1 2 3 4 5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 4 ayat (2)”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

15.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terutang

Rp

3.000.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

530.000

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

530.000

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

1.500.000

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

1.500.000

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

2.030.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

970.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

970.000

7.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

1.940.000

(Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 15”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

250.000.000

2.

Pajak Penghasilan 15 yang terutang

Rp

3.000.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

204.000

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

204.000

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

1.200.000

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

1.200.000

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

1.404.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

1.596.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

1.596.000

7.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

3.192.000

(Tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 19”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

20.000.000

2.

Pajak Penghasilan 19 yang terutang

Rp

2.000.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

477.000

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

477.000

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

550.000

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

550.000

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

1.027.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

973.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

973.000

7.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

1.946.000

(Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 21”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

7.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang

Rp

700.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

106.000

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

106.000

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

400.000

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

400.000

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

506.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

194.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

194.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

388.000

(Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 22”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

5.000.000

2.

Pajak Penghasilan pasal 22 yang terutang

Rp

750.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

212.500

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

212.500

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

287.500

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

287.500

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

500.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

250.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

250.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

500.000

(Lima ratus ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 23”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 atau Pasal 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 :

Nama

:

NPWP

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan Pajak

Rp

10.000.000

2.

Pajak Penghasilan 23 yang terutang

Rp

1.500.000

3.

Kredit Pajak :

a.

Kompensasi dari kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp

-

b.

STP

Rp

53.000

c.

Lain-lain

Rp

-

d.

Jumlah (a+b+c)

Rp

53.000

e.

Dikurangi dengan :

e.1.

Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang

Rp

-

e.2.

SKPLB

Rp

-

e.3.

Jumlah (e.1. + e.2.)

Rp

-

f.

Diperhitungkan (Pokok) :

f.1.

SKPN

Rp

-

f.2.

SKPKB

Rp

700.000

f.3.

SKPKBT

Rp

-

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

Rp

700.000

4.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.d.-3.e.3.+3.f.d.)

Rp

753.000

5.

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-4)

Rp

747.000

6.

Sanksi Administrasi :

a.

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

Rp

747.000

6.

Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d.)

Rp

1.494.000

(Satu juta empat ratus sembilan empat ribu rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Impor”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Dikurangi :

e.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

e.2.

PPN atas retur pembelian

e.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

e.4.

Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)

f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)

1.500.000

5.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)

a.

SKPKB

500.000

b.

SKPKBT

c.

Jumlah (a+b)

500.000

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

d.2.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)

500.000

6.

PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar

1.000.000

7.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

1.000.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)

2.000.000

(Dua juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Dikurangi :

e.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

e.2.

PPN atas retur pembelian

e.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

e.4.

Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)

f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)

2.000.000

5.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)

a.

SKPKB

1.000.000

b.

SKPKBT

c.

Jumlah (a+b)

1.000.000

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya

d.2.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)

1.000.000

6.

PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar

1.000.000

7.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

1.000.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)

2.000.000

(Dua juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Dikurangi :

e.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

e.2.

PPN atas retur pembelian

e.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

e.4.

Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)

f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)

500.000

5.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)

a.

SKPKB

b.

SKPKBT

100.000

c.

Jumlah (a+b)

100.000

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

d.2.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)

100.000

6.

PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar

400.000

7.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

400.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)

800.000

(Delapan ratus ribu)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Dikurangi :

e.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

e.2.

PPN atas retur pembelian

e.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

e.4.

Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)

f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)

5.000.000

5.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)

a.

SKPKB

b.

SKPKBT

2.500.000

c.

Jumlah (a+b)

2.500.000

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

d.2.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)

2.500.000

6.

PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar

2.500.000

7.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

2.500.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)

5.000.000

(Lima juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Jasa Membangun Sendiri”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Dikurangi :

e.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

e.2.

PPN atas retur pembelian

e.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

e.4.

Jumlah (e.1.+e.2.+e.3.)

f.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+-e.4.)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.f)/lebih dibayar (3.f-2.c)

2.000.000

5.

Diperhitungkan (Pokok kurang bayar)

a.

SKPKB

b.

SKPKBT

2.000.000

c.

Jumlah (a+b)

2.000.000

d.

