifikat kompetensi teknis, pembinaan penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
3. koordinasi kebutuhan pelatihan fungsional dan uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis, dan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional di bidang keuangan negara;
4. fasilitasi pelaksanaan tugas pokok, pembentukan organisasi profesi, serta penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
5. pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di bidang keuangan negara pada instansi pengguna;
6. pelaksanaan analisis terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
7. koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi teknis melalui program pembelajaran;
8. penyusunan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
9. pemantauan, analisis, dan evaluasi usulan pengangkatan, kenaikan jenjang, pengangkatan kembali, mutasi, dan pemberhentian jabatan fungsional di bidang keuangan negara;
10. pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri terkait pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara; dan
11. pengelolaan dan analisis data pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Pasal 1955

Pasal 1956

1. pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. pelaksanaan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan program pengembangan kompetensi melalui pendidikan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. pelaksanaan administrasi keuangan program beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi kebijakan seleksi dan pengembangan calon penerima beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi program prakeberangkatan dan penempatan penerima beasiswa;
6. pelaksanaan administrasi keberangkatan penerima beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. pelaksanaan manajemen dan pemantauan penerima beasiswa;
8. pelaksanaan analisis, perumusan, dan implementasi kebijakan pemanfaatan alumni program beasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. pelaksanaan analisis, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi kemitraan strategis program beasiswa; dan
10. pelaksanaan analisis, pengelolaan, dan pengembangan basis data serta sistem informasi manajemen beasiswa.

Pasal 1959

Pasal 1960

1. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan dan pengelolaan dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang keuangan negara, dan pengelolaan tes dan dukungan asesmen kompentensi;
2. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di lingkungan pusat;
3. pengelolaan dan analisis basis data serta dokumentasi hasil kerja di lingkungan pusat;
4. pengoordinasian penyu sunan rencana strategis dan rencana kerja, pengelolaan kinerja dan risiko, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan teknis pusat;
5. penyusunan bahan pimpinan;
6. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan;
7. pemberian dukungan pelaksanaan tugas jabatan fungsional terkait penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan dan pengelolaan dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang keuangan negara serta pengelolaan tes dan dukungan asesmen kompetensi;
8. pengoordinasian pengkajian kebutuhan, perencanaan, dan pengembangan program penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan dan pengelolaan dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang keuangan negara serta pengelolaan tes dan dukungan asesmen kompetensi; dan
9. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan strategis dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri terkait penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan dan pengelolaan dan penerbitan sertifikat uji kompetensi teknis/penilaian kompetensi teknis/ujian sertifikasi/sertifikasi kompetensi teknis atau yang sejenis di bidang keuangan negara serta pengelolaan tes dan dukungan asesmen kompetensi.

Pasal 1961

1. Subbidang Manajemen Pengetahuan; dan
2. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1962

Pasal 2039A