Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 81/PJ/2008

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

SURAT EDARAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE - 81/PJ/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN

DIREKTUR JENDERAL,

1. PENGERTIAN
1. Sektor Perkebunan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk pengusahaan tanaman perkebunan dengan luasan paling sedikit 2 (dua) hektar, termasuk emplasemen.
2. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disebut SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak/Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak Sektor Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.
4. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak/Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak Sektor Perkebunan.
5. Formulir Data Masukan yang selanjutnya disebut FDM adalah formulir yang digunakan sebagai sarana perekaman data ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
6. Rincian Perhitungan Nilai yang selanjutnya disebut RPN adalah hasil keluaran dari aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan yang berisi informasi rinci perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan.
7. Nilai Dasar Tanah adalah nilai tanah areal perkebunan tidak termasuk SIT.
8. Pembentukan Basis Data adalah rangkaian kegiatan membentuk basis data objek pajak untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ke dalam basis data SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
9. Pemutakhiran/Pemeliharaan Basis Data adalah kegiatan menyesuaikan data objek pajak untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dalam basis data SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
2. PENGADMINISTRASIAN DAN DASAR PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
1. Pengadministrasian pengenaan PBB Sektor Perkebunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh subjek pajak atau Wajib Pajak digunakan sebagai dasar penghitungan nilai tanah dan nilai bangunan;
2. Hasil perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan dituangkan ke FDM dengan bentuk sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
3. SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan FDM sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai sarana perekaman data ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
2. Dasar pengenaan PBB Sektor Perkebunan adalah hasil penjumlahan antara perkalian luas areal perkebunan dengan NJOP bumi per meter persegi dan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. NJOP bumi per meter persegi sebesar hasil konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah); dan
2. NJOP bangunan per meter persegi sebesar hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan.
3. PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN
1. Dalam rangka pelaksanaan pendataan dan penilaian, areal perkebunan dikelompokkan menjadi:
1. Areal Produktif, yaitu areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan;
2. Areal Belum Produktif, terdiri dari:

   1)	Areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan/atau
   2)	Areal belum diolah;

3. Areal Emplasemen, yaitu areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan;
4. Areal Lainnya, terdiri dari:

   1)	Areal tidak produktif/tidak dapat dimanfaatkan, seperti rawa, cadas, dan jurang; dan/atau
   2)	Areal jalan meliputi jalan utama yang terletak di dalam dan/atau di luar areal perkebunan, jalan produksi yang berfungsi untuk pengumpulan hasil dan jalan kontrol yang berfungsi untuk pengawasan areal perkebunan.

2. Penghitungan nilai tanah areal perkebunan ditentukan sebagai berikut:
1. Nilai tanah Areal Produktif:

   1)	Nilai tanah Areal Produktif merupakan penjumlahan Nilai Dasar Tanah Areal Produktif dan SIT.
   2)	Nilai Dasar Tanah Areal Produktif merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per meter persegi Areal Produktif.
   3)	Pedoman penentuan SIT ditetapkan sebagaimana pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

2. Nilai tanah Areal Belum Produktif:

   1)	Nilai tanah Areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami merupakan perkalian luas dengan nilai dasar tanah per meter persegi areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami, termasuk di dalamnya biaya pembukaan lahan.
   2)	Nilai tanah Areal kebun belum diolah merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per meter persegi areal kebun yang belum diolah.

3. Nilai tanah Areal Emplasemen merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per meter persegi areal emplasemen, termasuk di dalamnya biaya pematangan tanah.
4. Nilai tanah Areal Lainnya:

   1)	Nilai tanah Areal tidak produktif merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per meter persegi areal tidak produktif.
   2)	Nilai tanah Areal jalan merupakan perkalian luas dengan Nilai Dasar Tanah per meter persegi areal jalan, termasuk di dalamnya biaya pematangan tanah.

5. Nilai tanah per meter persegi areal perkebunan merupakan jumlah nilai tanah Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Emplasemen dan Areal Lainnya dibagi dengan jumlah luas Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Emplasemen dan Areal Lainnya.
3. Penghitungan nilai bangunan ditentukan sebagai berikut:
1. Nilai bangunan tiap-tiap jenis bangunan merupakan perkalian luas dengan nilai bangunan per meter persegi tiap-tiap jenis bangunan.
2. Nilai bangunan per meter persegi merupakan jumlah nilai seluruh bangunan dibagi dengan jumlah luas seluruh bangunan.
4. Kegiatan pendataan dan penilaian objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi kegiatan Pembentukan Basis Data dan Pemutakhiran/Pemeliharaan Basis Data dengan prosedur sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
4. LAIN-LAIN
1. Dalam hal Wajib Pajak meminta informasi rinci perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan objek pajak PBB Sektor Perkebunan, KPP Pratama harus menerbitkan RPN sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Prosedur penerbitan RPN sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Untuk objek pajak yang selama ini telah ditetapkan sebagai objek pajak Sektor Perkebunan, mulai Tahun Pajak 2009 harus diadministrasikan dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.