Lampiran V

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

KEGIATAN ADMINISTRASI PERSIAPAN PEMERIKSAAN PADA SEKSI PPN & PTLL ATAU SEKSI PEMERIKSAAN

1.	Merekam SPT lengkap, dengan prioritas sebagai berikut :
	a.	SPT LB yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) oleh PKP Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C UU KUP;
	b.	SPT LB yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) oleh PKP karena ekspor atau karena penyerahan kepada Pemungut PPN, dalam hal PKP adalah :
		-	produsen (75% dari total ekspor/penyerahan kepada pemungut adalah hasil produksi sendiri),
		-	perusahaan terbuka,
		-	perusahaan milik negara atau milik daerah.
	c.	SPT LB karena ekspor atau penyerahan kepada Pemungut PPN yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) oleh PKP-PKP selain tersebut pada butir b;
	d.	SPT LB yang diajukan oleh PKP selain yang disebut pada butir a,b, dan c;
	e.	SPT Kurang Bayar;
	f.	SPT Nihil;
2.	Mencetak hasil rekaman komputer berupa daftar SPT Lebih Bayar.
3.	Membuat dan mengirim Daftar Usulan Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar.

Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

DAFTAR FORMULIR

No.	Nama Formulir	Kode	Indeks
1.	Penolakan SPT Masa PPN	S.7.2.23.01	Lampiran VI.1
2.	Penolakan SPT Masa PPN	S.7.2.23.02	Lampiran VI.2
3.	Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Data Untuk Perekaman SPT Masa PPN (Formulir 1107)	-	Lampiran VI.3
4.	Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Data Untuk Perekaman SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT)		Lampiran VI.4
5.	Lembar Penelitian SPT Masa PPN (1107) dengan Komputer	-	Lampiran VI.5
6.	Lembar Penelitian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Formulir 1107 PUT) dengan Komputer		Lampiran VI.6

Lampiran VI.1

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ……………………………

KANTOR PELAYANAN PAJAK/

KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN

…………………………………

Nomor	:		…………………,………………20………
Perihal	:	Penolakan SPT Masa PPN/SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

Yth. ……………………………………

NPWP ………………………………

di - …………………………………

Bersama ini disampaikan bahwa SPT Masa PPN/SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN Masa …………………………………20…………, yang saudara kirim melalui pos tanggal …………………………tidak dapat diterima karena berdasarkan pengecekan, anda tidak terdaftar di KPP ………………………………………………….

Apabila Saudara menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dalam rangka mengetahui alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Saudara terdaftar/dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan terdekat.

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai.

Kepala,

………………………………………

NIP. ………………………………

S.7.2.23.01

Lampiran VI.2

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ……………………………

KANTOR PELAYANAN PAJAK/

KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN

…………………………………

Nomor	:		……………………,………………20………
Perihal	:	Penolakan SPT Masa PPN/SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

Yth. ……………………………………

NPWP ………………………………

di - …………………………………

Bersama ini disampaikan bahwa SPT Masa PPN/SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN Masa ………………………20………, yang Saudara kirim melalui pos tanggal …………………………… belum dapat diterima karena berdasarkan pengecekan, SPT tersebut belum dilampirkan/terdapat kekurangan :

Daftar Pajak Keluaran (Formulir 1107 A);

Daftar Pajak Masukan (Formulir 1107 B);

Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Lembar ke-3 SSP tersebut pada :

Formulir 1107 Bagian II

Formulir 1107 Bagian III

Formulir 1107 Bagian IV

………………………

Apabila Saudara menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan Saudara, silahkan menghubungi seksi terkait di Kantor Pelayanan Pajak ……………………………

Kepedulian dan peran aktif Saudara belum melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai.

Kepala,

………………………………………

NIP. ………………………………

S.7.2.23.02

Lampiran VI.3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PERSIAPAN DATA UNTUK PEREKAMAN SPT MASA PPN

(FORMULIR 1107)

pemberian kode dan tanda (V) oleh Petugas Pada Seksi PPN/PTLL

No.

NAMA ELEMEN

SUMBER

FORMULIR 1107 (INDUK)

Kode SPT

Pada bagian atas SPT diberi tulis :

0	=	SPT Normal
1	=	SPT Pembetulan

Nama PKP

Baris 1 (kiri) di bawah Kop Formulir

Alamat

Baris 2 (kiri) di bawah Kop Formulir

Usaha

Baris 3 (kiri) di bawah Kop Formulir

No. Telp.

