Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan iklim investasi (percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Termasuk dalam program perbaikan iklim investasi dimaksud adalah penyederhanaan prosedur pelayanan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru dan penyederhanaan prosedur pelayanan mutasi objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mempersingkat waktu pelayanan.
2.	Berdasarkan hal tersebut, terhitung sejak 1 November 2007 seluruh Kantor Pelayanan PBB dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama agar menerapkan standar waktu pelayanan pendaftaran objek PBB baru dan mutasi objek/subjek PBB sebagai berikut : Pelayanan pendaftaran objek PBB baru dilaksanakan dalam batas waktu maksimal : 1) 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas pendaftaran objek PBB baru secara lengkap (dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan/verifikasi); 2) 8 (delapan) hari sejak diterimanya berkas pendaftaran objek PBB baru secara lengkap (dalam hal diperlukan penelitian lapangan/verifikasi); Pelayanan mutasi objek/subjek PBB dilaksanakan dalam batas waktu maksimal : 1) 3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas mutasi objek/subjek PBB secara lengkap (dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan/verifikasi); 2) 5 (lima) hari sejak diterimanya berkas mutasi objek/subjek PBB secara lengkap (dalam hal diperlukan penelitian lapangan/verifikasi).
3.	Untuk kelancaran pelaksanaan penerapan standar waktu pelayanan dimaksud, Kepala Kantor Wilayah agar melakukan koordinasi dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098


Tembusan :

1. Menteri Keuangan ;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP.