Peraturan Pemerintah Nomor: 19 TAHUN 2007

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589), diubah sebagai berikut :

Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan keimgirasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada :

a.	Orang asing dalam situasi Force Majeure;
b.	Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
c.	Mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia;
d.	Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
e	Orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
f.	Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
g.	Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

(2)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada orang asing :

a.	yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit ;
b.	dalam keadaan terpaksa ;
c.	dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
d.	dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan

(3)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(4)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp 0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi oleh Pemerintah asing di luar negeri;

(5)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp 0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.

Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20,24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak				Satuan	Tarif
I.	PELAYANAN JASA HUKUM
	1.	Biaya yang berkaitan dengan badan hukum
		a.	Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas	Per akta	Rp 200.000
		b.	Pembuatan Duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan Laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak	Per akta	Rp 100.000
		c.	Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	Per akta	Rp 100.000
		d	Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp 50.000
		e.	Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp 100.000
		f	Pembuatan duplikat surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp 50.000
		g.	Pengesahan badan hukum partai politik	Perpermohonan	Rp 200.000
		h	Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	Perpermohonan	Rp 100.000
	2	Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga		Per orang	Rp 150.000
	3.	Biaya yang berkaitan dengan notariat :
		a.	Pengangkatan Notaris	Per orang	Rp 500.000
		b	Pengangkatan Notaris Pindahan	Per orang	Rp 700.000
		c.	Penampung Protokol	Per orang	Rp 500.000
	4.	Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen		Per dokumen	Rp 10.000
	5.	Pembuatan surat keterangan surat wasiat		Per wasiat	Rp 50.000
	6.	Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :
		a.	Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	Per orang	Rp 1.000
		b.	Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	per orang	Rp 15.000
		c.	Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	Per orang	Rp 50.000
	7.	Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI		Per dokumen	Rp 500.000
	8.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/ pernyataan perkawinan WNA dengan WNI		Perpermohonan	Rp 250.000
	9	Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI		Perpermohonan	Rp 500.000
	10	Uang pewarganegaraan/naturalisasi		Perpermohonan	25% dari penghasilan rata- rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
	11.	Pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006		Perpermohonan	Rp 500.000
	12.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006		Perpermohonan	Rp 250.000
	13	Pendaftaran menyatakan memilih kewarga negaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.		Perpermohonan	Rp 500.000
	14	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin		Perpermohonan	Rp 250.000
	15.	Permohonan/Pendaftaran memperoleh kembali lPerpermohonan kewarganegaraan Indonesia.		Perpermohonan	Rp 500.000
	16	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.		Perpermohonan	Rp 250.000
	17.	Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia :
		a.	Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 25.000
		b.	untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 50.000
	18	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia.		Perpermohonan	Rp 10.000
	19.	Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang :
		a.	untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 25.000
		b.	untuk nilai penjaminan diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp 50.000
	20.	Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus		Per orang	Rp 250.000
	21	Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia		Per orang	Rp 250.000
II.	PENERIMAAN BALAI HARTA PENINGGALAN
	1	Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara :
		a.	Pembuatan salinan surat-surat	Per lembar	Rp 5.000
		b.	Pembuatan berita acara penyumpahan wali	Perberita acara	Rp 15.000
		c.	Pembuatan berita acara kehamilan	Perberita acara	Rp 15.000
	2.	Biaya pendaftaran akta wasiat		Per akta	Rp 25.000
	3.	Biaya pembuatan surat keterangan waris		Per surat	Rp 75.000
	4.	Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel
		a.	Penjualan budel
			1) Barang tetap	Per budel	2,5% dari hasil penjualan
			2) Barang bergerak	Per budel	2,5% dari hasil penjualan
		b.	Penyelesaian budel sovent.
			1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	7% dari jumlah seluruh kekayaan
			2) Dalam hal BHP selaku wali Pengawas	Per budel	3,75% dari jumlah seluruhkekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
			3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan
			4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya	Per budel	2% dari jumlah seluruh kekayaan
	5.	Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP :
		a.	Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	1% dari kekayaan pertahun takwim
		b.	Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel	0,5% dari kekayaan pertahun takwim
		c.	Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim	Per budel	0,35% dari kekayaan
		d.	Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	Per budel	0,25% dari kekayaan
	6.	Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :
		a.	Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :
			1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar.	Per budel	4% dari kekayaan
			2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar	Per budel	2% dari kekayaan
		b.	Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian :
			1) Nilai budel sampai dengan Rp 50 miliar	Per budel	8% dari kekayaan
			2) Nilai budel diatas Rp 50 miliar	Per budel	4% dari kekayaan
		c	Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK).	Per budel	1% dari hartadebitur apabila debitur sebagai pemohon atau1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III.	JASA TENAGA KERJA NARAPIDANA			Per orang Per hari	kontrak,sekurangBerdasarkan kurangnya sama dengan UMR
IV.	SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA :
	1.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan		Per buku	Rp 200.000
	2.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan		Per buku	Rp 50.000
	3.	Paspor Republik Indonesia untuk orang asing perorangan		Per buku	Rp 500.000
	4.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan		Per buku	Rp 40.000
	5.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih		Per buku	Rp 50.000
	6.	Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan		Per buku	Rp 100.000
	7.	Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih		Per buku	Rp 150.000
	8.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih		Per buku	Rp 30.000
	9.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih		Per buku	Rp 40.000
	10.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian		Per buku	Rp 100.000
	11.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalian		Per buku	Rp 400.000
	12.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam		Per buku	Rp 50.000
	13	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam		Per buku	Rp 200.000
	14.	Pas lintas batas perorangan		Per buku	Rp 10.000
	15	Pas lintas batas keluarga		Per buku	Rp 15.000
V	VISA
	1.	Visa Singgah		Per orang	US$ 20
	2.	Visa Kunjungan		Per orang	US$ 45
	3.	Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan dihitung per tahun		Per orang	US$ 100
	4.	Visa Kunjungan saat kedatangan :
		a.	7 (tujuh) hari	Per orang	US$ 10
		b.	30 (tiga puluh) hari	Per orang	US$ 25
	5.	Visa Tinggal Terbatas
		a.	Paling lama 6 (enam) bulan	Per orang	US$ 50
		b.	1 (satu) tahun	Per orang	US$ 100
		c.	2 (dua) tahun	Per orang	US$ 175

