Minggu (28/10), dua petinggi pengambil kebijakan di sektor keuangan, Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercampur dengan ribuan karyawan Departemen Keuangan (Depkeu).

Dengan tak henti-hentinya menyunggingkan senyuman, mereka menyusun jalan-jalan di sekitar Istana Negara. Keduanya tengah mengikuti acara jalan-jalan santai yang merupakan 'pemanasan' menyambut Hari Keuangan Ke-61 yang tepat jatuh pada hari ini (Selasa, 30/10).

Bila tak ada aral melintang, pagi ini seluruh pejabat yang terkait dengan sektor keuangan akan berkumpul, dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Depkeu, sampai kalangan perbankan. Bila tak ada halangan juga, penghargaan kepada menkeu pertama AA Maramis akan disematkan.

Tentu yang diharapkan adalah penghargaan tidak hanya diberikan kepada menkeu pertama itu yang telah membangun fondasi keuangan pertama. Tapi, yang diharapkan adalah penghargaan atau medali kehormatan dapat ditempelkan di setiap dada seluruh pejabat dan pegawai Depkeu. Soalnya, kali ini Depkeu mengusung tema "Dengan Reformasi Birokrasi (Departemen Keuangan) Kita Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kinerja, Pelayanan dan Perbaikan Integritas Aparat." Itu merupakan tema yang penuh pengharapan atas terciptanya pejabat dan pegawai andal.

Adalah keharusan, reformasi birokrasi melahirkan birokrat berkualitas dengan berorintasi pada pelayanan. Pasalnya, tak tanggung-tanggung Depkeu sudah menganggarkan tak kurang dari Rp 5,2 triliun untuk meningkatkan gaji pegawai departemen tersebut. Dengan anggaran itu, pegawai Depkeu menjadi pegawai dengan gaji 'kelas atas' di jajaran PNS.

Dan, patokan kinerja pun telah dibuat. Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan, program reformasi birokrasi diharapkan bisa memangkas layanan kepabeanan jalur prioritas yang semula tiga jam menjadi hanya 20 menit, layanan pabean jalur hijau dikurangi dari empat jam menjadi 30 menit, jalur merah dari 48 jam menjadi 12,5 jam, layanan ekspor yang semula sembilan jam menjadi 1-4 jam, layanan restitusi bea masuk dan cukai menjadi maksimal 30 hari serta pengurusan rush handling selama dua jam.

Sementara itu, dalam layanan pajak, pemerintah menargetkan mampu mempercepat pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari tiga hari kerja menjadi satu hari kerja, pengurusan pengusaha kena pajak (PKP) dari tujuh hari kerja menjadi tiga hari kerja, penyelesaian restitusi PPN selama 2-12 bulan, serta penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dipercepat dari satu bulan menjadi tiga minggu.

Tujuannya, birokrasi bisa mendukung dunia usaha, bukan sebaliknya merepotkan dan memberatkan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka penghias. Maka tak heran, anggota Komisi XI DPR .Rama Pratama wanti-wanti meminta menkeu memberikan jaminan tidak terjadi moral hazard. "Saya mendukung reformasi birokrasi, tapi saya butuh jaminan," ucapnya Anggota Komisi XI DPR Emir Moeis meragukan reformasi birokrasi dapat menjamin perbaikan kinerja. Dalam tataran yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa menembus angka 6% dapat berimbas pada rakyat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan dan pengangguran meningkat. Artinya, APBN tidak menyentuh masyarakat kecil. Lalu ke mana uang APBN?" ucapnya.

Banyak kalangan memang mengharapkan anggaran belanja pemerintah hanya mampir kepada pamong praja. Berdasarkan data Depkeu, pada 2005 rata-rata belanja pegawai di seluruh Indonesia mencapai 43% dari APBN, belanja barang dan jasa 15%, belanja modal 19%, dan belanja lainnya 23%. Kondisi pada 2006 tidak lebih baik. Anggaran belanja pegawai mencapai 41%, belanja barang dan jasa 14,5%, belanja modal 25%, dan belanja lainnya 20%. Dengan kata lain, hampir separuh anggaran hanya untuk gaji pegawai.

Maka, dengan reformasi birokrasi yang digagas Depkeu, semoga kinerja, pelayanan, dan integritas aparat pemerintah bisa meningkat, sehingga anggaran bukan hanya membahagiakan pegawai negeri, tetapi juga menyejahterakan masyarakat. Penghargaan pun bukan milik AA Maramis semata. Selamat hari keuangan! (idi)