Dikurangi kelebihan pajak yang sudah :

d.1.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

d.2.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

d.3.

Jumlah (d.1.+d.2.)

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (c-d.3)

2.000.000

6.

PPN yang kurang (4-5e) atau lebih (5.e.-4) dibayar

5.000.000

7.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

5.000.000

8.

Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)

10.000.000

(Sepuluh juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH “Atas Impor”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :

a.

Ekspor

b.

Dalam Negeri

c.

Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah

d.

Dikurangi Retur Penjualan

e.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)

2.

Jumlah Impor

3.

PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif …%

f.

Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)

g.

Dikurangi :

g.1.

PPn BM atas Retur Penjualan

g.2.

PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN

h.

Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)

4.

PPn BM yang terutang atas Impor :

a.

Dikenakan tarif 10%

12.000.000

b.

Dikenakan tarif 20%

-

c.

Dikenakan tarif 25%

-

d.

Dikenakan tarif 35%

-

e.

Dikenakan tarif …%

-

f.

Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)

12.000.000

5.

Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)

12.000.000

6.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

dibayar dengan NPWP pihak lain :

a.1.

PPn BM atas Impor

-

a.2.

Lain-lain

-

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

-

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Disetor sendiri

-

b.2.

PPn BM atas Impor

-

b.3.

Jumlah (b.1.+b.2.)

-

c.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3)

-

7.

PPn BM yang harus dibayar (5-6.c.)

12.000.000

8.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) :

-

a.

SKPKB

10.000.000

b.

SKPKBT

-

c.

Jumlah (a+b)

10.000.000

d.

Dikurangi :kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai SKPLB

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (c-d)

10.000.000

9.

PPn BM yang kurang dibayar (7-8)

2.000.000

10.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

2.000.000

11.

Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)

4.000.000

(Empat juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KBT-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH “Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo

:

I.

Berdasarkan Pasal 15 dan/atau 17B Undang-undang No.9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP

:

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :

a.

Ekspor

b.

Dalam Negeri

c.

Tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung Pemerintah

d.

Dikurangi Retur Penjualan

e.

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor (a+b+c+d)

2.

Jumlah Impor

3.

PPn BM yang terutang atas penyerahan Dalam Negeri :

a.

Dikenakan tarif 10%

b.

Dikenakan tarif 20%

c.

Dikenakan tarif 25%

d.

Dikenakan tarif 35%

e.

Dikenakan tarif …%

f.

Jumlah PPn BM Dalam Negeri (a+b+c+d+e)

g.

Dikurangi :

g.1.

PPn BM atas Retur Penjualan

g.2.

PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN

h.

Jumlah PPn BM yang harus disetor sendiri atas Penyerahan Dalam Negeri (f-g.1.-g.2.)

4.

PPn BM yang terutang atas Impor :

a.

Dikenakan tarif 10%

12.000.000

b.

Dikenakan tarif 20%

-

c.

Dikenakan tarif 25%

-

d.

Dikenakan tarif 35%

-

e.

Dikenakan tarif …%

-

f.

Jumlah PPn BM yang terutang atas Impor (a+b+c+d+e)

12.000.000

5.

Jumlah PPn BM yang terutang (3.h.+4.f.)

12.000.000

6.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Dibayar dengan NPWP pihak lain :

a.1.

PPn BM atas Impor

-

a.2.

Lain-lain

-

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

-

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Disetor sendiri

-

b.2.

PPn BM atas Impor

-

b.3.

Jumlah (b.1.+b.2.)

-

c.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.3)

-

7.

PPn BM yang harus dibayar (5-6.c.)

12.000.000

8.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) :

-

a.

SKPKB

10.000.000

b.

SKPKBT

-

c.

Jumlah (a+b)

10.000.000

d.

Dikurangi :kelebihan pajak yang sudah dikembalikan sesuai SKPLB

-

e.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (c-d)

10.000.000

9.

PPn BM yang kurang dibayar (7-8)

2.000.000

10.

Sanksi administrasi :

Kenaikan (Pasal 15 (2)) KUP

2.000.000

11.

Jumlah yang masih harus dibayar (9+10)

4.000.000

(Empat juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPn.BM/KBT-95