VI	IZIN KEIMIGRASIAN
	1.	Setiap kali perpanjangan Izin Kunjungan		Per orang	Rp 250.000
	2.	Izin tinggal terbatas :
		a.	Paling lama 6 (enam) bulan	Per orang	Rp 350.000
		b.	1 (satu) tahun	Per orang	Rp 700.000
		c.	2 (satu) tahun	Per orang	Rp 1.200.000
	3.	Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas :
		a.	Paling lama 6 (enam) bulan	Per orang	Rp 350.000
		b.	1 (satu) tahun	Per orang	Rp 700.000
		c.	2 (dua) tahun	Per orang	Rp 1.200.000
	4.	Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku :
		a.	Paling lama 6 (enam) bulan	Per orang	Rp 700.000
		b.	1 (satu) tahun	Per orang	Rp 1.400.000
		c.	2 (satu) tahun	Per orang	Rp 2.400.000
	5.	Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya		Per orang	Rp 500.000
	6.	Teraan pemberian izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada kantor imigrasi		Per orang	Rp 100.000
	7.	Izin Tinggal Tetap		Per orang	Rp 3.000.000
	8.	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap		Per orang	Rp 2.000.000
	9.	Penggantian Izin Tinggal tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku		Per orang	Rp 1.000.000

