Ortax

Keputusan Presiden Nomor : 22 TAHUN 1997

Kategori : PPN

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir De

Calender 12 Jun 1997
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

  1. bahwa perlakuan berupa ditanggungnya oleh Pemerintah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu selama ini diberikan kepada PT. Multi Nitrotama Kimia dirasakan sudah cukup memadai, dan oleh karenanya perlu ditinjau kembali agar dapat memberikan kesempatan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk lebih mandiri dan sekaligus untuk meningkatkan penerimaan Negara;
  2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996;

 

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37);

 

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996.



Pasal I

Mengubah ketentuan pada Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37), sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 1

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, yaitu :

  1. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemerintah atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  2. Uang kertas, uang logam dan traveller's cheque;
  3. Makanan ternak dan unggas dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak dan unggas;
  4. Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
  5. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, di bawah air dan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang belum dibuat di dalam negeri;
  6. Buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri;
  7. Alat perlengkapan kedokteran dan perawatan kesehatan yang digunakan langsung untuk keperluan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah maupun swasta yang belum diproduksi di dalam negeri serta tidak untuk diperdagangkan;
  8. Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
  9. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan oleh dan untuk keperluan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT. PAL, PT. PINDAD dan PERUM DAHANA.
  10. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan untuk pembangunan kapal Caraka Jaya;
  11. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
  12. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  13. Perak dan bentuk butiran (granule) maupun dalam bentuk batangan;
  14. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan."
2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, yaitu :

  1. Uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dicetak oleh PERUM PERURI;
  2. Rumah, murah, rumah sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat;
  3. Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
  4. Senjata, amunisi, alat angkut di air, di bawah air, di udara, kendaraan lapis baja serta kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI;
  5. Makanan ternak dan unggas;
  6. Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
  7. Barang Kena Pajak yang berupa :
    1. Pesawat terbang dan suku cadang yang dihasilkan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN);
    2. Kapal laut dan suku cadang yang dihasilkan PT. PAL;
    3. Senjata dan amunisi untuk keperluan ABRI, serta suku cadang yang dihasilkan PT. PINDAD, PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan PT. PAL;
    4. Bahan peledak hasil produksi PERUM DAHANA;
  8. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan;
  9. Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
  10. Perak dalam bentuk butiran (granule) maupun bentuk batangan."



Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M O E R D I O N O




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 48