1   2   3   4   5

 

 

I.2.

DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

 

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.

 

Contoh penghitungan :

 

2.1.

Koen Darmanto, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Citta Farmindo menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 400.000,00

 

Penghitungan PPh Pasal 21:

 

 

Gaji sebulan adalah

 

 

4 x Rp 400.000,00

Rp

1.600.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

Biaya jabatan

5% x Rp. 1.600.000,00

Rp

80.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

1.520.000,00

 

Penghasilan neto setahun

 

 

12 x Rp 1.520.000,00

Rp

18.240.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan karena menikah

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan untuk 1 anak

Rp

1.200.000,00

 

 

 

 

Rp

15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

2.640.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang

 

 

5% x Rp. 2.640.000,00

=

Rp 132.000,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 132.000,00 : 12

=

Rp 11.000,00

 

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan

Rp 11.000,00 : 4

=

Rp 2.750,00

 

 

2.2.

Susanto Agus Mulyaman pegawai pada perusahaan PT Kereta Kentjana dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp. 500.000,00. Susanto kawin dan mempunyai seorang anak. PT Kereta Kentjana masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Kereta Kentjana membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Susanto membayar iuran pensiun Rp. 2.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 2,00% dari gaji.

 

Penghasilan sebulan (4 x Rp 500.000,00)

Rp

2.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp

20.000,00

Premi Jaminan Kematian

Rp

6.000,00

 

Rp

2.026.000,00

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp 2.026.000,00

Rp

101.300,00

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp

2.000,00

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

Rp

40.000,00

 

 

 

Rp

143.300,00

Penghasilan neto sebulan adalah

Rp

1.882.700,00

 

Penghasilan neto setahun

 

 

12 x Rp 1.882.700,00

Rp

22.592.400,00

 

PTKP

 

 

-

untuk wajib pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan karena menikah

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan seorang anak

Rp

1.200.000,00

 

 

 

 

Rp

15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

6.992.400,00

Pembulatan

Rp

6.992.000,00

 

PPh Pasal 21 setahun

 

 

5% x Rp 6.992.000,00

=

Rp 349.600,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 349.600,00 : 12

=

Rp 29.133,00

 

PPh Pasal 21 mingguan

 

 

Rp 29.133,00 : 4

=

Rp 7.283,00

 

 

2.3.

Budiono Rizaldi pegawai tetap pada perusahaan PT De Pott Putt dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp. 80.000,00. Budiono kawin dan mempunyai seorang anak. PT De Pott Putt masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar Rp 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT De Pott Putt membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Budiono membayar iuran pensiun Rp 1.500,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00 dari gaji.

 

Penghasilan sebulan = 26 x Rp 80.000,00

Rp

2.080.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp

20.800,00

Premi Jaminan Kematian

Rp

6.240,00

 

Rp

2.107.040,00

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp 2.107.040,00

Rp

105.352,00

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp

1.500,00

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

Rp

41.600,00

 

 

 

Rp

148.452,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

1.958.588,00

 

Penghasilan neto setahun

 

 

12 x Rp 1.958.588,00

Rp

23.503.056,00

 

PTKP :

 

 

-

untuk wajib pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan karena menikah

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan seorang anak

Rp

1.200.000,00

 

 

 

 

Rp

15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp

7.903.056,00

Pembulatan

Rp

7.903.000,00

 

PPh Pasal 21 setahun

 

 

5% x Rp 7.903.000,00

=

Rp 395.150,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 395.150,00 : 12

=

Rp 32.929,00

 

PPh Pasal 21 sehari

 

 

Rp 32.929,00 : 26

=

Rp 1.267,00

 

I.3.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

 

Tommy Hakim sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1 diatas pada bulan Juni 2006 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 2.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2006. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Tommy menerima rapel sejumlah Rp 2.500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2006). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2006 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

 

 

Gaji

Rp

2.000.000,00

 

 

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

(5% x Rp. 2.000.000,00)

Rp

100.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun

Rp

75.000,00

 

 

 

Rp

175.000,00

Penghasilan neto sebulan

Rp

1.825.000,00

 

Penghasilan neto setahun :

 

 

12 x Rp 1.825.000,00

Rp

21.900.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk wajib pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan karena menikah

Rp

1.200.000,00

 

 

 

 

Rp

14.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

7.500.000,00

 

PPh Pasal 21 setahun

 

 

5% x Rp 7.500.000,00

=

Rp 375.000,00

 

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 375.000,00 : 12

=

Rp 31.250,00

 

PPh Pasal 21 Januari s.d. Mei 2006 seharusnya adalah

5 x Rp. 31.250,00 =

Rp

156.250,00

 

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2006

5 x Rp. 7.500,00 (dari perhitungan contoh 1.1) =

Rp

37.500,00

PPh Pasal 21 untuk uang rapel

Rp

118.750,00

 

 

I.4.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA :

JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN

 

Contoh Penghitungan :

 

4.1.

