SURABAYA - Kinerja pajak di Jawa Timur yang belum mencapai target mendapat sorotan legislatif. Anggota Komisi komisi XI DPR Asman Abnur mengatakan, DPR dan Ditjen pajak akan mengkaji model penerimaan pajak di Jatim.

"Penerimaan pajak yang belum mencapai target ini akan dibawa ke Dirjen Pajak pusat untuk dikaji sejauh mana model penerimaan ini dilakukan," papar Asman yang juga Ketua Kunjungan Kerja DPR RI komisi XI Asman Abnur saat bertemu dengan kepala kanwil pajak dan bea cukai Jatim di Surabaya kemarin.

Pencapaian pajak di Kanwil DJ Pajak Jatim I sampai dengan September tercatat Rp 5,374 triliun dari target Rp 11,1 triliun. "Kendalanya, selain masih kurangnya kesadaran, juga karena kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga ataupun pemda," papar kakanwil DJ Pajak Jatim I Gusti Nyoman Putra.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kanwil Jatim II. Di wilayah ini, September 2007, penerimaan pajak masih Rp 2,64 trilun dari rencana penerimaan Rp 3,5 triliun.

Kepala Kanwil Jatim II Rizal Admeidy mengatakan, kendala penerimaan pajak di wilayahnya antara lain karena adanya perpindahan usaha dari kawasan Sidoarjo ke luar Jatim. Selain itu ada potensi kerugian akibat bencana lumpur lapindo, dimana banyak usaha yang mati.

"Untuk optimalkan penerimaan pajak, kita melakukan ekstensifikasi menambah jumlah wajib pajak (WP)," katanya. Rizal menargetkan mendapatkan 129 ribu WP baru yang secara teknis peningkatan untuk WP ini adalah karyawan. "Saat ini WP tercatat 44,388 ribu," katanya.

Sedang penerimaan bea cukai di Kanwil Ditjen Bea Cukai (DJBC) I untuk bea masuk mencapai Rp 1,606 triliun dari target Rp 1,752 triliun. Sedangkan untuk cukai tercapai Rp 7,601 triliun, dari target 10,093 triliun. (erm)