11 April 2001

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 397/PJ.54/2001

TENTANG

KONFIRMASI FORMAT FAKTUR PAJAK STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxx tanggal 19 Januari 2001 tanpa hal, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.

Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa PT CI NPWP : 1.061.xxx.x-xxx mengajukan permohonan untuk menggunakan Faktur Pajak Komersial sebagai Faktur Pajak Standar dan memohon konfirmasi mengenai keabsahan bentuk Faktur Pajak Penjualan terlampir.

2.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Saat pembuatan, bentuk, ukuran. pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar diatur bahwa :

a.

Pasal 2 ayat (1)
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat :

1)	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
2)	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
3)	Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4)	Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5)	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
6)	Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7)	Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

b.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

1)	Setiap Faktur Pajak Standar harus menggunakan Kode Faktur Pajak yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2)	Sebelum Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak Standar diharuskan melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang akan digunakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

c.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

1)

Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak Standar.

2)

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan :

a.	Memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan untuk mendapatkan Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
b.	Melaporkan Nomor seri Faktur Pajak Standar yang akan digunakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

3.

Berdasarkan ketentuan dalam butir 2 serta dengan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,dengan ini diberikan penegasan bahwa :

a.	Apabila Faktur Pajak Komersial akan diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar tidak perlu meminta ijin khusus dari Direktorat Jenderal Pajak, cukup dengan memberitahukan secara tertulis.
b.	Untuk dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak Standar, Faktur Penjualan tersebut pengisiannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan