1 2 3 4 5

I.6

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Freddy Sumaryanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Harapan Sejahtera di Yogyakarta – DIY. Sejak 1 Juni 2006 pindah kerja pada Artha Delta Realty di Semarang. Gaji Freddy pada waktu bekerja pada PT Harapan Sejahtera adalah sebesar Rp 3.500.000,00 dan naik menjadi Rp 4.000.000,00 setelah bekerja pada PT Artha Delta Realthy. Pada kedua perusahaan tersebut Freddy membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 100.000,00.

A.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

1.

PT Harapan Sejahtera Yogyakarta – DIY

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)
5 x Rp 3.500.000,00				Rp	17.500.000,00
Pengurangan :
1.	Biaya jabatan 5% x Rp. 17.500.000,00 = Rp 875.000,00
	Maksimum diperkenankan
	5 x Rp 108.000,00	Rp	540.000,00
2.	Iuran Pensiun
	5 x Rp. 100.000,00	Rp	500.000,00
				Rp	1.040.000,00
Penghasilan neto 5 bulan adalah				Rp	16.460.000,00
PTKP
-	Untuk WP sendiri			Rp	13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	3.260.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 3.260.000,00		=	Rp 163.000,00
PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari s.d. Mei 2006 adalah :				Rp	163.000,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan s.d. Mei 2006 adalah
5 x Rp 115.033,00 (perhitungan lihat contoh Pegawai Pindah Cabang, di kantor Pusat)) =				Rp	575.166,00
PPh Pasal 21 lebih dipotong				Rp	412.166,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 dikembalikan oleh PT Harapan Sejahtera kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) oleh PT Harapan Sejahtera :

Gaji (Januari s.d. Mei 2006)
5 x Rp 3.500.000,00				Rp	17.500.000,00
Pengurangan :
1.	Biaya jabatan 5% x Rp. 17.500.000,00 = Rp 875.000,00
	Maksimum diperkenankan
	5 x Rp 108.000,00	Rp	540.000,00
2.	Iuran Pensiun
	5 x Rp. 100.000,00	Rp	500.000,00
				Rp	1.040.000,00
Penghasilan neto 5 bulan adalah				Rp	16.460.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri			Rp	13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	3.260.000,00
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 3.260.000,00 =				Rp	163.000,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong				Rp	163.000,00
PPh Pasal 21 lebih dipotong				Rp	575.166,00
				Rp	412.166,00

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 tersebut sudah dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan pada bulan berhentinya bekerja.

2.

PT Artha Deltha Realty di Semarang

a.

a.	Penghasilan neto di PT Artha Delta Realty Gaji Juni s.d. Desember 2006 7 x Rp 4.000.000,00				Rp	28.000.000,00
	Pengurangan :
	1.	Biaya jabatan 5% x Rp. 28.000.000,00 = Rp 1.400.000,00
		Maksimum diperkenankan
		7 x Rp 108.000,00	Rp	756.000,00
	2.	Iuran Pensiun
		7 x Rp. 100.000,00	Rp	700.000,00
					Rp	1.456.000,00
	Penghasilan neto di Bandung				Rp	26.544.000,00
b.	Penghasilan neto di PT Harapan Sejahtera
	(sesuai dengan Form 1721 A1)				Rp	16.460.000,00
	Jumlah penghasilan neto setahun				Rp	43.004.000,00
	PTKP
	-	untuk WP sendiri			Rp	13.200.000,00
	Penghasilan Kena Pajak				Rp	29.804.000,00
	PPh Pasal 21 terutang tahun 2006
	5% x Rp 25.000.000,00 =		Rp	1.250.000,00
	10% x Rp 4.804.000,00 =		Rp	480.400,00
					Rp	1.730.400,00
	PPh Pasal 21 tahun 2006 terutang di PT Harapan Sejahtera sesuai dengan Form 1721 – A1				Rp	163.000,00
	PPh Pasal 21 tahun 2006 terutang di PT Artha Delta Realty				Rp	1.567.400,00
	PPh Pasal 21 sebulan di PT Artha Delta Realty
	Rp 1.567.400,00 : 7 = Rp 223.914,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) oleh PT Artha Delta Realty

Gaji Juni s.d. Desember 2006
7 x Rp 4.000.000,00				Rp	28.000.000,00
Pengurangan :
1.	Biaya jabatan 5% x Rp. 28.000.000,00 = Rp 1.400.000,00
	Maksimum diperkenankan
	7 x Rp 108.000,00	Rp	756.000,00
2.	Iuran Pensiun
	7 x Rp. 100.000,00	Rp	700.000,00
				Rp	1.456.000,00
Penghasilan neto 7 bulan				Rp	26.544.000,00
Penghasilan neto di PT Harapan Sejahtera
(sesuai dengan Form 1721 A1)				Rp	16.460.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun				Rp	43.004.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri			Rp	13.200.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	29.804.000,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2006
5% x Rp 25.000.000,00 =		Rp	1.250.000,00
10% x Rp 4.804.000,00 =		Rp	480.400,00
				Rp	1.730.400,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Harapan Sejahtera sesuai dengan Form 1721 – A1				Rp	163.000,00
PPh Pasal 21 tahun 2006 terutang di PT Artha Delta Realty				Rp	1.567.400,00
Ph Pasal 21 telah dipotong :
7 x Rp 223.914				Rp	1.567.400,00
PPh Pasal 21 kurang/lebih dipotong				Rp	NIHIL