Agani Putra (tidak kawin) bekerja pada PT Artha Purna Sakti dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Agani menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Agani membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00

 

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

 

 

A.

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun) :

 

 

 

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)

Rp

24.000.000,00

Bonus

Rp

5.000.000,00

Penghasilan bruto setahun

Rp

29.000.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya Jabatan

(5% x Rp. 29.000.000,00) = Rp 1.450.000,00

 

 

 

Maksimum diperkenankan

Rp

1.296.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun setahun

12 x Rp 60.000,00

Rp

 

720.000,00

 

 

 

Rp

2.016.000,00

Penghasilan neto setahun

Rp

26.984.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

13.784.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang

 

 

5% x Rp 13.784.000,00

=

689.200,00

 

 

 

 

B.

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

 

 

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)

Rp

24.000.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

 

 

 

(5% x Rp. 24.000.000,00)

Rp

1.200.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun setahun

12 x Rp 60.000,00

Rp

 

720.000,00

 

 

 

Rp

1.920.000,00

Penghasilan neto setahun

Rp

22.080.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

8.880.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang

 

 

5% x Rp 8.880.000,00

=

444.000,00

 

 

 

 

C.

PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

Rp 689.200,00 – Rp 444.000,00 = Rp 245.200,00

 

4.2.

Karyawati Artika Prasasti (tidak kawin) bekerja pada PT Upaya Khasanah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Artika membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 4.000.000,00.

 

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

 

 

A.

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

 

 

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00)

Rp

33.000.000,00

Bonus

Rp

4.000.000,00

Premi Jaminan Kec. Kerja

 

 

12 x Rp 27.500,00

Rp

330.000,00

Premi Jaminan Kematian

 

 

12 x Rp 8.250,00

Rp

99.000,00

 

Penghasilan bruto setahun

Rp

37.429.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp. 37.429.000,00

Rp

1.871.450,00

 

 

 

Maksimum diperkenankan

Rp

1.296.000,00

 

 

 

2.

Iuran pensiun setahun

12 x Rp 50.000,00

 

Rp

 

600.000,00

 

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

 

 

 

 

 

12 x Rp 55.000,00

Rp

660.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp

2.556.000,00

Penghasilan neto setahun

Rp

34.873.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

21.673.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang

 

 

5% x Rp 21.673.000,00

=

Rp 1.083.650,00

 

 

B.

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

 

 

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00) =

Rp

33.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

 

 

12 x Rp 27.500,00 =

Rp

330.000,00

Premi Jaminan Kematian

 

 

12 x Rp 8.250,00 =

Rp

99.000,00

 

Jumlah

Rp

33.429.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp. 33.429.000,00 = Rp 1.671.450,00

 

 

 

Maksimum diperkenankan

Rp

1.296.000,00

 

 

 

2.

Iuran pensiun setahun

12 x Rp 50.000,00 =

 

Rp

 

600.000,00

 

 

 

3.

Iuran Jaminan Hari Tua

 

 

 

 

 

12 x Rp 55.000,00 =

Rp

660.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp

2.556.000,00

Penghasilan neto setahun =

Rp

30.873.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

17.673.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang

 

 

5% x Rp 17.673.000,00

=

Rp 883.650,00

 

 

C.

PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

Rp 1.083.650,00 – Rp 883.650,00 = Rp 200.000,00

 

 

4.3.

