Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan DKI Jakarta Marwan Batubara menyayangkan keputusan Komisi I DPR yang mendukung penghentian wacana pembelian kembali (buy back) saham pemerintah di PT Indosat Tbk.

"Kalau yang dijadikan alasan adalah untuk menjamin investasi asing, saya justru mempertanyakan DPR menyuarakan siapa?," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dengan Departemen Komunikasi dan Informatika pada Rabu malam lalu sepakat untuk menghentikan wacana pembelian kembali saham pemerintah di Indosat.

Salah satu alasannya adalah karena ide pembelian kembali tersebut sudah berkembang ke arah yang kontraproduktif. Gagasan tersebut dikhawatirkan akan menghalangi investasi asing, di samping kondisi keuangan pemerintah dinilai tidak mencukupi.

Menurut Marwan, alasan ketiadaan anggaran pemerintah yang digunakan" dalam membuat kesimpulan rapat tersebut tidak tepat.

Alasan untuk menjamin kepastian hukum dinilainya juga tidak tepat karena proses pembelian saham Indosat waktu itu sarat dengan dugaan manipulasi.

Anggota Komisi I DPR Andreas H. Pareira mengatakan isu pembelian kembali saham pemerintah di Indosat saat ini sudah bergerak ke arah yang kontraproduktif terhadap perkembangan industri telekomu nikasi di Tanah Air.

Wacana nasionalisme yang diangkat dalam kasus pembelian kembali saham Indosat, menurut dia, telah menjadi isu yang bersifat artifisial.

Masalah dana Anggota Komisi VI Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai keputusan Komisi I untuk menunda rencana pembelian kembali saham Indosat semata-mata karena masalah pertimbangan dana. "Jika pemerintah terganjal masalah dana, sebaiknya dicari jalan lain, seperti diserahkan ke pihak swasta," ujar dia.

Secara tersirat Zulkifli juga mendukung wacana pembelian kembali saham Indosat. Menurut dia,' soal pembeliaan kembali saham pemerintah di Indosat merupakan isu strategis karena terkait dengan pengembangan teknologi informasi di Indonesia.

Secara terpisah, Indosat kemarin kembali didemo oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Huni UI Jakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Forum Aktivis Kampus Jakarta (FAM).

Dalam siaran persnya mereka menuntut KPK, Polri, dan Ditjen Pajak untuk mengusut dugaan rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen Indosat, terutama wakil-wakil Temasek di Indosat, dalam transaksi derivatif dan berbagai proyek pengadaan barang/jasa.

Transaksi tersebut disebutkan telah menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. (06)