1 2 3 4 5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 4 ayat (2)”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

10.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terutang

Rp

2.000.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP (Pokok)

Rp

500.000

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

-

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

500.000

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

500.000

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

1.500.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

60.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

60.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

1.560.000

(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 15”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

100.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 15 yang terutang

Rp

1.200.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP (Pokok)

Rp

-

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

-

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

-

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

-

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

1.200.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

48.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

48.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

1.248.000

(Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 19”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

10.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 19 yang terutang

Rp

1.000.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP (Pokok)

Rp

-

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

450.000

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

-

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

450.000

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

550.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

22.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

22.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

572.000

(Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 21”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

5.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang

Rp

500.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

100.000

b.

STP (Pokok)

Rp

-

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

-

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

100.000

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

100.000

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

400.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

40.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

40.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

440.000

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 22”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

4.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang

Rp

600.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP (Pokok)

Rp

200.000

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

-

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

200.000

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

200.000

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

400.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

16.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

16.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

416.000

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 23”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

5.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 23 yang terutang

Rp

750.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP (Pokok)

Rp

50.000

c.

SKPKB (Pokok)

Rp

-

d.

Lain-lain

Rp

-

e.

Jumlah (a+b+c)

Rp

50.000

f.

Dikurangi dengan :

f.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

f.2.

SKPLB

Rp

-

f.3.

Jumlah (f.1. + f.2.)

Rp

-

g.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f.3.)

Rp

50.000

4.

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3.g)

Rp

700.000

5.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

Rp

-

b.

Bunga (Psl.13 (2)) KUP

Rp

28.000

c.

Kenaikan (Psl.13 (3) KUP

Rp

-

d.

Jumlah sanksi administrasi (4+5d)

Rp

28.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

728.000

(Tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Impor”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)

1.000.000

5.

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

-

6.

PPN yang kurang dibayar (4-5)

1.000.000

7.

Sanksi administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

40.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

40.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)

1.040.000

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)

1.000.000

5.

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

-

6.

PPN yang kurang dibayar (4-5)

1.000.000

7.

Sanksi administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

40.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

40.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)

1.040.000

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)

300.000

5.

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

-

6.

PPN yang kurang dibayar (4-5)

300.000

7.

Sanksi administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

12.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

12.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)

312.000

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)

2.000.000

5.

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

-

6.

PPN yang kurang dibayar (4-5)

2.000.000

7.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

80.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

80.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)

2.080.000

(Dua juta delapan puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Jasa Membangun Sendiri”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e+f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih dibayar (3.g-2.c)

5.000.000

5.

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

-

6.

PPN yang kurang dibayar (4-5)

5.000.000

7.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

200.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

200.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)

5.200.000

(Lima juta dua ratus ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH “Atas Impor”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :

a.

Ekspor

b.

Dalam Negeri

c.

Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah

d.

Dikurangi Retur Penjualan

e.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)

2.

Jumlah Impor

3.

PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif …%

f.

Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)

g.

Dikurangi :

g.1.

PPn BM atas Retur Penjualan

g.2.

PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN

h.

Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)

4.

PPn BM yang terutang atas Impor :

a.

Dikenakan tarif 10%

20.000.000

b.

Dikenakan tarif 20%

-

c.

Dikenakan tarif 25%

-

d.

Dikenakan tarif 35%

-

e.

Dikenakan tarif …%

-

f.

Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)

20.000.000

5.

Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)

20.000.000

6.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

dibayar dengan NPWP pihak lain :

a.1.

PPn BM atas Impor

-

a.2.

Lain-lain

-

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

-

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Disetor sendiri

-

b.2.

PPn BM atas Impor

-

b.3.

Jumlah (b.1.+b.2.)

-

c.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

-

d.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3.+c)

-

7.

PPn BM yang kurang (5-6.d)/lebih dibayar (6.d-5)

20.000.000

8.

Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB

-

9.

PPn BM yang kurang dibayar (7-8)

20.000.000

10.

Sanksi administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

800.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

800.000

11.

Jumlah yang masih harus dibayar (9+10.d)

20.800.000

(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH “Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :

a.

Ekspor

b.

Dalam Negeri

c.

Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah

d.

Dikurangi Retur Penjualan

e.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)

2.

Jumlah Impor

3.

PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif …%

f.

Jumlah PPn BM dalam negeri (a+b+c+d+e)

g.

Dikurangi :

g.1.

PPn BM atas Retur Penjualan

g.2.

PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN

h.

Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)

4.

PPn BM yang terutang atas Impor :

a.

Dikenakan tarif 10%

20.000.000

b.

Dikenakan tarif 20%

-

c.

Dikenakan tarif 25%

-

d.

Dikenakan tarif 35%

-

e.

Dikenakan tarif …%

-

f.

Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)

20.000.000

5.

Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)

20.000.000

6.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

dibayar dengan NPWP pihak lain :

a.1.

PPn BM atas Impor

-

a.2.

Lain-lain

-

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

-

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Disetor sendiri

-

b.2.

PPn BM atas Impor

-

b.3.

Jumlah (b.1.+b.2.)

-

c.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

-

d.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3.+c)

-

7.

PPn BM yang kurang (5-6.d)/lebih dibayar (6.d-5)

20.000.000

8.

Kelebihan Pajak yang sudah dikembalikan dengan SKPLB

-

9.

PPn BM yang kurang dibayar (7-8)

20.000.000

10.

Sanksi administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 8 (5)) KUP

-

b.

Bunga (Pasal 13 (2)) KUP

800.000

c.

Kenaikan (Pasal 13 (3)) KUP

-

d.

Jumlah (a+b+c)

800.000

11.

Jumlah yang masih harus dibayar (9+10.d)

20.800.000

(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KB-95