Pegawai Tetap yang Kewajiban Subjektifnya Berakhir Dalam Tahun Berjalan atau Dimulai Setelah Permulaan Tahun dengan Mendapat Gaji Bulanan dan Bonus Selama Bekerja

 

Thomasz Radzinski (K/3) mulai bekerja Mei 2004 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2006. Selama tahun 2006 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2006 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

 

 

A.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah :

 

 

Gaji sebulan

Rp

6.000.000,00

Pengurangan :

 

 

Biaya jabatan

5% x Rp. 6.000.000,00 = Rp 300.000,00

 

 

Maksimum diperkenankan

Rp

108.000,00

Penghasilan Neto atas gaji sebulan

Rp

5.892.000,00

 

Penghasilan Neto disetahunkan :

 

 

12 x Rp 5.892.000,00

 

Rp

70.704.000,00

PTKP (K/3)

 

 

-

untuk Wajib Pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan WP Kawin

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan 3 orang anak

(3 x Rp 1.200.000,00)

Rp

3.600.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

52.704.000,00

 

PPh Pasal 21 atas gaji setahun :

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 25.000.000,00

Rp

2.500.000,00

 

 

15% x Rp 2.704.000,00

Rp

405.600,00

 

 

 

Rp

4.155.600,00

 

 

 

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan

Rp 4.155.600,00 : 12

Rp

346.300,00

 

 

 

 

 

 

B.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus :

 

 

Gaji disetahunkan (12 x Rp 6.000.000,00)

Rp

72.000.000,00

Bonus

Rp

10.000.000,00

 

Rp

82.000.000,00

Pengurangan :

 

 

Biaya Jabatan 5% x Rp. 82.000.000,00 = Rp 4.100.000,00

Maksimum diperkenankan

 

 

12 x Rp 108.000,00

Rp

1.296.000,00

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus

Rp

80.704.000,00

 

PTKP (K/3)

 

 

-

untuk Wajib Pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan WP kawin

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan 3 orang anak

(3 x Rp 1.200.000,00)

Rp

3.600.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

62.704.000,00

 

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus :

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 25.000.000,00

Rp

2.500.000,00

 

 

15% x Rp 12.704.000,00

Rp

1.905.600,00

 

 

 

Rp

5.655.600,00

 

 

 

 

C.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

Rp 5.655.600,00 – Rp 4.155.600,00 = Rp 1.500.000,00

 

 

D.

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yang dicantumkan dalam Form 1721 A1 :

 

 

Gaji selama 5 bulan (5x Rp 6.000.000,00)

Rp

30.000.000,00

Bonus

Rp

10.000.000,00

Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan

Rp

40.000.000,00

 

Pengurangan :

 

 

Biaya jabatan 5% x Rp. 40.000.000,00 = Rp 2.000.000

Maksimum diperkenankan

 

 

5 x Rp 108.000,00 =

Rp

540.000,00

Penghasilan Neto selama 5 bulan

Rp

39.460.000,00

Jumlah seluruh penghasilan neto disetahunkan

12/5 x Rp 39.460.000,00

 

Rp

 

94.704.000,00

 

PTKP (K/3)

 

 

-

untuk Wajib Pajak

Rp

13.200.000,00

 

 

-

tambahan WP Kawin

Rp

1.200.000,00

 

 

-

tambahan 3 orang anak

(3 x Rp 1.200.000,00)

Rp

3.600.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

18.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

76.704.000,00

 

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus :

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 25.000.000,00

Rp

2.500.000,00

 

 

15% x Rp 26.704.000,00

Rp

4.005.600,00

 

 

 

Rp

7.755.600,00

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan :

5/12 x Rp 7.755.600,00

=

Rp 3.231.500,00

 

 

 

PPh Pasal 21 telah dipotong :

(5 x Rp 346.300,00) + Rp 1.500.000,00

=

Rp 3.231.500,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

 

NIHIL

 

 

 

 

 

Catatan :

Cara penghitungan diatas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan dan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya dumulai setelah permulaan tahun, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

 

I.5.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

 

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama setahun.

 

Contoh penghitungan :

 

Tommy Susanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Raywon Izzata di Jakarta. Sejak 1 Juni 2006 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Tommy sebesar Rp. 3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00.

 

 

A.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

 

 

1.

Kantor Pusat di Jakarta

 

 

 

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)

5 x Rp 3.500.000,00

 

Rp

 

17.500.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya Jabatan :

5% x Rp. 17.500.000,00 = Rp 875.000,00

 

Maksimum diperkenankan

 

 

 

5 x Rp 108.000,00

Rp

540.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun

 

 

 

 

 

5 x Rp 100.000,00

Rp

500.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

1.040.000,00

Penghasilan Neto 5 bulan adalah

Rp

16.460.000,00

 

Penghasilan neto setahun :

12/5 x Rp 16.460.000,00

 

Rp

39.504.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

26.304.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang setahun

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 1.304.000,00

Rp

130.400,00

 

 

 

 

 

Rp

1.380.400,00

 

PPh Pasal 21 terutang sebulan

1.380.400,00 : 12

=

Rp 115.033,00

 

