Ortax

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 15/PJ.5/1987

Kategori : KUP

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pemeriksaan Spt PPh 1986 (Seri Pemeriksaan 08)

Calender 06 Jun 1987
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

6 Juni 1987


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 15/PJ.5/1987

TENTANG

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh 1986. (SERI PEMERIKSAAN 08)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

  1. Dengan Surat edaran Seri Pemeriksaan 01 sampai dengan 06 Tahun 1986 telah digariskan pokok-pokok kebijaksanaan operasional pemeriksaan SPT PPh 1985 yang meliputi :
    (1) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan,
    (2) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyatakan lebih bayar,
    (3) kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT kurang bayar, kurang bayar nihil dan yang memakai norma.
    (4) kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain, termasuk wajib pajak yang belum mendaftarkan diri.

     
  2. berdasarkan pengamatan dalam pelaksanaannya, ternyata kriteria pemilihan yang digunakan untuk memilih SPT PPh 1985 yang akan diperiksa masih mengandung kelemahan karena selain masih terlalu sederhana, juga belum memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut di bawah ini :
    1. Adanya SPT PPh yang tidak dapat diproses oleh komputer (unbalanced) karena belum melalui proses penelititan, sehingga menimbulkan masalah ketidak adilan karena tidak semua SPT mendapat perlakuan yang sama untuk dipilih dan diperiksa.
    2. Penentuan SPT PPh yang diperiksa belum didasarkan pada kriteria yang dapat memberikan petunjuk tentang adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perhitungan pajak yang terhutang.
    3. Kriteria pemilihan belum diarahkan pada usaha-usaha untuk menggali potensi fiskal dari lapisan penghasilan tertentu, sehingga dampak pemeriksaan yang ditimbulkannya (deterrent effect") Kurang terasa, bila dilihat dari segi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

     

  3. Dalam hubungan itu, berikut ini disampaikan kepada Saudara pokok-pokok kebijaksanaan pemeriksaan SPT PPh tahun 1986, sebagai berikut :
    1. Sistem kriteria seleksi.
      (1)

      Mulai tahun 1987 terhadap SPT PPh 1986 akan dilaksanakan sistem pemilihan yang akan memilih SPT yang akan diperiksa berdasarkan kriteria seleksi yang lebih disempurnakan.
      (2)

      Untuk keperluan itu maka semua SPT direkam kedalam komputer setelah melalui kegiatan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
      (3)

      Kegiatan Penelitian ini bukanlah penelitian yang selama ini dilakukan oleh seksi penetapan, tetapi lebih merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menunjang proses seleksi SPT berdasarkan sistem kriteria seleksi.
      (4)

      Dalam sistem ini setiap elemen SPT yang diperkirakan mempunyai potensi koreksi pajak akan diberi bobot sesuai dengan permasalahannya
      (5)

      Jumlah bobot pada setiap SPT akan menentukan skor SPT tersebut, Semakin besar jumlah skor yang terdapat pada suatu SPT semakin besar pula kemungkinan SPT tersebut diperiksa.
      (6)

      SPT yang sudah diberi skor akan dibagi dalam sembilan kelas pemeriksaan berdasarkan jumlah penghasilan netto atau peredaran kotor yang dilaporkan dalam SPT.
      (7)

      Yang dimaksud dengan Penghasilan Netto atau Peredaran Kotor untuk setiap jenis SPT adalah sebagaimana tercantum dalam :
      Formulir SPT 1770-A :
      1770-B :
      1770-C :
      1771-A :
      1771-B :
      1771-C :      		 huruf K6
      huruf K6
      huruf K5
      Bagian IV Nomor 1 dalam Lampiran 1771-A2
      Bagian I jumlah kolom (4) ditambah Bagian II jumlah kolom (3) dalam Lampiran 1771-B4
      Bagian I Huruf A Nomor 14 ditambah Bagian II huruf A Nomor 14 dalam Lampiran 1771-C2
      (8)

      Kelas Pemeriksaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
       
      SPT Perseorangan
      Kelas Pemeriksaan      		 Penghasilan Netto (dalam Rp.juta) SPT Badan
      Peredaran Bruto,(dalam Rp.juta)
      I
      II
      III
      IV
      V
      VI
      VII
      VIII
      IX      		 dibawah 2,4
      2,4 sampai 3
      3 sampai 3,6
      3,6 sampai 4,8
      4,8 sampai 12
      12 sampai 30
      30 sampai 100
      100 sampai 1000
      1000 keatas      		 dibawah 5
      5 sampai 10
      10 sampai 15
      15 sampai 20
      20 sampai 100
      100 sampai 400
      400 sampai 1000
      1000 sampai 5000
      5000 keatas
      (9)

