Ortax

Peraturan Daerah Nomor : 166 TAHUN 2009

Kategori : Lainnya

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009

Calender 27 Okt 2009
Tidak ada folder
Read Later
Share Share
Status
Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut Peraturan ini sudah tidak berlaku karena diganti atau dicabut

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,


Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Empat atau Lebih;
  14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Dua dan Tiga;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2009.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
  1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
  5. Kendaraan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
  6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
  9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
  10. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Dari harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
  11. Tahun Pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
  12. Harga kosong (off the road) adalah Harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  13. Harga isi (on the road) adalah Harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.


BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2


(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008.
(3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
  1. tekanan gandar;
  2. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
  3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(4) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :
  1. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor, dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00; dan
  2. mobil barang/bebas, sebesar 1,30.


Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai yang tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 


Pasal 4


(1) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.


Pasal 5


(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
(2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).


Pasal 6


(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) khusus penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).


Pasal 7


(1) Nilai Jual Kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
(2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 8


Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini setelah ada penetapan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.


Pasal 9


(1) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
  1. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road); dan
  2. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama.
b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan :
  1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.


Pasal 10


Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2009
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

FAUZI BOWO



Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 November 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

MUHAYAT
NIP 050012362

    

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 162