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong

untuk masa Januari s.d. Mei 2006 adalah :

5/12 x Rp 1.380.400,00           =

Rp

575.166,00

 

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa

Januari s.d. Mei 2006 adalah :

5 x Rp 115.033,00       =

Rp

575.166,00

 

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Rp

NIHIL

 

 

 

 

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta               

 

 

 

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)

5 x Rp 3.500.000,00

 

Rp

 

17.500.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp. 17.500.000,00 = Rp 875.000,00

 

Maksimum diperkenankan

 

 

 

5 x Rp 108.000,00

Rp

540.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun

 

 

 

 

 

5 x Rp 100.000,00

Rp

500.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

1.040.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah

Rp

16.460.000,00

 

Penghasilan neto setahun :

12/5 x Rp 16.460.000,00

 

 

Rp

39.504.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

26.304.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang setahun

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 1.304.000,00

Rp

130.400,00

 

 

 

 

 

Rp

1.380.400,00

 

PPh Pasal 21 terutang sebulan

1.380.400,00 : 12

=

115.033,00

 

PPh Pasal 21 terutang untuk 5 bulan

5/12 x 1.380.400,00    =

Rp

575.166,00

 

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa

Januari s.d. Mei 2006 adalah :

5 x Rp 115.033,00       =

Rp

575.166,00

 

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Rp

NIHIL

 

 

 

2.

Kantor Cabang Bandung

 

 

 

a.

Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. Desember 2006 = 7 x Rp 3.500.000,00

 

Rp

 

24.500.000,00

 

 

 

 

 

Pengurangan :

 

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp. 24.500.000,00 = Rp 1.225.000,00

 

 

 

 

 

 

Maksimum diperkenankan

 

 

 

 

7 x Rp 108.000,00 =

Rp

756.000,00

 

 

 

2.

Iuran pensiun

 

 

 

 

 

 

7x Rp 100.000,00 =

Rp

700.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Rp

1.456.000,00

 

Penghasilan neto di Bandung

Rp

23.044.000,00

 

b.

Penghasilan neto di Jakarta

Rp

16.460.000,00

 

Jumlah penghasilan neto setahun

Rp

39.504.000,00

 

 

PTKP

 

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

 

Penghasilan Kena Pajak

Rp

26.304.000,00

 

 

PPh Pasal 21 terutang tahun 2006

 

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00 =

Rp

1.250.000,00

 

 

 

10% x Rp   1.304.000,00 =

Rp

130.400,00

 

 

 

PPh Pasal 21 terutang tahun 2006

Rp

1.380.400,00

 

 

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta

sesuai dengan Form. 1721 – A1

 

Rp

 

575.166,00

 

PPh Pasal 21 terutang di Bandung

Rp

805.234,00

 

 

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Bandung

 

Rp 805.234,00 : 7

Rp

115.033,00

 

 

 

 

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Bandung

 

 

 

Penghasilan neto di Bandung

Gaji Juni s.d. Desember 2006

7 x Rp 3.500.000,00

 

 

Rp

 

 

24.500.000,00

 

Pengurangan :

 

 

1.

Biaya jabatan

5% x Rp. 24.500.000,00 = Rp 1.225.000,00

 

Maksimum diperkenankan

 

 

 

7 x Rp 108.000,00 =

Rp

756.000,00

 

 

2.

Iuran pensiun

 

 

 

 

 

7 x Rp 100.000,00 =

Rp

700.000,00

 

 

 

 

 

 

Rp

1.456.000,00

Penghasilan neto di Bandung

Rp

23.044.000,00

Penghasilan neto di Jakarta

Rp

16.460.000,00

Penghasilan neto setahun

 

Rp

39.504.000,00

 

PTKP

 

 

-

untuk WP sendiri

Rp

13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp

26.304.000,00

 

PPh Pasal 21 terutang tahun 2006

 

 

  5% x Rp 25.000.000,00

Rp

1.250.000,00

 

 

10% x Rp 1.304.000,00

Rp

130.400,00

 

 

PPh Pasal 21 terutang tahun 2006

Rp

1.380.400,00

PPh Pasal 21 terutang di Jakarta

sesuai dengan Form. 1721 – A1

 

Rp

 

575.166,00

PPh Pasal 21 terutang di Bandung

Rp

805.234,00

 

PPh Pasal 21 telah dipotong

(7 x 115.033,00)

 

Rp

 

805.234,00

PPh Pasal 21 kurang dipotong

 

NIHIL