Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39 Tahun 2025

Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat :

1.	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.	Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.	tarif layanan utama; dan
b.	tarif layanan penunjang.

Pasal 3

(1)

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas tarif:

a.	jasa alur pelayaran;
b.	jasa sarana bantu navigasi pelayaran; dan
c.	jasa telekomunikasi pelayaran.

(2)

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Penetapan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek:

a.	kontinuitas dan pengembangan layanan;
b.	daya beli masyarakat;
c.	asas keadilan dan kepatutan; dan
d.	kompetisi yang sehat.

(4)

Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.

(5)

Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c minimal mempertimbangkan:

a.	jenis pengguna;
b.	jenis kegiatan;
c.	durasi pemberian layanan; dan
d.	kebijakan pemerintah.

(6)

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(7)

Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas tarif:

a.	penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana olahraga, dan sarana wisata edukatif;
b.	penggunaan peralatan dan mesin;
c.	penggunaan sarana transportasi;
d.	bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
e.	penggunaan keahlian sumber daya manusia;
f.	perbengkelan dan galangan;
g.	pengujian peralatan keselamatan pelayaran; dan
h.	layanan penunjang lainnya.

Pasal 5

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana olahraga, dan sarana wisata edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	durasi/jangka waktu pemakaian atau pemberian layanan;
b.	bahan habis pakai;
c.	tenaga kerja;
d.	pemilihan waktu, fasilitas; dan/atau
e.	harga pasar setempat.

Pasal 6

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	bahan bakar;
b.	penyusutan alat transportasi;
c.	jumlah dan jenis alat transportasi; dan/atau
d.	tenaga kerja,

dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	bahan habis pakai;
b.	peralatan; dan/atau
c.	instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	tenaga kerja/tenaga ahli;
b.	bahan habis pakai;
c.	peralatan;
d.	akomodasi; dan/atau
e.	transportasi.

Pasal 9

Tarif perbengkelan dan galangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	bahan habis pakai;
b.	fasilitas;
c.	peralatan;
d.	instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja; dan/atau
e.	harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif pengujian peralatan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:

a.	bahan habis pakai;
b.	fasilitas;
c.	peralatan; dan/atau
d.	instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 11

(1)	Tarif layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.
(2)	Harga pokok layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan untuk menghasilkan layanan.

Pasal 12

Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung
Priok pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kontrak kerja sama terhadap:

a.	barang dan/atau jasa layanan di bidang kenavigasian kepada pengguna layanan; dan
b.	pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan barang dan/atau jasa di bidang kenavigasian.

Pasal 13

(1)	Tarif layanan barang dan/atau jasa layanan di bidang kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.
(2)	Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)	Terhadap layanan nonreguler dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)	Layanan nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang memiliki kriteria durasi layanan lebih cepat dan/atau layanan yang dilakukan di luar jam kerja.

Pasal 15

(1)

Terhadap kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2)

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.	kegiatan kenegaraan;
b.	kegiatan pemerintahan tertentu;
c.	kondisi kahar;
d.	kegiatan pencarian dan pertolongan, dan bantuan kemanusiaan;
e.	kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial;
f.	kegiatan yang bersifat nasional dan internasional;dan
g.	kegiatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

(3)

Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, ditetapkan oleh Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 436