Peraturan Pemerintah Nomor : 40 TAHUN 2021

1. lokasi, kriteria, dan kegiatan usaha;
2. pengusulan pembentukan KEK;
3. penetapan KEK;
4. pembangunan dan pengoperasian KEK;
5. kelembagaan KEK;
6. pengelolaan KEK; dan
7. fasilitas dan kemudahan.

1. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
2. lalu lintas barang;
3. ketenagakerjaan;
4. keimigrasian;
5. pertanahan dan tata ruang;
6. Perizinan Berusaha; dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan lainnya.

1. sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;
2. akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah; dan/atau
4. dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang.

1. produksi dan pengolahan;
2. logistik dan distribusi;
3. riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
4. pariwisata;
5. pengembangan energi;
6. pendidikan;
7. kesehatan;
8. olahraga;
9. jasa keuangan;
10. industri kreatif;
11. pembangunan dan pengelolaan KEK;
12. penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau
13. ekonomi lain.

1. Badan Usaha; atau
2. Pemerintah Daerah.

1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah;
3. koperasi;
4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
5. badan usaha patungan atau konsorsium.

1. Pemerintah Daerah provinsi; atau
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

1. dalam rangka perluasan dan peningkatan kesempatan kerja; dan/atau
2. kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional dan wilayah.

1. pimpinan Badan Usaha;
2. bupati/wali kota;
3. gubernur; atau
4. ketua Dewan Kawasan KPBPB.

1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
3. rencana dan sumber pembiayaan;
4. Persetujuan Lingkungan;
5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
6. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
7. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

1. akta pendirian Badan Usaha; dan
2. persetujuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

1. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan;
2. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
3. komitmen dukungan tertulis Pemerintah Daerah kabupaten /kota.

1. dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. lintas wilayah kabupaten/kota; atau
3. lintas provinsi.

1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
3. rencana dan sumber pembiayaan;
4. Persetujuan Lingkungan;
5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
6. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
7. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
3. rencana dan sumber pembiayaan;
4. Persetujuan Lingkungan;
5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
6. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
7. bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

1. dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau
2. lintas wilayah kabupaten/kota.

1. peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. rencana tata ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
3. jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan
4. rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK.

1. tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan Kawasan KPBPB yang bersangkutan;
2. tugas Administrator KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang bersangkutan;
3. fasilitas fiskal yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan fasilitas fiskal yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kemudahan yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan kemudahan yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Pengusahaan KPBPB; atau
2. Badan Usaha.

1. inventarisasi lahan negara yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Nasional sebagai lokasi KEK;
2. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lokasi rencana KEK; dan
3. menyusun rencana pengembangan KEK.

1. lokasi pengembangan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. luas lahan yang diperlukan;
3. rencana peruntukan ruang KEK dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
4. penyiapan sumber pembiayaan;
5. penyiapan Persetujuan Lingkungan; dan
6. rencana pembangunan dan pengelolaan KEK.

1. pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
2. kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

1. pemberian insentif dan kemudahan;
2. perlakuan khusus dan percepatan dalam proses perizinan;
3. penyediaan prasarana wilayah; dan
4. keamanan lokasi KEK serta kelancaran arus barang dari dan ke KEK.

1. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengan kewenangannya;
2. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. pelayanan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
4. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah;
3. koperasi;
4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan/atau
5. badan usaha patungan atau konsorsium.

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau
2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Badan Usaha.

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Pemerintah Daerah provinsi dengan Badan Usaha.

1. Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a untuk usulan yang berasal dari Badan Pengusahaan KPBPB; atau
2. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, untuk usulan yang berasal dari usulan Badan Usaha bersangkutan.

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
2. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerja sama Dewan Nasional atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Badan Usaha.

1. pengadaan tanah; dan/atau
2. sewa berdasarkan perjanjian.

1. Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
3. Pemerintah Daerah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
4. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal KEK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

1. prasarana dan sarana;
2. sumber daya manusia; dan
3. perangkat pengendalian administrasi.