I.7

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Eureka Fischer adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 dalam mata uang asing sebesar US$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US$ 1.00. Eureka Fischer berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :
Gaji sebulan adalah :
US$ 2,000 x Rp 10.000,00				Rp	20.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan 5% x Rp. 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00
Maksimum diperkenankan				Rp	108.000,00
Penghasilan neto sebulan				Rp	19.892.000,00
Penghasilan neto setahun
12 X Rp 19.892.000,00				Rp	238.704.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri	Rp	13.200.000,00
-	tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
-	tambahan untuk 1 orang	Rp	1.200.000,00
				Rp	15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	223.104.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 25.000.000,00 =		Rp	1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 =		Rp	2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =		Rp	7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =		Rp	25.000.000,00
35% x Rp 23.104.000,00 =		Rp	8.086.400,00
		Rp	44.336.400,00
PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 44.336.400,00 : 12		Rp	3.694.700,00

I.8

PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Contoh Penghitungan :

Rizal Budiman adalah seorang pegawai dari PT Sinar Mentari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp 4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun uang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 150.000,00

Gaji sebulan				Rp	4.000.000,00
Pengurangan :
1.	Biaya Jabatan 5% x Rp 4.000.000,00 = Rp 200.000,00
	Maksimum per bulan	Rp	108.000,00
2.	Iuran pensiun	Rp	150.000,00
				Rp	258.000,00
Penghasilan neto sebulan				Rp	3.742.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.742.000,00				Rp	44.904.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri	Rp	13.200.000,00
-	tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
-	tambahan untuk 3 orang anak	Rp	3.600.000,00
				Rp	18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	26.904.000,00
5% x Rp 25.000.000,00 =		Rp	1.250.000,00
10% x Rp 1.904.000,00 =		Rp	190.400,00
				Rp	1.440.400,00
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.440.400,00 : 12				Rp	120.033,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 120.033,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 120.033,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Rizal Budiman sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Namun apabila pemberi kerja adalah bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya berdasarkan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (demeed profit), maka kenikmatan berupa pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

I.9

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan :

Rianto Sianturi (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Kartika Alam Sentosa dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.500.000,00 sebulan. Kepada Rianto Sianturi diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,00. iuran pensiun yang dibayar oleh Rianto adalah sebesar Rp 25.000,00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan				Rp	2.500.000,00
Tunjangan Pajak				Rp	25.000,00
Penghasilan bruto sebulan				Rp	2.525.000,00
Pengurangan :
1.	Biaya Jabatan 5% x Rp 2.525.000,00 = Rp 126.250,00
	Maksimum per bulan	Rp	108.000,00
2.	Iuran pensiun	Rp	25.000,00
				Rp	133.000,00
Penghasilan neto sebulan				Rp	2.392.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 2.392.000,00				Rp	28.704.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri	Rp	13.200.000,00
-	tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
-	tambahan untuk 3 orang anak	Rp	3.600.000,00
				Rp	18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	10.704.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x 10.704.000,00 =				Rp	535.200,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah Rp 535.200,00 : 12 =				Rp	44.600,00

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 44.600,00 – Rp 25.000,00 = Rp 19.600,00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp 19.600,00 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

I.10

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 MENURUT KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2)

Contoh Penghitungan :

Agung Setyawan adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit), memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. Agung Setyawan berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 4.000,00 per kg.

Harga Gula : Rp 5.500,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan				Rp	1.500.000,00
Beras : 30 x Rp 4.000,00				Rp	120.000,00
Gula : 10 x Rp 5.500,00				Rp	55.000,00
Penghasilan bruto sebulan				Rp	1.675.000,00
Pengurangan :
Biaya Jabatan 5% x Rp 1.675.000,00				Rp	83.750,00
Penghasilan neto sebulan				Rp	1.591.250,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.591.250,00				Rp	19.095.000,00
PTKP
-	untuk WP sendiri	Rp	13.200.000,00
-	tambahan karena menikah	Rp	1.200.000,00
-	tambahan untuk 1 orang anak	Rp	1.200.000,00
				Rp	15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak				Rp	3.495.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x 3.495.000,00 =				Rp	174.750,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah Rp 174.750,00 : 12 =				Rp	14.562,00