Bisnis, JAKARTA — Sejumlah agen pemegang merek otomotif meminta pemerintah merealisasikan pemberian insentif khusus mobil jenis hybrid untuk memperluas pasar kendaraan elektrifikasi di Tanah Air

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan bahwa insentif mobil hybrid diperlukan sebagai upaya transisi industri otomotif Indonesia ke energi yang lebih bersih.

Menurutnya, terdapat dua sudut pandang dalam pemberian insentif untuk kendaraan elektrifikasi dari pemerintah. Keduanya adalah sudut pandang net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon, dan juga transition energy atau transisi energi.

Dalam sudut pandang nol emisi karbon, dia menejelaskan setiap penggunaan bahan bakar fosil tidak mendapatkan insentif. Hal ini yang membuat mobil hybrid tidak masuk kriteria karena masih menggunakan bensin.

Padahal, mobil hybrid membuat penggunaan bahan bakar fosil menjadi lebih efisien hingga dua kali lipat dibandingkan dengan jenis konvensional atau internal combustion engine (ICE).

Untuk sudut pandang transisi energi, Bob menyatakan setiap upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil perlu mendapatkan insentif dengan tidak mengecualikan jenis hybrid.

“Saya rasa hampir semua negara melalui transisi energi sebelum menuju net zero emission,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/1).

Sebaliknya, dia melanjutkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.79/2023 yang mengatur pemberian insentif gratis bea masuk untuk impor utuh atau completely built up (CBU), dan juga completely knocked down (CKD) khusus mobil listrik.

Beberapa aturan turunan lainnya hadir seperti Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 28/2023. Namun, semua aturan itu tidak dijelaskan maupun disebutkan mengenai pemberian insentif untuk mobil jenis hybrid.

Sebaliknya, ada ketentuan pajak mobil hybrid seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam PP 74/2021 itu disebutkan mobil full hybrid dengan kapasitas 3.000 cc dengan motor bakar cetus api dengan konsumsi BBM 23 kilometer per liter dikenakan tarif 6%. Untuk konsumsi BBM 18,4 kilometer per liter sampai dengan 23 kilometer per liter dikenakan tarif 7%.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy juga berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif untuk mobil hybrid, seiring dengan permintaan yang tinggi.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan kendaraan hybrid sepanjang Januari—November 2023 mencapai 46.309 unit atau sekitar 76,81% dari total penjualan mobil listrik sebanyak 60.287 unit.

Menurutnya, pabrikan otomotif selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait dengan opsi dari kendaraan ramah lingkungan.

Dia menyebutkan dukungan pemerintah untuk jenis hybrid sudah diberikan melalui PP Nomor 74/2021.

“Penambahan insentif untuk hybrid juga bisa dipertimbangkan seiring dengan permintaan konsumen yang tinggi untuk model hybrid dan keuntungan yang ditawarkan teknologi ini sebagai transisi yang sesuai menuju ke elektrifikasi penuh di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/1).

Adapun, Honda mencatatkan penjualan All New CRV 2.0 e:HEV secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke dealer mencapai 978 unit sepanjang Oktober—November 2023 atau setelah pengiriman mulai dilakukan. CRV hybrid yang merupakan salah satu model flagship dari Honda ini penjualannya diharapkan dapat mencapai 1.500 unit sepanjang 3 bulan terakhir 2023.

Pada Desember 2023, Honda juga resmi meluncurkan All New Accord RS e:HEV sebagai mobil hybrid keduanya di Tanah Air dengan harga yang dipatok Rp959,9 juta. Model sedan ini ditargetkan mampu terjual hingga 400 unit per tahunnya.

Dengan peluncuran dua model kendaraan hybrid itu, Billy mengatakan pemerintah perlu terus mendorong industri otomotif Tanah Air untuk lebih maju ke depannya.

“Kami yakin dan percaya segala insentif yang dikeluarkan sudah melalui berbagai pertimbangan dan kami yakin semua rencana pemerintah tentunya untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

LEBIH SPESIFIK

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel juga berharap pemerintah menerbitkan kebijakan yang lebih spesifik memberikan kelebihan atau keuntungan bagi mobil hybrid.

Dengan kebijakan itu, dia menegaskan Suzuki akan turut mendukung secara aktif kebijakan tersebut.

Dia menilai kehadiran insentif untuk produk ramah lingkungan merupakan upaya produsen dalam hal menurunkan emisi. Suzuki pun siap menyediakan produk berkualitas yang sesuai kebutuhan pasar sekaligus memenuhi kebijakan yang ditentukan.

“Perlu dilihat tujuan dari kebijakan itu sendiri, yaitu proses penurunan emisi/karbon. Pada umumnya kami selalu menghormati kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah,” tuturnya kepada Bisnis.

Sejauh ini, Suzuki memiliki beberapa produk mobil hybrid mulai dari Ertiga Gx Hybrid, Ertiga Ss Hybrid, Xl-7 Beta Hybrid, dan Xl-7 Alpha 4.244 unit.

Menurut data Gaikindo, penjualan mobil hybrid Suzuki secara wholesales mencapai 2.074 unit pada November 2023, naik 73,45% dibandingkan dengan Oktober 2023 sebanyak 1.198 unit.

Bila dilihat sepanjang Januari—November 2023, penjualan telah mencapai 12.134 unit, naik 158% dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 4.692 unit. Torehan ini sekitar 16,47% dari total penjualan Suzuki selama 11 bulan pertama 2023.

Perinciannya untuk Ertiga Gx Hybrid terjual sebanyak 3.359 unit, Ertiga Ss Hybrid 2.031 unit, Xl-7 Beta Hybrid 2.500 unit, dan Xl-7 Alpha Hybrid 4.244 unit.

PT Mitsubishi Krama Yudha Indonesia (MMKI) selaku agen pemegang merek (APM) untuk mobil Mitsubishi di Indonesia juga berpandangan insentif dari pemerintah untuk kendaraan hybrid bakal menggairahkan pasar elektrifikasi.

Director of Product Strategy Division PT MMKSI Hikaru Mii mengatakan adanya insentif dapat menjadi pemicu bagi masyarakat Indonesia untuk mulai beralih menuju kendaran elektrifikasi.

Bagi produsen, insentif untuk kendaraan hybrid akan membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih terjangkau. Namun, dia menyatakan MMKI belum berencana untuk memproduksi mobil hybrid di Indonesia.

“Kami terus memantau pergerakan pasar kendaraan hybrid di Indonesia,” ujarnya belum lama ini.

Data Gaikindo menunjukan kendaraan hybrid masih mendominasi dengan penjualan mencapai 39.911 unit atau sekitar 77% dari total penjualan mobil listrik 51.831 unit. Kemudian untuk BEV, baru mencapai 11.910 unit sekitar 22,97%.

Seiring berkembangnya kendaraan hybrid dari waktu ke waktu, Mitsubishi tengah memantau kondisi pasar tersebut seiring adanya beberapa merek otomotif yang turut serta memperkenalkan mobil hybrid. “Potensi pasar ini kami pelajari sampai kami siap untuk mengenalkan kendaraan hybrid di masa depan,” tuturnya.

Mobil hybrid memang belum mendapatkan diskon PPN layaknya jenis battery electric vehicle (BEV)