JAKARTA: Kalangan pengusaha mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang masa subsidi PPN minyak goreng guna mengantisipasi lonjakan harga komoditas itu setelah adanya kenaikan harga minyak dunia.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman mengatakan untuk sementara ini tidak ada kenaikan harga yang signifikan terhadap minyak goreng meski harga minyak sawit (CPO) ikut naik mengikuti harga minyak dunia.

�"Harga [minyak goreng] tidak naik signifikan, karena fluktuasi minyak dunia hanya sementara. Tetapi, apabila ini berjalan lama maka akan menarik harga minyak goreng karena harga CPO sudah pasti naik," kata Adiwisoko kepada Bisnis, kemarin.

Dia menjelaskan, harga minyak goreng curah pada dua hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp250 menjadi Rp7.500 per kg di franko (af) pabrik. Namun, ungkapnya, ketika harga minyak dunia turun di US$85 per barel, harga komoditas itu masih stabil.

"Diharapkan harga crude oil terus turun, sehingga harga minyak goreng tidak jadi naik secara drastis."

Namun, apabila ada kenaikan harga crude oil hingga US$90-US$100 per barel, Adiwisoko memastikan bakal ada kenaikan harga CPO sampai US$900 per ton dan turut menarik harga minyak goreng.

Dia menyarankan kepada pemerintah untuk mengantisipasi hal itu, dengan adanya perpanjangan masa subsidi minyak goreng hingga akhir tahun. Dengan cara itu, tidak akan ada lagi gejolak harga minyak goreng di pasar lokal.

Selain itu, lanjutnya, untuk menekan laju konversi CPO ke biodiesel, pemerintah perlu menerapkan PPN bahan bakar biofuel dari komoditas itu. Apabila tidak terkena PPN, lanjutnya, akan menguntungkan konversi ke biofuel daripada ke pangan.

Konversi kelapa

Sedikit berbeda dengan Adiwisoko, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan subsidi PPN tidak akan bermanfaat jika harga CPO naik hingga US$850-US$900 per ton.

Pasalnya, dengan subsidi PPN 10% hanya akan memotong sebagian kecil harga dan harga jual minyak goreng masih cukup tinggi. "Sama saja harganya tetap tinggi, dan subsidi yang dibutuhkan jauh lebih besar apabila harga CPO terus naik," paparnya.

Dia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat terobosan baru dengan melakukan konversi bahan baku minyak goreng dari buah kelapa, karena nilai ekonomis komoditas itu cukup bersaing apabila disandingkan dengan CPO yang terus merangkak naik.

"Buah kelapa kita cukup banyak, hampir di sepanjang pantai ada. Pemerintah daerah harus digerakkan untuk melakukan konversi bahan baku minyak goreng dari kopra, dan cukup menggunakan mesin industri kecil, pabrikan sudah bisa jalan."

Perhitungan Sahat, dengan menggunakan kopra satu ton maka akan mampu menghasilkan 490 kg minyak goreng atau beda tipis dengan penggunaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dengan perbandingan tiga perempat.� (m02) (redaksi@bisnis.co.id)