PPN Atas Pengadaan Dan Penyaluran Paket Benih/Bibit Dan Saprodi

Jumlah Dokumen : 3 Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor : 50 TAHUN 1994

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

27 Des 1994

View

Keputusan Presiden Nomor : 18 TAHUN 1986

Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah

09 Mei 1986

View

Keputusan Presiden Nomor : 42 TAHUN 1995

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir De

19 Jun 1995

View

11 Desember 1995

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 2692/PJ.51/1995

TENTANG

PPN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN PAKET BENIH/BIBIT DAN SAPRODI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Oktober 1995 perihal peninjauan Dasar Pembebanan PPN atas pekerjaan paket Proyek DPG-DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Sesuai dengan Pasal 3 butir 1 dan Pasal 4 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil penyemaian, pembibitan, dan pembenihannya, tidak dikenakan PPN.

2.

Pada Pasal 2 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995, ditetapkan bahwa atas penyerahan makanan ternak dan unggas PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.

3.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan sebagai berikut :

3.1.	Atas penyerahan benih sayur-sayuran, bibit buah-buahan, hasil peternakan termasuk pupuk kandang, dan hasil perikanan tidak terutang PPN.
3.2.	Atas penyerahan Furadan 3G terutang PPN.
3.3.	Atas penyerahan pakan ternak dan pakan ikan PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.

4.

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah, pada saat pengajuan pembayaran ke KPKN agar disamping disiapkan SSP atas transaksi-transaksi yang terutang PPN juga disiapkan Faktur Pajak yang akan dicap PPN ditanggung oleh Pemerintah oleh KPKN.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

Surat Dirjen Pajak Nomor : S - 2692/PJ.51/1995