Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP - 210/PJ./2001

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 210/PJ./2001

TENTANG

ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan perubahan Pasal 25 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001, untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan kepada Wajib Pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam menghitung PPh Pasal 25, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001

Pasal 1

Besarnya angsuran Pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum bulan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2000 sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pasal 2

Besar angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2001 mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2000 dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2000 dihitung menggunakan tarif lama.
2. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan tarif lama.
3. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2000 dihitung dengan menggunakan tarif baru.
4. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2001 adalah perbandingan PPh Terutang tarif baru (angka 3) dengan tarif lama (angka 1) dikalikan dengan besarnya angsuran menurut tarif lama (angka 2).

Contoh 1: 

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000 :

PPh Pasal 25 TAHUN 2001:

42.500.000,00 x Rp 3.000.000,00 =                             Rp        2.487.804,87
51.250.000,00

Contoh 2 :

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2000

PPh Pasal 25 TAHUN 2001:

Angsuran PPh Pasal 25 per bulan :

36.250.000,00 x Rp 3.000.000,00 =                                     Rp         2.121.951,22
51.250.000,00

Pasal 3

Cara penghitungan besar angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan terhadap :

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka Suplemen Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan Suplemen SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.