1 2 3 4 5

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 4 ayat (2)”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	10.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang							Rp	2.000.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	500.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp	500.000
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	1.000.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	1.000.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	2.000.000
			SKPKB				Rp	-
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	3.000.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(1.000.000)
	(Satu juta rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 15”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 15 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	100.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang							Rp	1.200.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	500.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp	100.000
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	600.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	600.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	1.400.000
			SKPKB				Rp
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	2.000.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 15 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(800.000)
	(Delapan ratus ribu rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 19”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 19
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 19 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	5.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 19 yang terutang							Rp	500.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	500.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp	100.000
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	1.000.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	1.000.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	1.000.000
			SKPKB				Rp	-
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	2.000.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 19 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(1.500.000)
	(Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 21”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	5.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang							Rp	500.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	500.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	500.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	500.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	500.000
			SKPKB				Rp	-
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	1.000.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(500.000)
	(Lima ratus ribu rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 22”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	500.000
	2.	Pajak Penghasilan 22 yang terutang							Rp	75.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	200.000
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp	-
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	200.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	600.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	-
			SKPKB				Rp
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	800.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 22 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(725.000)
	(Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

				DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL “PPh Final Pasal 23”
Nomor						:
Masa / Tahun Pajak						:
Tanggal Penerbitan						:
I.	Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 serta berdasarkan surat permohonan wajib pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23
	Nama				:
	NPWP				:
II.	Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
	1.	Penghasilan Bruto/Neto							Rp	5.000.000
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang							Rp	750.000
	3.	Kredit Pajak :
		a.	Setoran masa dan tahunan				Rp	-
		b.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
		c.	Lain-lain				Rp	250.000
		d.	Jumlah (a+b+c)				Rp	250.000
		e.	Dikurangi dengan kompensasi ke tahun yang akan datang				Rp	-
		f.	Jumlah (d-e)				Rp	250.000
		g.	Diperhitungkan (pokok)
			STP				Rp	750.000
			SKPKB				Rp
		h.	Jumlah yang dapat dikreditkan (f+g)						Rp	1.000.000
	4.	Pajak Penghasilan Pasal 23 lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2-3.b)							Rp	(250.000)
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan :

Apabila dalam butir I tidak tercantum nomor atau tanggal surat permohonan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPh.21/22/23/26/LB-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .............................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA “Atas Jasa Membangun Sendiri”

Nomor

:

Masa / Tahun Pajak

:

Tanggal Penerbitan

:

Tanggal Jatuh Tempo :

I.

Berdasarkan Pasal 17 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan/atau berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak nomor : tanggal : telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama

:

NPWP

:

NPPKP :

Masa Pajak

:

II.

Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang lebih bayar : seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

No.

URAIAN

JUMLAH RUPIAH MENURUT

Pengusaha Kena Pajak (Rp)

Fiskus (Rp)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah

c.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Tarif Efektif

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

2.

Pajak Keluaran

a.

Pajak keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Tarif Efektif

a.3.

Jumlah (a.1.+a.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas retur penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan/seharusnya tidak terutang :

a.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

d.

Kompensasi bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP

f.

Dikurangi :

f.1.

Pembayaran pendahuluan/pembayaran oleh Bapeksta

f.2.

PPN atas retur pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ ditangguhkan/ dibebaskan

f.4.

Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)

4.

PPN yang lebih bayar (3.g-2.c)

1.000.000

5.

Kelebihan Pajak yang sudah :

a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

c.

Jumlah (a+b)

6.

PPN yang lebih dibayar (4-5c)/seharusnya tidak terutang

1.000.000

7.

PPN lebih bayar khususnya untuk ekspotir/penyerahan kepada Pemungut PPN :

a.

Restitusi ……………% x Dasar Pengenaan Pajak

b.

Kompensasi (6-7.a.)

(Satu juta rupiah)

K E P A D A

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KP.PPN/LB-95