1. KEK dinyatakan siap beroperasi; atau
2. KEK dinyatakan belum siap beroperasi.

1. melakukan perubahan luas wilayah atau zona peruntukan;
2. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK;
3. melakukan penggantian Badan Usaha dalam hal pembangunan KEK dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; atau
4. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun.

1. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
2. pelayanan nonperizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan
3. pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK.

1. arahan kepada Badan Usaha pengelola KEK untuk perbaikan operasionalisasi KEK; dan
2. teguran kepada Badan Usaha pengelola KEK dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK.

1. badan usaha milik negara;
2. badan usaha milik daerah;
3. koperasi;
4. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
5. badan usaha patungan; atau
6. badan layanan umum.

1. pengelolaan barang milik negara/daerah; atau
2. kerja sama pemerintah dan badan usaha.

1. lingkup pekerjaan;
2. jangka waktu;
3. standar kinerja pelayanan;
4. sanksi;
5. pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
6. pemutusan perjanjian oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Dewan    Nasional/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal tertentu;
7. manajemen operasional KEK;
8. pengakhiran perjanjian;
9. pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah; dan
10. serah terima aset atau infrastruktur oleh Badan Usaha pengelola kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah kerja sama pengelolaan berakhir.

1. Administrator KEK; dan
2. Dewan Kawasan.

1. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan dan Administrator KEK untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
2. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
3. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK.

1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1);
2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atau Badan Usaha yang melakukan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (5); atau
3. pengusulan pencabutan penetapan KEK.

1. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
2. dinyatakan pailit;
3. melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
4. mengajukan permohonan berhenti sebagai Badan Usaha pengelola.

1. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau
2. melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha dan izin lain yang diberikan.

1. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5);
2. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya;
3. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
4. terjadi pelanggaran hukum di KEK.

1. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
2. lalu lintas barang;
3. ketenagakerjaan;
4. keimigrasian;
5. pertanahan dan tata ruang;
6. Perizinan Berusaha; dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan lainnya.

1. Pajak Penghasilan;
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
4. Cukai.

1. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
2. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten /kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
3. mempunyai batas lahan yang jelas sesuai tahapannya; dan
4. memiliki Perizinan Berusaha.

1. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang; dan
2. memiliki Perizinan Berusaha.

1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
2. penyu sutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah; dan
4. kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

1. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
2. impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
3. impor Barang Konsumsi ke KEK pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
4. penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
5. penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
6. penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
7. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.

1. barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk pembangunan dan/atau pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
2. bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang-diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau penelitian dan pengembangan;
3. bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/atau
4. barang yang diperuntukan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang.

1. jasa maklon;
2. jasa perbaikan dan perawatan termasuk maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk kapal dan pesawat terbang;
3. jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor;
4. jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pembangunan di KEK, termasuk konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi;
5. jasa teknologi dan informasi;
6. jasa penelitian dan pengembangan;
7. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
8. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
9. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor;
10. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit, dan/atau komunikasi/konektivitas data; dan
11. jasa lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

1. Barang Konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK pariwisata sebagai bahan baku usaha untuk menghasilkan jasa;
2. waktu penggunaannya relatif singkat serta akan hilang keberadaan dan/atau fungsinya bila sudah dipergunakan, yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan jasa; dan
3. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

1. pembebasan Bea Masuk untuk Barang Konsumsi dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor di KEK pariwisata;
2. penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai.

1. penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;
2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
3. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

1. penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;
2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
3. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

1. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. bagi Barang Konsumsi yang bukan barang kena cukai diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
2. bagi Barang Konsumsi yang berupa barang kena cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

1. penangguhan atau pembebasan Bea Masuk;
2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
3. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan; dan/atau
2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan.