Baris 4 (kiri) di bawah Kop Formulir

NPWP

Baris 1 (kanan) di bawah Kop Formulir

Masa Pajak

Baris 2 (kanan) di bawah Kop Formulir

Pembetulan Ke

Baris 3 (kanan) di bawah Kop Formulir

Wajib PPn BM

Baris 4 (kanan) di bawah Kop Formulir

I.	PENYERAHAN BARANG DAN JASA
A.	Terutang PPN

10.

Ekspor

Kode 1

11.

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

Kode 2

12.

Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut

Kode 3

13.

Penyerahan yang PPN-nya mendapat fasilitas tidak dipungut

Kode 4

14.

Penyerahan yang PPN-nya mendapat fasilitas dibebaskan

Kode 5

Jumlah (1+2+3+4+5)

B.	Tidak Terutang PPN
C.	Jumlah Seluruh Penyerahan

Baris 1 dibawah kode 5

Baris 2 dibawah kode 5

Baris 3 dibawah kode 5

15.

II.

PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

Angka romawi II

16.

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

Baris 1 dibawah angka romawi II

17.

PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Baris 2 dibawah angka romawi II

18.

Pajak masukan yang dapat diperhitungkan

Kode 6

19.

PPN yang kurang atau (lebih) dibayar

Baris 1 dibawah kode 6

20.

PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan

Baris 2 dibawah kode 6

21.

PPN yang kurang atau (lebih) dibayar karena pembetulan

Baris 3 dibawah kode 6

22.

PPN yang Kurang Bayar dilunasi tanggal dan NTPP

Baris 4 dibawah kode 6

23.

PPN Lebih Bayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) atau Butir II.D atau F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Tulis tanda checklist disebelah kiri

Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak ………………………

Tulis tanda checklist disebelah kiri

Dikembalikan (Restitusi)

Tulis tanda checklist disebelah kiri

Kegiatan tertentu

Tulis tanda checklist disebelah kiri

Dokumen terlampir atau Dokumen disusulkan

Tulis tanda checklist disebelah kiri

24.

Khusus restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu; prosedur biasa atau pengembalian pendahuluan (Pasal 17C KUP)

Tulis tanda checklist disebelah kiri

25.

III.

PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Angka Romawi III

26.

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Baris 1 dibawah angka romawi III

27.

PPN Terutang

Baris 2 dibawah angka romawi III

28.

Dilunasi tanggal, NTPP

Baris 3 dibawah angka romawi III

29.

IV.

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Angka romawi IV

30.

PPn BM yang kurang dibayar

Kode 2

31.

PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Baris 1 dibawah kode 2

32.

PPn BM yang kurang atau (lebih) dibayar

Baris 2 dibawah kode 2

33.

PPn BM kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan

Baris 3 dibawah kode 2

34.

PPn BM yang kurang atau (lebih) dibayar karena pembetulan

Baris 4 dibawah kode 2

35.

PPn BM yang Kurang Bayar dilunasi tanggal dan NTPP

Baris 5 dibawah kode 2

36.

Lampiran : Lembar ke – 3 PPN; Lembar ke-3 SSP PPn BM; Surat Kuasa Khusus

Baris 6 dibawah kode 2

Catatan : semua elemen berisi jumlah rupiah dengan nilai rupiah penuh tanpa sen

Lampiran VI.4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

PETUNJUK PELAKSANAA PERSIAPAN DATA UNTUK PEREKAMAN SPT MASA

PPN BAGI PEMUNGUT PPN (FORMULIR 1107 PUT)

Pemberian kode dan tanda (V) oleh Petugas Pada Seksi PPN/PTLL

No.

NAMA ELEMEN

SUMBER

FORMULIR 1107 PUT (INDUK)

Kode SPT

Pada bagian atas SPT diberi tulis :

0	=	SPT Normal
1	=	SPT Pembetulan

Nama Pemungut

Baris 1 (kiri) di bawah Kop Formulir

Alamat

Baris 2 (kiri) di bawah Kop Formulir

Usaha

Baris 3 (kiri) di bawah Kop Formulir

No. Telp.