VII	IZIN MASUK KEMBALI ( RE-ENTRY PERMIT):
	1.	Untuk satu kali perjalanan		Per orang	Rp 200.000
	2.	Untuk beberapa kali perjalanan ( 6 bulan)		Per orang	Rp 600.000
	3.	Untuk beberapa kali perjalanan ( 1 tahun)		Per orang	Rp 1.000.000
	4.	Untuk beberapa kali perjalanan ( 2 tahun)		Per orang	Rp 1.750.000
VIII.	SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN			Per orang	Rp 500.000
IX.	BIAYA BEBAN :
	1.	Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan,dihitung per hari		Per hari	Rp 200.000
	2.	Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian		Peralat angkut	Rp30.000.000
X.	SMART CARD			Per orang	Rp 150.000
XI.	KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION/ APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)			Per orang	Rp 2.000.000
XII.	HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
	1.	Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan		Perpermohonan	Rp 200.000
	2.	Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer		Perpermohonan	Rp 300.000
	3.	Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan		Perpermohonan	Rp 75.000
	4.	Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan		Perpermohonan	Rp 50.000
	5.	Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan		Perpermohonan	Rp 50.000
	6.	Biaya pencatatan lisensi hak cipta		Perpermohonan	Rp 75.000
	7.	Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia dagang :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 200.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 400.000
	8.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia dagang
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 150.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 250.000
	9.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri :
		a.	Usaha kecil	Perpermohonan	Rp 300.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 600.000
	10.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri		Perpermohonan	Rp 150.000
	11.	Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri		Perpermohonan	Rp 100.000
	12.	Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri		Perpermohonan	Rp 100.000
	13.	Permintaan salinan Sertifikat Desain Industri		Perpermohonan	Rp 100.000
	14	Pencatatan Pengalihan hak desain industri :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 200.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 400.000
	15.	Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri		Perpermohonan	Rp 250.000
	16	Perubahan Nama dan atau alamat desain industri
		a.	Usaha kecil	Perpermohonan	Rp 100.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 150.000
	17.	Pembatalan desain industri
		a.	Usaha kecil	Perpermohonan	Rp 0
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 200.000
	18.	Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Terpadu :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 400.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 700.000
	19	Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		Perpermohonan	Rp 200.000
	20.	Permintaan Salinan sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 100.000
		b.	Non Usaha kecil	Perpermohonan	Rp 200.000
	21	Pencatatan Pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 250.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 500.000
	22.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu :
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 150.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 250.000
	23.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
		a.	Usaha kecil	Perpermohonan	Rp 150.000
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 250.000
	24.	Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
		a.	Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 0
		b.	Non Usaha Kecil	Perpermohonan	Rp 200.000
XIII.	PATEN
	1.	Permintaan :
		a.	Permintaan Paten	Perpermohonan	Rp 575.000
		b.	Permintaan Paten sederhana	Perpermohonan	Rp 125.000
	2.	Pemeriksaan Substantif :
		a.	Permintaan Paten	Perpermohonan	Rp 2.000.000
		b.	Permintaan paten sederhana	Perpermohonan	Rp 350.000
	3.	Tambahan biaya setiap klaim		Perpermohonan	Rp 40.000
	4	Perubahan jenis permintaan paten		Perpermohonan	Rp 450.000
	5.	Permintaan banding		Perpermohonan	Rp 3.000.000
	6.	Permintaan surat keterangan penemu terdaftar		Perpermohonan	Rp 1.000.000
	7.	Permintaan surat bukti hak prioritas		Perpermohonan	Rp 75.000
	8.	Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik		Perpermohonan	Rp 100.000
	9.	Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten		Perpermintaan	Rp 100.000
	10.	Permintaan pencatatan pengalihan paten		Per Paten	Rp 150.000
	11	Permintaan pencatatan perubahan data pemohon		Perpermintaan	Rp 100.000
	12.	Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten		Per paten	Rp 150.000
	13.	Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib		Perpermintaan	Rp 1.000.000
	14.	Pendaftaran konsultan HKI		Perpermintaan	Rp 5.000.000
	15	Permintaan petikan daftar umum paten		Perpermintaan	Rp 60.000
	16	Permintaan salinan dokumen paten		Per Lembar	Rp 5.000
	17.	Biaya penelusuran
		a.	Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan didalam negeri	Per subyek	Rp 150.000
		b.	Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	Per subyek	US$ 100
	18.	Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana ) :
		a.	Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten)
			1) Dasar	Per Paten	Rp 700.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per Paten	Rp 50.000
		b.	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 700.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 50.000