1. dipungut Bea Masuk;
2. dilunasi cukainya untuk barang kena cukai;
3. dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
4. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. pembebasan, keringanan atau penurunan tarif Bea Masuk;
2. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan
3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

1. penyediaan akomodasi;
2. pusat pertemuan dan konferensi;
3. marina dan/atau dermaga khusus kapal wisata;
4. bandara khusus wisata;
5. jasa transportasi wisata;
6. pengembangan resort dan hunian;
7. jasa makanan dan minuman;
8. pusat perbelanjaan;
9. pusat hiburan dan rekreasi;
10. pusat edukasi dan/atau pelatihan;
11. pusat dan sarana olahraga;
12. pusat kesehatan;
13. pusat perawatan lanjut usia (retirement center); dan/atau
14. kegiatan lain yang mendukung pariwisata yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

1. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
2. untuk tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

1. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; dan
2. tenaga kerja asing yang dibutuhkan pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

1. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan;
2. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan
3. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

1. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
2. serikat pekerja/serikat buruh; dan
3. asosiasi pengusaha.

1. warga negara Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. berpendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas atau sederajat;
4. aparatur sipil negara di lingkungan organisasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di KEK dan/atau instansi terkait lainnya, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
5. anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai domisili di KEK, bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh; dan
6. anggota atau pengurus asosiasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur asosiasi pengusaha.

1. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
2. mengundurkan diri;
3. meninggal dunia;
4. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
5. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. melakukan kegiatan usaha rintisan (start up) di KEK;
2. mengikuti suami/istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
3. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
4. rumah kedua; atau
5. memiliki rumah di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. sebagai pengurus Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang melakukan Penanaman Modal; atau
2. melakukan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Izin Tinggal terbatas; atau
2. Izin Tinggal tetap bagi Orang Asing yang telah memiliki Izin Tinggal terbatas melalui proses alih status keimigrasian.

1. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2. dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak; atau
3. dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau pihak lain.

1. pelayanan permohonan dalam rangka pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
2. pelayanan pengukuran tanah dalam rangka pemberian hak atas tanah;
3. pemberian dan/atau perpanjangan hak guna bangunan atau hak pakai;
4. pelayanan pemecahan hak guna bangunan atau hak pakai;
5. memberikan informasi, fasilitas, dan rekomendasi di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah;
7. membantu penyelesaian permasalahan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan;
8. memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan; dan
9. melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan.

1. hak pakai selama 30 (tiga puluh) tahun dan diperbarui atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian; atau
2. hak milik Satuan Rumah Susun di atas hak pakai.

1. NIB merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko rendah;
2. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko menengah rendah;
3. NIB dan sertifikat standar, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko menengah tinggi; atau
4. NIB dan izin, dalam hal kegiatan usaha memiliki tingkat risiko tinggi.

1. perindustrian;
2. perdagangan;
3. kepariwisataan;
4. perkeretaapian;
5. kebandarudaraan;
6. kepelabuhanan;
7. perikanan;
8. kesehatan;
9. pendidikan; dan
10. energi dan sumber daya mineral

1. Revitalisasi kelembagaan, melalui penegasan fasilitas dan kemudahan dilakukan oleh Dewan Nasional dan pelaksanaannya diatur oleh instansi terkait. Administrator KEK tidak lagi dibentuk oleh Dewan Kawasan, tetapi langsung ditetapkan dan berada di bawah koordinasi Dewan Nasional. Sebagai konsekuensi, penyiapan sarana dan prasarana pelayanan serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh Administrator KEK akan menjadi tanggung jawab Dewan Nasional.
2. Meningkatkan status Sekretariat Dewan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional guna memperkuat koordinasi lintas sektoral dan Pemerintah Daerah.
3. Menampung perluasan cakupan kegiatan utama sektoral sesuai dengan perkembangan baru. Saat ini strategi pengembangan KEK tidak lagi hanya untuk pengembangan wilayah, tetapi juga diarahkan bagi kepentingan yang lebih luas, seperti pengembangan sektor jasa, penghematan devisa serta memperbaiki neraca perdagangan.
4. Penyederhanaan prosedur pengusulan dengan memangkas prosedur pengusulan berjenjang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota ke Pemerintah Daerah provinsi, tetapi tanpa menghilangkan syarat dukungan dari Pemerintah Daerah. Dengan perubahan ini diharapkan proses pengusulan KEK dapat lebih singkat. Selain itu juga dibuka peluang pembentukan KEK yang mencakup lebih dari satu provinsi serta dilakukan pengaturan transisi perubahan dari KPBPB menjadi KEK.
5. Meningkatkan daya saing KEK melalui peningkatan kualitas pelayanan serta penerapan best practices yang setara dengan negara lain. Beberapa upaya pembenahan tersebut, antara lain: penegasan Administrator KEK sebagai penyelenggara perizinan dan pelayanan berusaha di KEK (antara lain melakukan pelayanan mandiri kepabeanan); KEK industri tidak memerlukan izin kawasan industri, pembatasan impor tidak diberlakukan kecuali instansi teknis menerbitkan pengaturan secara khusus di KEK, bagi KEK nonproduksi dan pengolahan dapat melakukan impor Barang Konsumsi, penegasan percepatan pelayanan pemberian hak atas tanah, perpanjangan dan pembaruannya; serta mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif daerah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “area baru” adalah area yang belum ditetapkan sebagai KEK. Dalam hal suatu kawasan industri yang telah beroperasi diusulkan untuk menjadi KEK, maka kawasan industri dimaksud merupakan area baru untuk ditetapkan menjadi KEK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengusulan lokasi KPBPB untuk menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dapat diusulkan menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir. Lokasi KPBPB yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah lokasi KPBPB yang terpisah dari permukiman penduduk.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batas alam" antara lain dapat berupa sungai atau laut.

Yang dimaksud dengan "batas buatan" antara lain dapat berupa pagar atau tembok atau batas lain yang terlihat secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi dan pengolahan” adalah kegiatan usaha industri manufaktur dan industri pengolahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "logistik dan distribusi" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan riset dan teknologi, ekonomi digital, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pariwisata" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan energi” adalah kegiatan usaha untuk riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah kegiatan usaha pendidikan formal, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi berstandar internasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kegiatan usaha pelayanan kesehatan khusus dengan standar pelayanan internasional yang didukung oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terakreditasi. Kegiatan usaha kesehatan ini mencakup pula kegiatan usaha industri farmasi, industri peralatan kesehatan, serta riset dan pengembangan di bidang kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “olahraga” adalah kegiatan usaha penyediaan prasarana olahraga yang bersifat komersial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “jasa keuangan” adalah kegiatan usaha kegiatan jasa keuangan dalam bentuk jasa perbankan dan/atau jasa nonperbankan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri kreatif’ adalah kegiatan usaha untuk meningkatkan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk komersial. Kegiatan usaha industri kreatif antara lain industri content multimedia, industri teknologi komunikasi, industri kerajinan dan barang seni, serta industri fashion.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “ekonomi lain” adalah kegiatan usaha lain yang ditetapkan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usulan Dewan Kawasan KPBPB dapat berasal dari usulan Badan Usaha di KPBPB atau usulan Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah hal yang terkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang menunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah pengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jenis kegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat penahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang menunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah pengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jenis kegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat penahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang menunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah pengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jenis kegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat pentahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peta lokasi” adalah peta yang menunjukkan delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta akses menuju lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah pengaturan pemanfaatan ruang di dalam KEK sesuai jenis kegiatannya atau masterplan KEK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah masa berlakunya KEK yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan “rencana strategis” antara lain memuat penahapan pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah Badan Usaha yang telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama strategis dilakukan dengan Badan Usaha yang memiliki keunggulan pada bidang tertentu sesuai dengan KEK yang akan dikembangkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Sarana mencakup antara lain infrastruktur fisik berupa jalan, drainase, pengolahan air bersih, pengolahan air kotor, pengolahan limbah, listrik, telekomunikasi, dan pemadam kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur untuk akses ke dan dari KEK dapat berupa infrastruktur jalan, kereta api, pelabuhan laut, dan/atau bandar udara.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti bencana alam, peperangan, pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan sosial skala besar.

