Tim lintas-departemen menggodok insentif untuk mobil berbahan bakar alternatif

Rencana pemerintah memberikan keringanan pajak bagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar hemat energi, seperti mobil kecil dan mobil hibrida, belum kunjung terealisasi. Padahal, minus insentif, produsen akan kesulitan memproduksi mobil berbahan bakar alternatif tersebut.

Pasalnya, harga mobil berteknologi hibrida relatif mahal, apalagi jika ditambah dengan pajak bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). "Karena itu, mobil hybrid belum bisa memenuhi skala ekonomis untuk diproduksi di dalam negeri. Akibatnya, produsen pun enggan berinvestasi," kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo, di sela-sela pameran Indonesia International Motor Show ke-15 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, pada Kamis Q9/7).

Bambang optimistis industri kendaraan bermotor hemat energi akan berkembang baik di Indonesia, apabila ada pemberian insentif. Bambang mengusulkan pemerintah tak hanya memberikan insentif fiskal semata, tetapi juga insentif lain, seperti diskon tarif tol bagi pengguna kendaraan hemat energi.

Permintaan itu merujuk ke kondisi berlaku di Jerman dan kawasan Amerika Utara. Pemerintahan di sana memberikan keringanan pajak dan sejumlah diskon, termasuk tarif tol bagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar campuran. "Sekarang di dua negara itu sudah banyak produsen yang mempro duksi bahan bakar alternatif," ujar Bambang.

Untuk diketahui, harga mobil hibrida di dalam negeri masih berkisar Rp 450 juta. Padahal, harga dasar mobil hibrida sebenarnya hanya berkisar Rp 250 juta. Namun, setelah ditambah dengan pajak bea masuk, PPN dan PPnBM, maka harga mqbil hibrida yang saat ini baru diproduksi di luar negeri jadi melonjak tinggi.

Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin, Budi Dharmadi, mengatakan pemerintah berkomitmen mendorong pengenj-bangan industri kendaraan bermotor yang hemat energi. Menurut Budi, pemerintah sudah membentuk tim lintasdepartemen untuk merumuskan insentif bagi kendaraan berbahan bakar alternatif, seperti biodiesel dan gasohol. "Insentif itu masih kita rumuskan, sekarang masih disimulasi. Jadi, bukannya kami tak mau memberi," kata Budi.

Budi mengungkap insentif yang pasti diberikan adalah pemangkasan tarif PPnBM. Pemangkasan tarif PPnBM dinilai sudah cukup untuk mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor hemat energi di Indonesia. "Sekarang tim sedang mendefinisikan apa itu mobil ramah lingkungan. Jadi, pemberian insentif bisa diberikan berdasar teknologi atau berdasar cc mesin," papar Budi.