Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 914/KMK.04/1986

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 914/KMK.04/1986

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaannya;
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut di atas dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH.

Pasal 1

Pasal 2

Penghitungan penyusutan setelah dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Pasal 3

Selisih lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 :

1. Untuk harta berwujud Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.
2. Untuk harta berwujud Golongan Bangunan adalah sebesar hasil pengurangan dari jumlah awal pada tanggal 1 Januari 1987 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Harga Sisa Buku pada tanggal 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian.

Pasal 4

Bea Materai yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 dikenakan atas akte notaris berkenaan dengan perubahan jumlah modal saham dan atas saham yang diberikan dalam bentuk saham bonus, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 25 Oktober 1986
MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO

PENJELASAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 914/KMK.04/1986

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH

UMUM

Sehubungan dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter tanggal 12 September 1986, berdasarkan kuasa Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan dipergunakan di Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1986 tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tersebut antara lain diuraikan, bahwa tujuan diadakannya pengaturan mengenai penyesuaian harga atau nilai perolehan harta itu dimaksudkan agar perusahaan dapat menyehatkan posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut haruslah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sebelumnya yang berkenaan dengan "penilaian kembali" harta perusahaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Contoh :

Pasal 2

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang penghitungan penyusutan harta berwujud setelah dilakukan penyesuaian. Jumlah awal yang telah dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 1 merupakan titik tolak penghitungan penyusutan untuk tahun pajak 1987 dan selanjutnya. Sisa masa manfaat harta yang bersangkutan tidak menjadi dasar untuk menentukan besarnya tarif penyusutan, misalnya : suatu bangunan dibeli tahun 1976 dan disusutkan selama 25 tahun, telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.04/1979, maka sisa manfaat menurut Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.04/1979 adalah 22 tahun. Yang menjadi dasar penghitungan besarnya tarif penyusutan mulai tahun pajak 1984 bukanlah 100% : 22 - 4,54% melainkan tetap menggunakan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (9) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu sebesar 5% tiap tahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, tarif penyusutan yang diterapkan terhadap bangunan tersebut tetap sebesar 5% tiap tahun.

Pasal 3

Dari contoh seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dihitung besarnya Selisih Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987 sebagai berikut

1. Untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan (contoh a) :

2. Untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan (contoh b) :

Pasal 4

Sebelum dilakukan pemindahbukuan dari perkiraan "Selisih Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987" ke perkiraan "Modal Saham" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986, maka atas akte notaris mengenai kenaikan jumlah nominal saham dikenakan Bea Materai. Apabila setelah adanya kenaikan modal saham kepada pemegang saham diberikan saham bonus, maka atas saham bonus tersebut dikenakan Bea Materai.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.