Yang dimaksud dengan “bukan karena kelalaian” antara lain suatu hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah atau pelaksanaan pembangunan yang di luar kendali Badan Usaha, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “manajemen operasional KEK” dalam ketentuan ini menyangkut kapasitas sumber daya manusia, sistem pelayanan, dan kualitas peralatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menetapkan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha” adalah bahwa di KEK dapat ditetapkan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha sebagai Kegiatan Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak saat mulai beroperasi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa perolehan Aktiva Tetap Berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha. Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha). Contoh:

PT ABC melakukan Penanaman Modal sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x Rp 100.000.000.000,00 = Rp 5.000.000.000,00 setiap tahunnya, selama 6 tahun dihitung sejak saat mulai beroperasi komersial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Misalnya, investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha lainnya di KEK yang sama atau KEK lainnya yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Proses produksi mencakup produksi langsung yang menghasilkan barang jadi, atau proses produksi tidak langsung yang menghasilkan bahan pembantu atau barang lain yang merupakan komponen barang jadi. Bagi KEK dengan kegiatan utamanya selain industri, barang modal termasuk peralatan, wahana rekreasi, serta alat transportasi yang digunakan selama proses pembangunan dan tahap operasionalisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/atau penelitian dan pengembangan" adalah bahan dan barang yang diperlukan secara menerus guna menunjang kegiatan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa dan/atau kegiatan pengembangan teknologi" adalah bahan dan barang yang diperlukan secara menerus guna menunjang kegiatan usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "barang yang diperuntukan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik” adalah bahan dan barang yang diperlukan secara menerus guna menunjang kegiatan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan barang modal mencakup:

1. barang modal berupa mesin, peralatan, wahana dan alat transportasi untuk pengembangan KEK dan operasionalisasi kegiatan usahanya dan/atau pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan KEK;
2. barang atau bahan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan KEK.

Bagi KEK dengan kegiatan utamanya selain industri, barang modal mencakup juga peralatan, wahana rekreasi, serta alat transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penjelasan Perhitungan nilai kandungan lokal memakai pendekatan Regional Value Content (RVC), yaitu persentase dari penjumlahan biaya bahan baku lokal, biaya overhead langsung, biaya lainnya dan keuntungan dibagi dengan nilai Free On Board (FOB).

Yang dimaksud dengan biaya bahan baku lokal adalah barang yang bersumber dari dalam negeri dan barang impor yang mendapatkan tarif preferensi 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah” adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri atas:

1. jenis pajak provinsi; dan
2. jenis pajak kabupaten/kota.

Golongan retribusi daerah terdiri atas:

1. retribusi jasa umum;
2. retribusi jasa usaha; dan
3. retribusi perizinan tertentu.

Contoh:

Misal pada KEK pariwisata, Pemerintah Daerah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lain pajak air permukaan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ayat (2)

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri atas:

1. jenis pajak provinsi; dan
2. jenis pajak kabupaten /kota.

Golongan retribusi daerah terdiri atas:

1. retribusi jasa umum;
2. retribusi jasa usaha; dan
3. retribusi perizinan tertentu.

Contoh:

Misal pada KEK yang Kegiatan Utama berupa industri, pemerintah daerah provinsi dapat menetapkan peraturan daerah untuk memberikan keringanan pajak air permukaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah untuk tidak memungut antara lain pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% (lima puluh persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “sektor tertentu” antara lain sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeriksaan keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi adalah bersifat sementara dan dalam kurun/ jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, keamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf a

Pariwisata meliputi kegiatan seperti wisata, berlibur, berekreasi kunjungan kesejarahan, perhotelan, dan termasuk jasa perhotelan.

Huruf b

Sosial dan budaya antara lain kegiatan kunjungan keluarga, sosial, budaya, olahraga, seni, dan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (1)

Kepemilikan rumah tinggal atau hunian bagi Orang Asing dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di KEK dan memiliki fasilitas perangkat layanan pemeriksaan keimigrasian secara elektronik.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Badan Usaha KEK atas nama PT. X yang telah memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai, setelah kawasannya ditetapkan telah beroperasi oleh Dewan Nasional, dapat mengajukan permohonan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai sekaligus ke Kantor Pertanahan kabupaten/kota melalui Administrator KEK tanpa menunggu masa berlaku hak guna bangunan atau hak pakai berakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.