1 2 3 4 5

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 22”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	2.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang							Rp	300.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	100.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	200.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	300.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	300.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 15”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	100.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang							Rp	1.200.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	1.000.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	200.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	1.200.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	1.200.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 15 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 19”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	100.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang							Rp	1.000.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	550.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	450.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	1.000.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	1.000.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 19 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 21”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	5.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang							Rp	500.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	400.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	100.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	500.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	500.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 22”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	2.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang							Rp	300.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	100.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	100.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	200.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	300.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final 23”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Dasar Pengenaan Pajak							Rp	1.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang							Rp	150.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	-
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	100.000
		c.	STP (Pokok Pajak)				Rp	50.000
		d.	Lain-lain				Rp	-
		e.	Jumlah (a+b+c+d)				Rp	150.000
		f.	Dikurangi dengan kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang				Rp	-
		g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (e-f)						Rp	150.000
	4.	Jumlah yang masih harus dibayar (2-3.g.)							Rp	NIHIL
III.		Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1994.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/N-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Jasa Membangun Sendiri”

Nomor

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo :

I.

Berdasarkan Pasal 17A Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan/astu permohonan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP :

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harud dibayar sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

d.

Dikurangi : retur penjualan

e.

Jumlah (a+b+c.3-d)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)

4.

PPN yang kurang dibayar (2.c-3.g)/lebih bayar (3.g-2.c)

NIHIL

5.

Kelebihan Pajak yang sudah :

a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

c.

Jumlah (a+b)

6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

NIHIL

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/N-95

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ……………………………………

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

	1	STP	2ü	SKPKB	3	SKPKBT	4	SKPLB	5	SKPN
Jenis Pajak :	1	Pasal 21	2	Pasal 22	3	Pasal 23	4	Pasal 26

“ PPh Final Pasal 4 ayat (2)”

Nomor Ketetapan/Keputusan	:	Tgl. Penerbitan	:
		Tgl. Jatuh Tempo	:
Masa Pajak	:	Tahun Pajak	:
	:	Tahun Buku	:
Tgl. SPT lengkap disampaikan	:
Tgl. Pemeriksaan	:	No. LPP/LHPM	:
Pemotong/Pemungut Pajak	:
NPWP	:
Pekerjaan/Usaha	:	KLU (5 digit)
Alamat	:			Kode Pos :

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

(Rp)

FISKUS

(Rp)

1.

Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak

10.000.000

10.000.000

a.

PPh Pasal 21

a.1.

Pegawai tetap

-

-

a.2.

Pegawai tidak tetap

-

-

a.3.

Jumlah (a.1+a.2.)

-

-

b.

PPh Pasal 22/23/26

-

-

2.

Pajak penghasilan yang terutang

2.000.000

2.000.000

3.

Kredit Pajak

a.

Setoran masa dan tahunan

b.

Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

-

-

c.

STP (Pokok)

-

-

d.

SKPB (Pokok)

-

-

e.

SKPKBT (Pokok)

-

-

f.

Lain-lain

-

-

g.

Jumlah (a+b+c+d+e+f)

2.000.000

1.000.000

h.

Dikurangi dengan :

2.000.000

1.000.000

h.1.

Kompensasi kelebihan dari tahun yang akan datang

-

-

h.2.

SKPLB

-

-

h.3.

Jumlah (h.1.+h.2.)

-

-

i.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (3.g.-b.3.)

2.000.000

1.000.000

4.

Pajak Penghasilan yang :	a.ü	Kurang bayar (2-3.i)
	b.	Lebih Bayar (3.i.-2)
	c.	NIHIL (2=3.i)

-

1.000.000

-

-

KP.PPh.21/22/23/26/NP-95

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

WAJIB PAJAK

(Rp)

FISKUS

(Rp)

5.

Sanksi Administrasi :

a.

STP

a.1.

Denda Pasal 7 KUP

a.2.

Denda Pasal 8 (2) KUP

a.3.

Bunga Pasal 8 (3) KUP

a.4.

Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP

a.5.

Bunga Pasal 14 (3)

a.6.

Bunga Pasal 19 (3) KUP

b.

SKPKB

b.1.

Kenaikan Pasal 8 (5) KUP

b.2.

Kenaikan Pasal 13(3) huruf b KUP

b.3.

Bunga Pasal 13 (2) KUP

40.000

c.

SKPKBT

c.1.

Kenaikan Pasal 15 (2) KUP

c.2.

Bunga pasal 15 (4) KUP

d.

Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)

40.000

6.

Jumlah yang :	a.ü	Masih harus dibayar (4.a+5.d.)
	b.	Lebih Bayar (4.b)
	c.	NIHIL (4.c.)

1.040.000

(Satu juta empat puluh ribu rupiah)

DIHITUNG

DITELITI

DISETUJUI

DITETAPKAN

PENOMORAN

DATA ENTRY

KONTROL KELUARAN

EKSPEDISI

ARSIP

KP.PPh.21/22/23/26/NP-95