Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri walaupun pada awal persidangan telah disampikan akan haknya untuk didampingi Pensihat hukum;


Pengadilan Tinggi
tersebut; Setelah
membaca;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ahad Nazirin pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di KM NORBU GT 228 disekitar perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Maka total kerugian Negara akibat barang konsumsi eks impor tersebut sejumlah Rp.251.641.875,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
Atau ;
Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ahad Nazirin pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di KM NORBU GT 228 disekitar perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Maka total kerugian negara akibat barang konsumsi eks impor tersebut sejumlah Rp.251.641.875,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 288/Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 2 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 288/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 2 Juni 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 154/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 7 Juni 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa melalui Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2021 dan telah diberitahuka secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kapal dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa Kapal Norbu GT. 228 No. 858/PPj mempunyai dokumen lengkap dan rutin mengangkut barang- barang berupa sayaur mayur, buah-buahan dan rempath-rempah dari Tanjungbalai ke Malaysia dan adapaun ternyata ketika kapal pulang ke Indonesia ada dimasukkan barang berupa susu milo dan snek lainnya, ternyata barang konsumsi tersebut adalah milik ABK yang dibeli untuk oleh-oleh dan barang tersebut disimpan di bawah palka depan dan belakang bahkan ada di dekat kamar mandi dan dimana agen dan pemiklik kapal tidak tahu sama sekalidan kapalpun harus pulang dengan kosong seperti yang diperjanjikan antara pemilik kapal dengan penyewa kapal.
Pertimbangan Majelis kapal yang digunakan jelas untuk mengangkut barang- barang sayuran yang memiliki dokumen yang lengkap untuk itu dan kapal juga mempunyai surat-menyurat dan perijinan yang lengkap untuk itu dan kapal juga mempunyai surat menyurat dan perijinan yang lengkap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka saya Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

• Menerima permohonan saya Terdakwa AHAD NAZIRIN;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 288/Pid.B/202i/PN tanggal 21 Juni 2021 Kis dimohonkan Banding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 288/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 2 Juni 2021 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;
Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 288/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 2 Juni 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadialan ;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;




Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 942/Pid/2021/PT MDN pada tanggal 28 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.