Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

5 Mei 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.6/1998

TENTANG

USULAN RENCANA PENERIMAAN PBB APBN PERBAIKAN TAHUN 1998/1999

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pengamanan penerimaan PBB tahun 1998/1999 perlu dilakukan optimalisasi pemungutan PBB, maka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan tahun 1998/1999 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 :

   No	Sektor	APBN (Lama)	APBN (Perbaikan)	% 4 : 3
   1	2	3	4	5
   1	Pedesaan	238,221,460	268,431,690	112.68
   2	Perkotaan	981,778,540	1,106,283,500	112.68
   	Pds dan Pkt	1,220,000,000	1,374,715,190	112.68
   3	Perkebunan	165,925,300	186,967,240	112.68
   4	Perhutanan	292,100,000	310,097,870	106.16
   5	Pertambangan	1,232,974,700	1,452,019,700	117.77
   	Jumlah	1,691,000,000	1,949,084,810	115.26
   	Jumlah PBB	2,911,000,000	3,323,800,000	114.18
   	BPHTB	500,000,000	500,000,000	100
   	Jumlah PBB dan BPHTB	3,411,000,000	3,823,800,000	112.1
   Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 ditetapkan sebesar Rp. 3.323.800.000.000,- (tiga trilyun tiga ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atau terjadi kenaikan sebesar 14,18% dari rencana penerimaan PBB, sedangkan rencana penerimaan BPHTB tidak mengalami perubahan.

2. Rincian Usulan Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 untuk Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan Migas dan Pertambangan Non Migas per Dati II agar disusun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP c.q Kepala Bidang PBB bersama-sama dengan Kepala Kantor Pelayanan PBB. Penyusunan Usulan Rencana Penerimaan per Dati II per sektor diserahkan kepada Kepala KP.PBB yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Penerimaan ini adalah sebagai berikut :

   1. Rencana penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan seperti tercantum pada Lampiran 1 agar tidak dilakukan perubahan.

    

   2. Realokasi Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 per Sektor per KP.PBB dengan formulasi sebagai berikut :

   Renpen KP.PBB per Sektor	X Renpen Baru Kanwil DJP per Sektor
   Renpen Kanwil DJP per Sektor

    

   3. Rencana penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 per Sektor per Dati II tersebut agar diinformasikan ke masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai sasaran pengamanan penerimaan. 

    

   4.  Keberhasilan Dati II yang dapat mencapai/melampaui Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 tersebut akan dijadikan dasar pemberian insentif dari dana APBN Penerimaan PBB Bagi Pemerintah Pusat Tahun 1999/2000. 

    

   5. Kepala Kantor Wilayah DJP agar menyampaikan usulan hasil penyusunan rencana penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 yang disusun per Kanwil DJP per sektor per Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud di atas baik berupa "hard copy" maupun "disket" agar dapat diterima oleh Kantor Pusat DJP c.q. Direktorat PBB selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 1998.

    

   6. Apabila usulan rencana penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 sampai pada tanggal 25 Mei 1998 belum diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, maka Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan Tahun 1998/1999 akan ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.

    

3. Dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan PBB tersebut, agar memperhatikan hasil Rapim DJP c.q Sub Tim PBB tanggal 29 s.d 30 April 1998 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.