SURABAYA - Dampak banjir lumpur Lapindo berakibat luas pada pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo, termasuk hilangnya penerimaan pajak. Kanwil Ditjen Pajak Jatim II memprediksi hilangnya pendapatan pajak akibat Lumpur Lapindo mencapai Rp 25 miliar.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jatim II Rizal Admeidy mengatakan banyak perusahaan mencatat penurunan pendapatan dan merelokasi usaha. Bahkan juga ada yang tidak dapat beroperasi. "Penerimaan pajak sampai dengan September 2007 baru tercapai 66,43 persen," jelasnya pekan lalu.

Nilai pajak yang diterima sebesar Rp 3,1 triliun dari rencana Rp 4,690 triliun. Jumlah itu termasuk penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan barang mewah (PPN dan PPnBM), dan pajak lainnya terealisasi Rp 2,42 triliun. Sedangkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan BPHTB teralisasi Rp 699,5 miliar.

Meski demikian pihaknya tetap berupaya untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak, intensif maupun ekstensif. "Secara intensif, dilakukan penggalian potensi wajib pajak (WP) yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi dan real estate," paparnya. Selain itu melaksanakan program intensifikasi terhadap industri kelapa sawit yang masih berada di wilayah Kanwil Ditjen Pajak Jatim II.

Selain itu, Rizal menambahkan, akan melakukan berbagai kerjasama di antaranya dengan dinas pendapatan provinsi dan pihak penerima pembayaran pajak (bank persepsi). "Dengan provinsi kami akan berkoordinasi mengoptimalkan peneriman pajak khususnya PPh psal 25 dan pasal 21," jelasnya.

Sedangkan dengan pihak penerima pembayaran pajak, dioptimalkan agar ada peningkatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak oleh wajib pajak. "Juga juga akan melakukan analisa SPT dan laporan keuangan, serta membuat profil WP." katanya.

Secara ekstensif pihaknya akan meningkatkan jumlah nomor pokok wajib pajak (NPWP) "Targetnya tahun ini 129 ribu WP baru, dengan ekstensifikasi WP orang pribadi berbasis karyawan dan properti," tegasnya.(erm)