Jakarta, Kompas - Delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN mengkritik kebijakan fiskal Indonesia, seperti pajak penjualan barang mewah atau PPnBM, yang dinilai belum probisnis. Akibatnya, Indonesia masih sulit bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan kebijakan fiskal lebih kompetitif.

Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian Fahmi Idris seusai menerima delegasi US-ASEAN Business Council di Departemen Perindustrian, Jakarta, Jumat (26/10).

Kritikan pedas juga diungkapkan Hermien Sarengat, Presiden Direktur GE. Selaku mitra lokal produsen lampu Jerman, Hermien menyatakan keheranannya dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak probisnis.

Akibat kebijakan pemerintah yang kurang kompetitif, GE memindahkan pabriknya ke Vietnam.

Fahmi menjelaskan, sejak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diterapkan, kebijakan fiskal selalu menjadi sasaran tembak semua negara.

Tren perdagangan dunia ini juga tidak bisa dihindari oleh Indonesia. Kritikan harus diterima sebagai pemicu untuk memperbaiki diri.

Fahmi, sambil menirukan pendapat salah satu delegasi, mengatakan, "Kalau Pemerintah Indonesia tidak bisa menerapkan kebijakan fiskal yang kompetitif, mereka tentu akan memilih negara yang bisa lebih kompetitif dibandingkan Indonesia."

Menurut Fahmi, delegasi itu juga menyebutkan beberapa negara yang sudah menawarkan kebijakan fiskal lebih kompetitif, seperti Vietnam dan Thailand.

Sebagai contoh kasus pengusaha otomotif Ford. PPnBM produk mobilnya yang berada di atas 1.500 CC diharapkan bisa diturunkan, mengingat kendaraan itu umumnya berjenis kendaraan penumpang.

Karena masalah itu, mereka akan memilih Thailand untuk menanamkan modalnya.

"PPnBM kita dianggap sebagai faktor biaya yang cukup besar, terutama bagi industri elektronik dan otomotif. Terhadap kondisi ini, kami terus bernegosiasi dengan Departemen Keuangan agar PPnBM ditinjau kembali," ujar Fahmi Idris.

Biaya produksi

Sementara itu, Managing Director PT Alam Swadaya Teknik Amran Alamsyah di sela-sela seminar "Teknologi Terbaru untuk Mold dan Die Manufaktur" di Jakarta mengatakan, sambil menunggu kebijakan PPnBM, industri manufaktur sebenarnya terus berupaya menekan biaya produksi.

"Tanpa terobosan ini, selamanya Indonesia akan kalah dengan China, bahkan Vietnam. Selama ini China dianggap kompetitif karena upah buruh murah. Sebetulnya bukan soal upah, China bisa cepat maju karena mereka memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap teknologi terbaru dan canggih," ujar Amran.

Komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia Rachmat Gobel secara terpisah mengatakan, Indonesia memiliki potensi dan pasar yang bagus. PPnBM sesungguhnya masalah klasik yang kemungkinan terlupakan oleh pemerintah.

"Sekarang ini, keputusan kebijakan PPnBM berada di tangan Departemen Keuangan. Jika pemerintah bisa segera mengambil keputusan, investor pasti tetap mau menanamkan modalnya di Indonesia," tegas Rachmat. (OSA)