Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Depkeu) Mulia P Nasution menegaskan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) harus dflihat dari berbagai aspek lainnya.. Langkah ini sebagai antisipasi jangan sampai penghapusan PPnBM menimbulkan implikasi berkurangnya penerimaan negara.

Diungkapkan Mulia, saat . ini pihaknya masih melakukan perhitungan atas penghapusan PPnBM, dengan tujuan agar penerimaan negara tidak terganggu. "Kalau untuk menggalakkan dunia usaha, ya kita harus lihat dari berbagai aspek," ujar dia saat ditemui di Gedung Depkeu Jakarta, Selasa kemarin.

Sementara itu, katanya, kalaupun usulan pelaku usaha agar menggunakan cukai agar tidak terjadi pajak berganda, hal itu juga akan memiliki implikasi berbeda.' "Bisa ditanyakan lebih lengkap ke Pak Anggito (Kepala Badan Kebijakan Fiskal-Ketua Tim Tarif)," kata Mulia. Menurutnya, jika pilihan melalui cukai dilakukan, itu harus dihitung. "Namun itu terlalu dini," ujar dia.

Sementara secara terpisah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi mengatakan, pemerintah akan segera membahas kemungki nan penghapusan pajak penjualan barang mewah atau PPnBM untuk industri yang prospektif.

Penghapusan PPnBM bisa menjadi stimulus penarik investor untuk lebih meningkatkan kapasitas produksi dan ekspornya. "Kami akan segera mengkaji penghapusan PPnBM karena kebijakan ini ternyata mendiskon daya saing investor terhadap pasar domestik. Tanpa PPnBM, tentu produk domestik bisa lebih bersaing dengan produk impor untuk menguasai pasar domestik," katanya Senin kemarin.

Menurut Lutfi, penghapusan PPnBM tidak akan mengurangi pendapatan negara secara drastis karena pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) badan akan meningkat. Pengurangan PPnBM akan meningkatkan penjualan sehingga pendapatan industri dan kontribusi pajak ke negara akan bertambah.

Industri yang akan diprioritaskan memperoleh penghapusan PPnBM harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya, berteknologi tinggi, berorientasi ekspor, padat karya, dan memiliki nilai tambah. Sandy Romualdus NERACA