      Pembagian dalam sembilan kelas pemeriksaan ini akan memungkinkan dilakukannya penugasan pemeriksaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan tehnis pemeriksa sekaligus untuk menentukan apakah SPT tersebut diperiksa di kantor atau di lapangan, sehingga pemeriksaan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
      (10)

      Pengelompokan wajib pajak berdasarkan kelas pemeriksaan ini juga bermanfaat bagi pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pemeriksaan di tahun-tahun mendatang, berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

       
    2. Rencana Pemeriksaan Tahunan.
      (1)

      Rencana pemeriksaan tahunan disusun untuk masa dua belas bulan dan akan disesuaikan dengan jumlah pemeriksa yang tersedia di unit pelaksana pemeriksaan.
      (2)

      Mengingat terbatasnya tenaga pemeriksa yang tersedia secara nasional, jumlah SPT yang diperiksa diperkirakan akan berkisar antara lima sampai sepuluh persen dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT.
      (3)

      Kantor PDIP secara bertahap akan menerbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) untuk setiap SPT yang terpilih untuk diperiksa, sesuai dengan urutan prioritas pemeriksaan serta berdasarkan skor tertinggi.
      (4)

      Penerbitan LP2 ini didasarkan pada Rencana Pemeriksaan Tahunan yang disusun oleh Kantor Pusat dan persentase penyaringan (screening rate) dari masing-masing IP.
      (5)

      Setiap Kantor Inspeksi Pajak akan menerima rencana pemeriksaan tahunan dari Kantor Pusat setelah memperhatikan jumlah pemeriksa yang tersedia dan ketentuan yang mengatur tentang wewenang pelaksanaan pemeriksaan antara unit pemeriksaan di tingkat IP, Kanwil dan Kantor Pusat.
      (6)

      SPT PPh dan berkas wajib pajak yang terpilih untuk diperiksa oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat harus segera dikirimkan sesuai dengan wewenang pelaksanaan pemeriksaan yang telah ditentukan.
      (7)

      Sebelum dilakukan pengiriman LP2 tahun pajak yang baru, diadakan peninjauan terhadap SPT-SPT yang belum dilaksanakan pemeriksaannya (survey).
      (8)

      SPT yang belum atau sudah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaannya tetapi masih belum terdapat kontak dengan wajib pajak harus segera disisihkan dan dibatalkan perintah pemeriksaannya, oleh karena kebijaksanaan umum pemeriksaan ditujukan terhadap SPT tahun pajak yang terbaru.

       
    3. Penyaringan dan Penelaahan SPT.
      (1)

      SPT PPh yang telah diprioritaskan untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi selanjutnya oleh inspeksi pajak diperhalus lagi seleksinya melalui mekanisme penyaringan (screening) dan penelaahan SPT (reviewing) yang dilakukan secara manual guna memastikan apakah SPT tersebut layak diperiksa.
      (2)

      Penyaringan dilakukan oleh suatu Team Penyaring yang terdiri dari Petugas-petugas senior yang telah berpengalaman dalam bidang pemeriksaan.
      (3)

      Ketua dan anggota Team Penyaring ditetapkan dengan keputusan Kepala Inspeksi Pajak.
      (4)

      Team penyaring memastikan SPT yang harus diperiksa di kantor, di lapangan, atau yang harus dikembalikan ke unit berkas karena tidak layak diperiksa.
      (5)

      Hasil penyaringan Team ditelaah kembali oleh pejabat penelaah (reviewer) guna memastikan kebenaran dan ketepatan pekerjaan penyaring.
      (6)

      Hasil penelaahan kembali itu dikukuhkan oleh Kepala Inspeksi Pajak dan merupakan rencana penugasan resmi.
      (7)

      SPT yang telah disaring dan ditelaah disimpan oleh unit pemeriksaan menunggu diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan.
      (8)

      SPT yang tidak layak diperiksa diberi tanda dan dikembalikan ke unit berkas.