		c.	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
			1) Dasar	Per paten	Rp 700.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 50.000
		d.	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
			1) Dasar	Per paten	Rp 1.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 100.000
		e.	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
			1) Dasar	Per paten	Rp 1.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 100.000
		f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 1.500.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 150.000
		g.	Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 2.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 200.000
		h.	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 2.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 200.000
		i.	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten
			1) Dasar	Per paten	Rp 2.500.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
		j.	Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
			1) Dasar	Per paten	Rp 3.500.000
			2) Tambahan tiap kalim	Per paten	Rp 250.000
		k.	Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
		l.	Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
			1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
		m.	Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
			1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
			2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
n.		Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
o.		Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
p.		Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
q.		Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
r.		Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
s.		Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
t.		Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten
		1) Dasar	Per paten	Rp 5.000.000
		2) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp 250.000
19.	Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)		Per paten	2,5% per bulan paten dari kewajiban yang harus dibayar
20	Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)		perpermintaan	Rp 1.000.000
21	Biaya Tahunan Pemeliharaan paten sederhana :
	a.	Tahun ke-1 (tahun kesatu sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 550.000
	b.	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp 550.000
	c.	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 50.000
	d.	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak Per paten Rp 550.000 tanggal penerimaan permintaan paten)
	e.	Tahun ke-5 (tahun ke lima sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 1.100.000
	f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 1.650.000
	g.	Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 2.200.000
	h.	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 2.750.000
	i.	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp 3.300.000
	j.	Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten	Per paten	Rp 3.850.000
22.	Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan		Perpermohonan	Rp 200.000
23.	Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan		Perpermohonan	Rp 200.000
24	Biaya permohonan lisensi wajib		Perpermohonan	Rp 2.000.000
25.	Biaya permohonan pelaksanaan paten secara regional		Perpermohonan	Rp 2.000.000
XIV.	MEREK
	1.	Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :
		a.	Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa :
			1) 1 (satu) kelas barang dan atau jasa	Perpermintaan	Rp 450.000
			2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa	Perpermintaan	Rp 950.000
			3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	Perpermintaan	Rp 1.500.000
		b.	Permintaan pendaftaran indikasi geografis	Perpermintaan	Rp 250.000
		c.	Permintaan pendaftaran merek kolektif	Perpermintaan	Rp 600.000
		d.	Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :
			1) UKM	Perpermintaan	Rp 750.000
			2) Non UKM	Perpermintaan	Rp 1.500.000
		e.	Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	Perpermintaan	Rp 750.000
	2.	Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :
		a.	Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	Perpermintaan	Rp 150.000
		b.	Pencatatan pengalihan hak/ penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	Perpermintaan	Rp 375.000
		c.	Pencatatan perjanjian lisensi	Perpermintaan	Rp 375.000
		d.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	Perpermintaan	Rp 150.000
		e.	Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	Perpermintaan	Rp 225.000
		f.	Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	Perpermintaan	Rp 450.000
		g.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	Perpermintaan	Rp 225.000
	3.	Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :
		a.	Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	Perpermintaan	Rp 75.000
		b.	Permintaan keterangan tertulis mengenail daftar umum merek	Perpermintaan	Rp 125.000
		c.	Permintaan keterangan tertulis mengenaipertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	Perpermintaan	Rp 125.000
	4.	Biaya permintaan banding merek		Perpermintaan	Rp 1.000.000
	5.	Biaya permintaan banding indikasi geografis		Perpermintaan	Rp 1.000.000
	6.	Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek		Perpermintaan	Rp 100.000
	7.	Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis		Perpermintaan	Rp 50.000
	8.	Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek		Perpermintaan	Rp 50.000

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaannya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan penambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705