Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan masalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) masih dianggap menjadi biaya besar bagi para investor, terutama bagi sektor otomotif dan elektronik.

"PPnBM kita dianggap biaya besar bagi otomotif dan elektronik. PPnBM ini memang sering kali menjadi masalah," kata Fahmi Idris, setelah bertemu dengan delegasi US-ASEAN Business Council untuk Indonesia, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Depperin sebenarnya telah menegosiasikan masalah PPnBM kepada Departemen Keuangan dalam satu tahun terakhir, dan hasilnya untuk elektronik PPnBM-nya akan dibedakan dari jenis dan ukurannya. Contohnya untuk televisi dapat dilihat dari inchi-nya.

"Untuk Ford ini (penerapan PPnBM) merupakan biaya sangat tinggi. Karena itu mereka pilih Thailand karena tawaran di sana lebih baik," katanya.

Fahmi menjelaskan kedatangan delegasi dari Amerika Serikat (AS) memang salah satunya membicarakan masalah PPnBM tersebut. Dia menambahkan sebenarnya sesuai dengan tujuan WTO, bagi para anggota WTO sendiri harus dapat menurunkan tarif untuk industri dari lima hingga nol persen.

Dia juga mengatakan dari hasil studi "International Finance Corporation" (IFC) pada 2006 lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki iklim investasi yang buruk.

Atas dasar itulah, Fahmi mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikeras untuk melakukan reformasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar dapat menarik investor baru, baik asing maupun domestik.

"Wapres meminta reformasi untuk perbaikan agar investasi di Indonesia menjadi nyaman," kata Fahmi.

Fahmi mengakui perbaikan masalah perijinan dan membuat pelayanan satu atap menjadi hal yang perlu segera dilakukan.

Sementara itu, Co-Chairman US-ASEAN Business Council untuk Indonesia, John Jack Gehring, mengatakan tidak nyamannya iklim investasi di Indonesia serta masalah kelistrikan menjadi penyebab berkurangnya ketertarikan investor AS masuk ke Indonesia.

Dia berharap pemerintah Indonesia dapat segera memperbaiki iklim investasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan Indonesia layaknya seperti Pulau Batam yang telah menerapkan "Free Trade Zone".(*)