       
    4. Jenis kegiatan dan penugasan pemeriksaan.
      (1)

      Pada dasarnya diadakan pembedaan antara jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) dan jenis kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan di lapangan (Pemeriksaan Lapangan).
      (2)

      Pemeriksaan Kantor adalah jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan meminta wajib pajak untuk datang di kantor pemeriksa guna memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis yang diperlukan untuk pemeriksaan.
      (3)

      Ciri khusus Pemeriksaan Kantor ialah bahwa pemeriksaan tidak diperkenankan untuk mengunjungi wajib pajak.
      (4)

      Pemeriksaan Lapangan adalah jenis kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak dengan mendatangi wajib pajak di kantor, di tempat kegiatan usaha, di gudang atau di tempat lain yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.
      (5)

      Dengan diberlakukannya sistem kriteria seleksi maka pemeriksaan dapat dibagi dalam dua penugasan, yakni penugasan pemeriksaan rutin dan penugasan pemeriksaan khusus.
      (6)

      Penugasan pemeriksaan rutin merupakan kegiatan pemeriksaan SPT berdasarkan sistem kriteria seleksi.
      (7)

      Penugasan pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan perintah Direktur Jenderal Pajak ataupun atas pertimbangan lain yang akan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

       
    5. Pelaksanaan Pemeriksaan.
      (1)

      Pada dasarnya pemeriksaan dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan LP2 yang diterbitkan oleh Kantor PDIP.
      (2)

      Pelaksanaan pemeriksaan rutin dilakukan dengan memperhatikan urutan prioritas pemeriksaan berdasarkan skor tertinggi.
      (3)

      Pelaksanaan pemeriksaan SPT PPh Lebih Bayar 1986, mengingat batas waktu penyelesaiannya singkat (12 bulan), dapat dilakukan segera setelah proses penelitian dan perekaman SPT selesai dilaksanakan tanpa menunggu pengiriman LP2 oleh Kantor PDIP.
      (4)

      Terhadap SPT Lebih Bayar 1986 hingga batas jumlah tertentu dapat dikeluarkan SKKPP nya segera setelah dilakukan penelitian sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
      (5)

      Pelaksanaan pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan perintah Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan usul pemeriksaan dari Kepala Inspeksi Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
      (6)

      Pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPN dan PPn BM serta Bea Meterai dilakukan serentak dengan pelaksanaan pemeriksaan PPh pasal 25/29 sepanjang kegiatan pemeriksaan PPh pasal 25/29 tergolong dalam jenis kegiatan pemeriksaan lapangan.

       
    6. Siklus pemeriksaan dan sisa SPT yang belum diperiksa.
      (1)

      Pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT yang terpilih untuk diperiksa pada dasarnya harus selesai dilakukan dalam batas waktu 45 (empat puluh lima) bulan sesudah tanggal 31 Maret setelah akhir tahun pajak.
      (2)

      Menjelang berakhirnya batas waktu siklus pemeriksaan, terlebih dahulu harus dilakukan inventarisasi atas SPT-SPT yang belum atau belum selesai dilaksanakan pemeriksaannya oleh Unit pemeriksa.
      (3)

      SPT yang telah melampaui batas waktu 45 bulan harus segera mendapat prioritas penyelesaian pemeriksaan mengingat batas waktu daluwarsa penetapan yang tersisa.

       
    7. Laporan dan evaluasi
      (1)

      Atas setiap pemeriksaan harus dibuat Laporan Pemeriksaan.
      (2)

      Hasil Laporan Pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP), yang tercantum dalam LP2 yang diterbitkan oleh Kantor PDIP.
      (3)

      DKHP dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pusat berdasarkan prosedur pengiriman yang ditentukan.
      (4)

      Kantor Pusat mengadakan evaluasi atas DKHP yang disampaikan untuk bahan menyusun kebijaksanaan pemeriksaan tahun mendatang.
      (5)

      Hasil evaluasi dikirim kepada Kepala Inspeksi Pajak/Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan untuk menilai dan memperbaiki hasil pelaksanaan tugas dalam bidang pemeriksaan.

       

Demikian pokok-pokok kebijaksanaan pemeriksaan SPT PPh Tahun 1986 yang perlu Saudara ketahui untuk dilaksanakan. Sambil menunggu ketentuan pelaksanaan yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat, diharapkan Saudara sudah mulai mempersiapkan diri guna mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan pemeriksaan ini.





DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

ttd

 

Drs. SALAMUN A.T.