Baris 4 (kiri) di bawah Kop Formulir

NPWP

Baris 1 (kanan) di bawah Kop Formulir

Masa Pajak

Baris 2 (kanan) di bawah Kop Formulir

Pembetulan Ke

Baris 3 (kanan) di bawah Kop Formulir

Wajib PPn BM

Baris 4 (kanan) di bawah Kop Formulir

A.	PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

10.

PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN

Kode 1

11.

PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Kode 2

B.	PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

12.

PPN yang dipungut

Kode 3

13.

Lampiran : Surat Kuasa Khusus; Lembar ke-3 SSP PPN; Lembar ke-3 SSP PPn BM

Dibawah kode 3

Catatan : semua elemen berisi jumlah rupiah dengan nilai rupiah penuh tanpa sen

Lampiran VI.5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

LEMBAR PENELITIAN SPT MASA PPN (1107) DENGAN KOMPUTER

NPWP

Nama Pengusaha Kena Pajak

Masa Pajak

s.d.

KETEPATAN WAKTU MENYAMPAIKAN SPT DAN MENYETOR SSP DAN TANGGAL PENERBITAN FAKTUR PAJAK

Tanggal Faktur Pajak Keluaran (Formulir 1107 A);

Tanggal Faktur Pajak Masukan (Formulir 1107 B);

SPT disampaikan terlambat;

SSP tidak sesuai dengan Bagian II Huruf G; Bagian III Huruf C; Bagian IV Huruf F.

II.

UNSUR-UNSUR DALAM SPT YANG SALAH/SEHARUSNYA DIISI :

Bagian I.A Kode 1, pindahan Jumlah dari angka Romawi I Formulir 1107 A

Bagian I.A Kode 2, pindahan dari angka Romawi IV Formulir 1107 A

Bagian I.A Kode 3, pindahan Jumlah dari angka Romawi V formulir 1107 A

Bagian I.A Kode 4, pindahan Jumlah dari angka Romawi VI Formulir 1107 A

Bagian I.A Kode 5, pindahan jumlah dari angka Romawi VII Formulir 1107 A

Bagian I.B, Jumlah penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN

Bagian I.C, Jumlah seluruh penyerahan yaitu jumlah I.A+I.B

Bagian II.A, Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

Bagian II.B, Jumlah PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Bagian II.C, pindahan dari angka romawi I.4 Formulir 1107B

Bagian II.D, penjumlahan dari (IIA-IIB-IIC)

Bagian II.E, PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan

Bagian II.F, PPN kurang atau (lebih) dibayar karena pembetulan

Bagian II.G, PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal dan NTPP

Bagian III, PPN Terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri

- Jumlah Dasar Pengenaan Pajak = Jumlah pengeluaran untuk kegiatan membangun sendiri untuk satu Masa Pajak

- PPN Terutang = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Bagian IV :

Jumlah PPn BM yang kurang atau (lebih) dibayar

……………………………………………, 200………………

Petugas Operator

Lampiran VI.6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor

PER-160/PJ./2006

Tanggal

06 Nopember 2006

LEMBAR PENELITIAN SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN (1107 PUT)

DENGAN KOMPUTER

NPWP

Nama Pemungut PPN

Masa Pajak

s.d.

KETEPATAN WAKTU MENYAMPAIKAN SPT DAN MENYETOR SSP DAN TANGGAL PENERBITAN FAKTUR PAJAK

Tanggal Faktur Pajak untuk PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah (Formulir 1107 PUT 1);

Tanggal Faktur Pajak untuk PPN dan PPn BM yang dipungut oleh selain Bendaharawan Pemerintah (Formulir 1107 PUT 2);

SPT disampaikan terlambat;

SSP tidak sesuai dengan Huruf A angka 1; Huruf A angka 2; Huruf B.

II.

UNSUR-UNSUR DALAM SPT YANG SALAH/SEHARUSNYA DIISI :

Bagian A Kode 1.1, pindahan Kode A.1 Formulir 1107 PUT 1

Bagian A Kode 1.2, pindahan Kode A.2 Formulir 1107 PUT 1

Bagian B Kode 3, pindahan Kode 3 Formulir 1107 PUT 2

……………………………………………, 200………………

Petugas Operator