Melesetnya target penerimaan pajak pada tahun ini dinilai akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Dan kondisi perekonomian nasional itu akan semakin parah bila temyata efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru menghilangkan alokasi untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo mengkhawatirkan terhadap rendahnya setoran pendapatan negara dari pajak pada tahun ini. Apalagi bila melihat prioritas pemerintah untuk mengantisipasi hal itu dengan efisiensi justru memotong anggaran untuk kesejahteraan rakyat (kesra). Pemerintah tampaknya tidak mau mengurangi (efisiensi) anggaran untuk utang luar dan dalam negeri.

Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta setiap menteri meninjau kembali anggaran belanja di 'departe men/kementeriannya masing-masing. Ini menyufeul rendahnya penerimaan pajak yang hingga awal Juli 2007 ini mencapai sekitar 40 persen darj target.

"Ini sebetulnya kondisi kritis dan bisa membawa dampak ikutan yang serius. Saya sarankan agar Direktorat Jenderal Pajak bekerja lebih keras lagi pada semester II tahun ini," tutur Dradjad.

Bertolak belakang dengan keyakinan pemerintah yang meyakini penil-runan pajak (shortfall) semester II hanya akan berkisar Rp 4,37 triliun, Dradjad justru lebih percaya "bahwa penurunan sejumlah yang sama akan terulang lagiu di semester II 2007. "Apalagi kita belum melihat ada terobosan nyata dari aparat pajak sendiri," kata Dradjad.

Ketika ditanya tentang data penurunan pendapatan dari pajak yang disampaikan Ditjen Pajak ke DPR beberapa waktu lalu, Dradjad mengatakan, semua pihak, khususnya" pemerintah, diharapkan tidak menyalahkan atau menyatakan penyebabnya karena masalah ekonomi makro, antara lain penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, penurunan inflasi, dan suku bunga.

Rendahnya realisasi penerimaan 'pajak terhadap target penerimaan lebih banyak karena persoalan internal Ditjen Pajak sendiri.

Hingga Juni (semester 1) 2007 lalu, penerimaan pajak baru mencapai Rp 166,83 triliun atau 40,56 persen dari target 2007 sebesar Rp 411,31 triliun.

Dradjad sendiri menunjuk tiga. hal penting yang akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan tersebut. Hal itu meliputi anjloknya penerimaan negara dari para pembayar pajak terbesar selama ini serta diobralnya insentif pajak ke sektor-sektor usaha yang selama ini "pintar melakukan lobi". Selain itu, juga karena keresahan di internal Ditjen Pajak akibat perombakan personel.

Dradjad mengaku mendapatkan informasi seputar masalah di internal Ditjen Pajak itu dari sumber-sumber yang memiliki kredibilitas. "Pak Darmin itu orang yang sangat baik. Hanya beliau memang tidak memiliki pengalaman di bidang pajak," kata Dradjad saat ditanya soal kepemimpinan Ditjen Pajak oleh Darmin Nasution.

Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak yang bukan merupakan hal yang lazim terjadi itu, Dradjad menyarankan agar Ditjen Pajak mengintensifkan kembali penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan telekomunikasi yang sedang bagus saat ini.

Terkait hal itu, mantan Dirjen Pajak Depkeu yang enggan disebut namanya mengatakan, pembenahan dan mutasi personel di Ditjen Pajak justru tidak efektif dan menghasilkan dampak negatif terhadap penerimaan negara.

Sementara itu, mantan Menkeu Fuad Bawazier justru mewanti-wanti pemerintah untuk tidak memperbesar pinjaman dari luar negeri. "Itu bukan solusi, malah akan makin memberatkan. Saya yakin, 40 persen anggaran di departemen itu sebenarnya tidak begitu perlu," katanya. (Andriani)